5 Legislator Ini Setuju Tunjangan Anggota DPR Naik

MerahPutih Politik - Sikap DPR RI menanggapi usulan kenaikan tunjangan terbelah. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak. Sesuai catatan redaksi sedikitnya ada lima orang yang setuju adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sebelumnya menyampaikan, usulan kenaikan tunjangan ini karena menyesuaikan tingkat inflasi.

Disamping itu, kenaikan tunjangan sangat diperlulkan karena mereka beralasan selalu nombok ketika melakukan kunjungan kerja. Bahkan, Wakil Ketua Komisi VII Setya Wira Yudha setiap bulannya harus mengeluarkan kocek pribadi hingga Rp20 juta untuk membiayai kunjungan ke konstituen.

Berikut lima anggota Dewan yang setuju dengan usulan kenaikan tunjangan:

1. Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai, anggaran atau tunjangan anggota dewan telah ada yang mengurusnya sendiri di DPR. Namun jika memang ada anggaran yang mendukung untuk memenuhi kenaikan tunjangan tersebut, Fadli mengaku tak masalah dengan hal itu.

"Kalau masuk akal dan dananya ada ya silakan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Meski demikian, Fadli tak mempermasalahkan jika memang tidak ada dukungan anggaran untuk kenaikan tunjangan anggota DPR tersebut. Menurutnya, jangan menambah persoalan dengan mengadakan yang tak ada.

"Tapi kalau uangnya enggak ada dan enggak perlu ditambah ya enggak masalah saya rasa, enggak usah dipaksakan. Itu kasuistik saja," pungkasnya.

2. Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini juga setuju dengan usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Menurut Fahri, jika dibandingkan dengan tugas yang diemban anggota Dewan, sebenarnya nilai kenaikan tunjangan yang telah disetujui pemerintah melalui Menteri Keuangan tersebut masih sangat kecil.

Politisi PKS ini mengatakan, seharusnya DPR diberi kebebasan untuk menyusun anggaran sendiri, apalagi tugas DPR di bidang pengawasan cukup berat. Ini bertujuan agar DPR dalam menjalan tugas dan fungsinya dapat berjalan efektif.

“Agar fungsi pengawasan itu berjalan efektif, tunjangan bagi anggota DPR harus lebih ditingkatkan. DPR dipilih langsung oleh rakyat, diberi kebebasan, jadi harusnya diberi kebebasan pada sektor finansial dalam rangka mengawasi pemerintah supaya lebih efektif,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta.

Fahri juga menyayangkan mengapa DPR tidak bisa menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan. Jangankan bisa menyusun anggaran, ada kenaikan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan saja sudah mendapatkan protes luas.

3. Achmad Dimyati Natakusumah

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, penambahan tunjangan bagi anggota DPR merupakan hal wajar di tengah laju inflasi di dalam negeri. Kenaikan tunjangan juga pantas dilakukan agar kinerja para anggota DPR lebih profesional.

“Agar kinerja anggota meningkat, tidak masalah tunjangan ditambah,” katanya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini menilai, sudah sewajarnya tunjangan bagi Anggota DPR dinaikkan untuk menunjang pekerjaan sebagai wakil rakyat. Dia mengaku tidak setuju jika kenaikan tunjangan ini harus ditunda apalagi dibatalkan.

“Kalau perlu (tunjangannya) ditambah. Itu kan buat rakyat semua. Intinya anggota DPR punya konstituen, punya daerah pemilihan. mewakili rakyat masyarakat. Manfaatkan (tunjangan) buat rakyat masyarakat, gitu saja,” kata Dimyati, saat dihubungi, Rabu (16/9/2015) malam.

Dimyati mencontohkan, tunjangan komunikasi intensif yang mencapai Rp 16 Juta, diperuntukkan bagi anggota DPR untuk berhubungan dengan konstituennya di daerah pemilihan. Dengan begitu, aspirasi masyarakat di dapilnya menjadi tidak terabaikan.

“Kalau komunikasi anggota DPR yang bekerja dengan aktif itu malah lebih dari ratusan juta,” kata Dimyati.

4. Satya Wira Yudha

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini setuju dengan usulan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan. Bahkan ia mempertanyakan apabila ada anggota DPR yang menolaknya.

"Kalau dari kebutuhan yang ada saya katakan seluruh anggota DPR setuju, kalau tidak justru kita pertanyakan nambalnya darimana?," kata Satya, di DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Satya, dengan gaji yang diterimanya saat ini saja dirinya harus nombok hingga Rp20 juta untuk membiayai kunjungan ke daerah pemilihan. Berbeda dengan anggota Dewan yang tidak banyak melakukan kunjungan, maka penggunaan anggaranya sangat kecil.

"Kalau lihat matriks kebutuhan dan tuntutan terhadap perilaku anggota DPR sesuai atau tidak, kalau pertanyaannya itu adalah sekarang posisi nombok. Artinya kebutuhan lebih besar daripada tunjangan yang diberikan sekarang," kata Satya.

5. Tantowi Yahya

Wakil Ketua Komisi I ini mengaku setuju terkait usulan menambah tunjangan bagi anggota DPR. Dia memaparkan, kenaikan tunjangan selalu mengikuti komponen gaji seperti, harga barang kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

Di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah, kata Tantowi, harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi terus meningkat. Meski belum mengetahui kapan penambahan tunjangan bagi anggota DPR ini diterapkan, penyesuaian gaji dan tunjangan bagi pekerja adalah mutlak

"Sehingga seluruh komponen gaji itu bukan dinaikkan, tapi disesuaikan," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2015).

Politikus Golkar ini menyatakan bahwa di tengah harga barang pokok yang meroket, tidak hanya anggota DPR yang mendapatkan kenaikan tunjangan. Namun, semua pihak, kata dia, akan mendapatkan penyesuaian penghasilan dari dampak naiknya harga pokok saat ini.

"Semuanya naik, gaji pembantu saya juga naik kok, dia naek motor atau naik transportasi dari rumahnya ke tempat saya, sekarang sudah tidak sama harganya, sehingga mau tidak mau, supir saya, pembantu saya harus disesuaikan. Jadi tidak dinaikkan. Tapi ini penyesuaian," kata dia.

BACA JUGA:  

1. Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR 
2. Dihujat Publik, DPR Salahkan Menkeu  
3. Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia 
4. Minta Kenaikan Tunjangan, Netizen Sebut DPR Tidak Punya Otak 
5. Penduduk Miskin Makin Banyak, Jokowi Mau Digaji Rp200 Juta