200 Pelaku UMKM Jakarta Ikuti Sosialisasi Amnesti Pajak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 14 November 2016
200 Pelaku UMKM Jakarta Ikuti Sosialisasi Amnesti Pajak

Acara Kick-Off Sosialisasi Amnesti Pajak kepada Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/11). (Foto: MerahPutih/Yohanes Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara Kick-Off Pelaksanaan Sosialisasi tentang Amnesti Pajak bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta.

Acara ini mengundang kurang lebih 200 perwakilan UMKM dan dilaksanakan di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri Plt Gubernur DKI Jakarta yang diwakilkan Kepala BPKAD Heru B, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak yang mewakili Direktur Jenderal Pajak beserta jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, kebijakan Amnesti Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

"Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan salah satunya melalui penyelenggaraan acara ini yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di DKI Jakarta tentang manfaat program Amnesti Pajak serta risiko yang mungkin mereka hadapi apabila tidak menggunakan kesempatan ini," kata Sumarsono pada kata sambutannya di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Sementara Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mengikuti Amnesti Pajak dan menyebarkan informasi yang diperoleh hari ini kepada anggota komunitas pelaku UMKM yang lain.

"Tujuan program ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat atau wajib pajak termasuk UMKM untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan mulai kembali sebagai pembayar pajak yang patuh hanya dengan membayar uang tebusan dengan tarif yang sangat rendah. Saya mengingatkan agar setelah mengikuti Amnesti Pajak, para pelaku UMKM dapat menjadi contoh bagi wajib pajak yang lain dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak yang saat ini sudah lebih mudah dengan sistem elektronik," katanya.

Acara hari ini menandakan awal dimulainya sosialisasi yang lebih luas terkait program Amnesti Pajak yang akan diadakan Ditjen Pajak dan Pemprov DKI Jakarta yang akan menjangkau lima daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Pemerintah Terus Bujuk Google untuk Bayar Pajak
  2. Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp1.498 Triliun
  3. Dituduh Ahok Sebagai Pengemplang Pajak, Sandi Ogah Komentar
  4. Djarot Curiga Pemilik Papan Iklan JPO Pasar Minggu Salahi Aturan Pajak
  5. Menko Maritim Ingatkan Nelayan dan Pengusaha Tidak Lupa Bayar Pajak
#UMKM #Tax Amnesty
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
BGN Gandeng Kelompok Masyarakat dan UMKM untuk Pasok Bahan Baku MBG
Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo memberikan pemaparan dalam Diskusi di Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 24 November 2025
BGN Gandeng Kelompok Masyarakat dan UMKM untuk Pasok Bahan Baku MBG
Berita Foto
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII DPR bahas Penyaluran KUR
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII DPR bahas Penyaluran KUR
Berita Foto
UMKM Sinergi Adv Nusantara Gelar Aksi Seni Tolak Pakaian Bekas Impor di Kota Tua Jakarta
Aksi dukungan terhadap produk UMKM konveksi dalam kegiatan Aksi Seni yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu malam (16/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
UMKM Sinergi Adv Nusantara Gelar Aksi Seni Tolak Pakaian Bekas Impor di Kota Tua Jakarta
Indonesia
Kabar Gembira! Pemerintah Tidak Bakal Batasi Pengajuan KUR dan Bunga Tetap 6 Persen
Pada tahun ini diklaim berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen anggaran KUR ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
 Kabar Gembira! Pemerintah Tidak Bakal Batasi Pengajuan KUR dan Bunga Tetap 6 Persen
Indonesia
Baju Bekas Impor Bakal Dijual ke UMKM Buat Dicacah
Menurut Purbaya, untuk satu kontainer yang membawa balpres ilegal untuk dimusnahkan, biaya yang dikeluarkan oleh pihaknya mencapai Rp 12 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Baju Bekas Impor Bakal Dijual ke UMKM Buat Dicacah
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Kejari Jakarta Timur geledah Sudin UMKM terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit Rp 9 miliar. Kerugian negara diperkirakan capai Rp 4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Indonesia
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Kementerian mengundang idEA (asosiasi e-commerce Indonesia) serta platform e-commerce Shopee, Tiktok Tokopedia, dan Lazada untuk bersinergi mematuhi regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Indonesia
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah pedagang pakaian bekas di berbagai daerah sebagai dasar penyiapan skema transisi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Indonesia
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Bagikan