Pemerintah Terus Bujuk Google untuk Bayar Pajak


(Foto: Screenshot The Telegraph)
MerahPutih Nasional - Pihak pemerintah saat ini terus membujuk perusahaan besar Google untuk membayar pajaknya di Indonesia. Hal tersebut diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara usai menjadi narasumber di acara Forum Dialog HIPMI di Kantor BPP HIPMI, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).
"Kenapa pemerintah kejar yang namanya google? karena harus bayar pajak. Kenapa? Kita harus menerapkan kesetaraan atau level playing field yang sama. Google kan aturan tentang Over The Top (OTT)," ucapnya kepada awak media.
Saat ini pihak Kemkominfo hanya menjadi fasilitator antara pemerintah dan Google. Sedangkan yang mengatur besarnya pajak adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Yang mempunyai kapasitas mengatur dari sisi fiskal atau pajak adalah Kementerian Keuangan," kata pria yang akrab disapa Chief RA.
Sekedar informasi, perusahaan Google telah mendapat untung dari periklanan digital di Indonesia. Berdasarkan data tahun lalu perputaran uang dari periklanan di Indonesia sebesar USD 800 juta atau setara dengan Rp 10,6 triliun. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Kebocoran Data Gmail dan Cara Melindungi Akun dari Serangan Phishing

Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik

Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
![[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah](https://img.merahputih.com/media/b4/51/d5/b451d58a3a8276de745449d5505e8d95_182x135.jpg)
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU

Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
