Pemerintah Terus Bujuk Google untuk Bayar Pajak

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Kamis, 10 November 2016
Pemerintah Terus Bujuk Google untuk Bayar Pajak

(Foto: Screenshot The Telegraph)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pihak pemerintah saat ini terus membujuk perusahaan besar Google untuk membayar pajaknya di Indonesia. Hal tersebut diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara usai menjadi narasumber di acara Forum Dialog HIPMI di Kantor BPP HIPMI, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).

"Kenapa pemerintah kejar yang namanya google? karena harus bayar pajak. Kenapa? Kita harus menerapkan kesetaraan atau level playing field yang sama. Google kan aturan tentang Over The Top (OTT)," ucapnya kepada awak media.

Saat ini pihak Kemkominfo hanya menjadi fasilitator antara pemerintah dan Google. Sedangkan yang mengatur besarnya pajak adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Yang mempunyai kapasitas mengatur dari sisi fiskal atau pajak adalah Kementerian Keuangan," kata pria yang akrab disapa Chief RA.

Sekedar informasi, perusahaan Google telah mendapat untung dari periklanan digital di Indonesia. Berdasarkan data tahun lalu perputaran uang dari periklanan di Indonesia sebesar USD 800 juta atau setara dengan Rp 10,6 triliun. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Dituding Radikal, VOA-Islam Somasi Kominfo
  2. Azyumardi Azra: Kemenkominfo Harus 'Bersihkan' Konten Radikalisme dan Terorisme di Dunia Maya
  3. Gerakan 1.000 Startup Digital, Menkominfo Akan Gandeng Google
#Pajak #Google #Kemenkominfo #Menkominfo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Tekno
Gemini AI Salah Sasaran Saat Uji Keamanan, Retas 3 Perusahaan Sungguhan
Gemini seharusnya hanya berinteraksi dengan perusahaan fiktif yang menjadi target simulasi.
Yusuf Abdillah - Selasa, 22 September 2026
Gemini AI Salah Sasaran Saat Uji Keamanan, Retas 3 Perusahaan Sungguhan
Indonesia
Susi Air, Kereta Cepat, Lion Air dan Puluhan Situs Penjualan Tiket di Ultimatum Komdigi
Kementerian Komdigi menegaskan kepada PSE Lingkup Privat yang telah menerima surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Susi Air, Kereta Cepat, Lion Air dan Puluhan Situs Penjualan Tiket di Ultimatum Komdigi
Indonesia
Hypernet Technologies Luncurkan TokenKu.ai, Bisa Akses 120 Model AI dalam Satu Portal
Hypernet Techonologies meluncurkan TokenKu.ai. Platform ini bisa mengakses 120 model ai.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Hypernet Technologies Luncurkan TokenKu.ai, Bisa Akses 120 Model AI dalam Satu Portal
Indonesia
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Bagikan