'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Merahputih.com - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, memberikan komentar terkait dengan adanya kesalahan ketik atau typo dalam Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menurut Suparji, kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang di Indonesia bukanlah sebuah tindakan normal.

Baca Juga

Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat

“Ya tidak normal karena enggak hati-hati,” kata Suparji kepada wartawan, Rabu, (4/11).

Cara untuk memperbaiki kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang adalah dengan mengubahnya.

“Ya bisa dengan mengubah UU. Misalnya uu no 12 tahun 2020 tentang perubahan uu no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,” tutur Suparji.

Saat disinggung apakah pembahasan perubahan UU itu perlu kembali dibawa ke Badan Legislasi atau Baleg DPR, Suparji membenarkan hal tersebut.

“Ya UU kan dibahas dan disetujui bersama DPR dengan pemerintah. Prosesnya begitu (baleg DPR),” tandas Suparji.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Diketahui, salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id.

Namun demikian, ternyata masih ada salah ketik alias typo dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 6 Bab III yang mengatur Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6.

Misalnya pada pasal 6 di bagian tersebut berbunyi “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi.

a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko:

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha:

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Baca Juga

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Persoalannya, Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak ada. Pasal 5 berdiri sendiri tanpa ayat, berbunyi, “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulan Ini 1.620 Relawan Vaksin COVID-19 Ditargetkan Selesai Disuntik
Indonesia
Bulan Ini 1.620 Relawan Vaksin COVID-19 Ditargetkan Selesai Disuntik

Jumlah orang yang telah lolos penyaringan pada kunjungan pertama (V0) dan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung, Jawa Barat berjumlah 1.447 orang.

Berbaju Jokowi, Relawan Satgas COVID-19 Ramai-Ramai Mundur Gegara Doni Monardo
Indonesia
Berbaju Jokowi, Relawan Satgas COVID-19 Ramai-Ramai Mundur Gegara Doni Monardo

Setelah menanggalkan rompinya, terlihat beberapa relawan aksi menggunakan kaos kampanye Jokowi-Amin dan GP Ansor

31,2 Juta Pelanggan Terdampak COVID-19 Terima Subsidi Listrik
Indonesia
31,2 Juta Pelanggan Terdampak COVID-19 Terima Subsidi Listrik

Rida menambahkan, selain pelanggan rumah tangga, bantuan stimulus diberikan kepada pelanggan industri dan bisnis yang memiliki daya 450VA.

Buruh Long March, Ruas Jalan di Tangerang Macet
Foto
Buruh Long March, Ruas Jalan di Tangerang Macet

Ratusan buruh melakukan long march menuju pintu tol Bitung, Tangerang menuntut dicabutnya pengesahan omnibus law undang-undang Cipta Kerja di jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang, Banten

Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE
Indonesia
Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total
Indonesia
Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total

Beberapa titik yang macet antara lain kondisi lalu lintas di sekitaran Jalan Petamburan, Jakarta Pusat dan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos
Indonesia
Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos

Ia menyebut, bukan hanya AKPOL yang tak diberangkatkan.

 Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar
Dunia
Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Sejak konflik politik kembali mencuat di Myanmar, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan mengimbau penyelesaian krisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua
Indonesia
Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk, Ketua DPD: Kita Harus Hormati Orang Tua

Rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, Siti Khotijah di Pamekasan, Madura, digeruduk sekelompok orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Prancis Boikot Mobil Esemka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prancis Boikot Mobil Esemka

Akibat Masyarakat Memboikot Produk Prancis. Prancis pun membalas memboikot produk Mobil Esemka…