Akbar Faizal Ancam Ungkap Putusan Hakim ke Publik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 Desember 2015
Akbar Faizal Ancam Ungkap Putusan Hakim ke Publik

Akbar Faizal dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK di ruang rapat komisi 3 DPR RI sibuk dengan makanan ringan yang ada dimejanya. Senin, (14/12). (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Kabar duka demokrasi kembali datang dari lembaga terhormat. Secara mengejutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membuat keputusan sepihak terhadap penonaktifan sementara anggota majelis dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faizal.

Meski dinontaktifkan, Akbar mengaku akan tetap melawan dan akan membongkar ke publik atas putusan sanksi untuk Ketua DPR Setya Novanto.

"Saya sudah menyiapkan putusan untuk hakim. Kalau tidak diterima, saya akan tetap ungkap ke publik," kata Akbar kecewa.

Tak hanya itu, pria berkaca mata ini akan menuntut agar sidang etik "papa minta saham" ini akan dilakukan secara terbuka demi kepetingan dan perwakilan masyarakat secara keseluruhan.

"Saya akan meminta rapat ini terbuka," tegas mantan politisi Hanura ini.

Sementara, patauan merahputih.com di lokasi, pihak keamanan semakin memperketat pejagaan. Jadwal sidang yang semula akan di gelar pukul 13.00 ini, tak jelas. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Duh, Akbar Faizal Dinonaktifkan dari Anggota MKD!
  2. Tak Tempuh Jalur Hukum, Akbar Faizal Cecar Sudirman Said
  3. Diancam Pengacara Margriet, Akbar Faizal Cuek
  4. Akbar Faizal Ogah Tanggapi Surat Kritiknya ke Luhut
  5. Berikut Surat Kritikan Akbar Faizal yang Bocor untuk Luhut
#Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Akbar Faizal
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Para wakil rakyat yang dinonaktifkan mencakup anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Indonesia
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Formappi tegaskan MKD memiliki tugas menjaga marwah, wibawa, dan kehormatan DPR melalui penerapan kode etik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Berita Foto
MKD DPR Gelar Sidang Video Asusila Anggota DPR
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Haryanto mengambil sumpah saat mengikuti sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Desember 2024
MKD DPR Gelar Sidang Video Asusila Anggota DPR
Berita Foto
Anggota DPR Yulius Setiarto Jalani Sidang Pelanggaran Etik Mahkaham Kehormatan Dewan (MKD)
Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto saat menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Desember 2024
Anggota DPR Yulius Setiarto Jalani Sidang Pelanggaran Etik Mahkaham Kehormatan Dewan (MKD)
Indonesia
Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD
Penggunaan diksi dan narasi di mana di dalam konten video itu merasa tidak terlalu bangga dengan kemenangan timnas kita
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Desember 2024
Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD
Indonesia
Besok MKD Bakal Klarifikasi Politisi PDIP Soal 'Partai Coklat'
Anggota DPR RI memiliki imunitas ketika menyampaikan pendapat
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Desember 2024
Besok MKD Bakal Klarifikasi Politisi PDIP Soal 'Partai Coklat'
Indonesia
Buntut Parcok, Anggota DPR Dilaporkan ke MKD
Habiburokhman menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal secara logis
Angga Yudha Pratama - Jumat, 29 November 2024
Buntut Parcok, Anggota DPR Dilaporkan ke MKD
Indonesia
Tak Kasih Bicara Sesama Legislator, Pimpinan Baleg Dilaporkan ke MKD
mengatakan pihaknya bakal tetap meminta MKD menindaklanjuti laporannya atas Awiek
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Agustus 2024
Tak Kasih Bicara Sesama Legislator, Pimpinan Baleg Dilaporkan ke MKD
Indonesia
MPR Nilai Putusan MKD Terhadap Bamsoet Tak Penuhi Unsur Materiil
Jadi sekiranya ada pelanggaran kode etik, prosedur penegakannya menggunakan Kode Etik MPR
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 Juni 2024
MPR Nilai Putusan MKD Terhadap Bamsoet Tak Penuhi Unsur Materiil
Indonesia
Pimpinan MPR Keberatan dengan Putusan MKD Terkait Bamsoet
Fadel Muhammad menyebut keputusan MKD tidak tepat dilandasi oleh dua alasan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 Juni 2024
Pimpinan MPR Keberatan dengan Putusan MKD Terkait Bamsoet
Bagikan