'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Merahputih.com - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, memberikan komentar terkait dengan adanya kesalahan ketik atau typo dalam Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menurut Suparji, kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang di Indonesia bukanlah sebuah tindakan normal.

Baca Juga

Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat

“Ya tidak normal karena enggak hati-hati,” kata Suparji kepada wartawan, Rabu, (4/11).

Cara untuk memperbaiki kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang adalah dengan mengubahnya.

“Ya bisa dengan mengubah UU. Misalnya uu no 12 tahun 2020 tentang perubahan uu no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,” tutur Suparji.

Saat disinggung apakah pembahasan perubahan UU itu perlu kembali dibawa ke Badan Legislasi atau Baleg DPR, Suparji membenarkan hal tersebut.

“Ya UU kan dibahas dan disetujui bersama DPR dengan pemerintah. Prosesnya begitu (baleg DPR),” tandas Suparji.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Diketahui, salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id.

Namun demikian, ternyata masih ada salah ketik alias typo dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 6 Bab III yang mengatur Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6.

Misalnya pada pasal 6 di bagian tersebut berbunyi “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi.

a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko:

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha:

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Baca Juga

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Persoalannya, Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak ada. Pasal 5 berdiri sendiri tanpa ayat, berbunyi, “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cek Rekening, Subsidi Gaji Tahap IV Cair
Indonesia
Cek Rekening, Subsidi Gaji Tahap IV Cair

Jika minggu kemarin data diserahkan ke kami pada hari Rabu, maka proses check-list maksimal selesai Selasa (hari ini)," kata Ida dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis
Dunia
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme

14 Bus Trans Jateng Beroperasi Hari Ini Dukung Wisata Museum Purbakala Sangiran
Indonesia
14 Bus Trans Jateng Beroperasi Hari Ini Dukung Wisata Museum Purbakala Sangiran

Tujuan diluncurkannya Bus Trans Jateng ini untuk mengangkat potensi Wisata Musem Purbakala Sangiran, Sragen.

Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan
Indonesia
Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan

Hasil evaluasi vaksin Sinovac, menunjukkan efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, indurasi (iritasi), kemerahan, dan pembengkakan.

Hamas-Israel Sepakat Hentikan Serangan di Perbatasan Gaza
Indonesia
Hamas-Israel Sepakat Hentikan Serangan di Perbatasan Gaza

Kelompok gerilyawan Palestina, Hamas dan Israel sepakat menghentikan eskalasi serangan di sepanjang perbatasan Israel-Gaza.

Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Kebijakan ini dilakukan pasca terjadinya kerumuman di acara pernikahan putri Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

Pergi ke Luar Kota, Kemenhub Masih Perbolehkan Pakai Surat Bebas Flu
Indonesia
Pergi ke Luar Kota, Kemenhub Masih Perbolehkan Pakai Surat Bebas Flu

Saat ini Menhub masih menunggu adanya ketentuan yang baru dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Kepala Desa Diminta Netral di Pilkada
Indonesia
Kepala Desa Diminta Netral di Pilkada

Masyarakat di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melakukan pemilihan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020.

Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai
Indonesia
Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai

Mengganti sembako dengan uang tunai juga akan mempermudah proses penyaluran