'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Merahputih.com - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, memberikan komentar terkait dengan adanya kesalahan ketik atau typo dalam Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menurut Suparji, kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang di Indonesia bukanlah sebuah tindakan normal.

Baca Juga

Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat

“Ya tidak normal karena enggak hati-hati,” kata Suparji kepada wartawan, Rabu, (4/11).

Cara untuk memperbaiki kesalahan ketik atau typo dalam sebuah Undang-Undang adalah dengan mengubahnya.

“Ya bisa dengan mengubah UU. Misalnya uu no 12 tahun 2020 tentang perubahan uu no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,” tutur Suparji.

Saat disinggung apakah pembahasan perubahan UU itu perlu kembali dibawa ke Badan Legislasi atau Baleg DPR, Suparji membenarkan hal tersebut.

“Ya UU kan dibahas dan disetujui bersama DPR dengan pemerintah. Prosesnya begitu (baleg DPR),” tandas Suparji.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Diketahui, salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id.

Namun demikian, ternyata masih ada salah ketik alias typo dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 6 Bab III yang mengatur Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6.

Misalnya pada pasal 6 di bagian tersebut berbunyi “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi.

a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko:

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha:

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Baca Juga

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Persoalannya, Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak ada. Pasal 5 berdiri sendiri tanpa ayat, berbunyi, “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen
Indonesia
Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen

Kombinasi kebijakan diharapkan dapat disambut positif oleh para produsen dan diler penjual untuk memberikan skema penjualan yang menarik agar potensi dampaknya semakin optimal.

PP Jakmania Bantah Instruksikan Anggotanya Turun ke Jalan
Indonesia
PP Jakmania Bantah Instruksikan Anggotanya Turun ke Jalan

Jakmania telah mengimbau kepada anggotanya untuk nonton di rumah

Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Ditunda
Indonesia
Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Ditunda

Penyidik terpaksa menunda gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat kegiatan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka
Indonesia
Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka

"Perpres 14 tahun 2021 intinya akan mempersyaratkan setiap bantuan apapun dari APBN, APBD Provinsi dan APBD seperti Bansos, hibah dan sebagainya," kata Bupati Majalengka.

100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta
Indonesia
100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta

"Untuk pengawalan saja kami mengerahkan kurang lebih 100 personel gabungan dengan Korlantas Polri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan , Kamis (22/4).

Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes
Indonesia
Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes

"Bapak presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," ujar Menkes.

Ini Antisipasi Polri Soal Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan Jelang Idulfitri
Indonesia
Ini Antisipasi Polri Soal Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan Jelang Idulfitri

Mabes Polri telah melakukan antisipasi soal gangguan keamanan dan ketertiban masayarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442H.

Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu
Indonesia
Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu

Selama menerima tamu tidak ada acara syukuran atau tausiah. Selama pertemuan sifatnya hanya santai ngobrol dan makan bersama.

Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta
Indonesia
Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta

Menurut dia, selama tiga bulan, total biaya perawatan kecantikan dan kesehatan Pinangki mencapai Rp111 juta.

Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memotong intensif tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.