Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat Presiden KSPI Said Iqbal. Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengajukam judicial review terkait UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Buruh sangat menaruh harapan yang besar kepada MK untuk mampu menggali, menyingkap, dan menemukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sekedar berorientasi pada kebenaran yang bersifat formalistik.

Baca Juga:

Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian

"Sebab, jika Yang Mulia Hakim Konstitusi hanya bersandarkan pada kebenaran yang bersifat formal, maka kebenaran yang berada dibalik layar (the underlying truth) atau kebenaran yang sejati tidak akan pernah dapat ditemukan," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (2/11).

Kaum buruh juga meminta kepada MK agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, benar-benar dapat menunjukan kekuasaanya sebagai penjaga marwah konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human right).

"Sebab, sebagaimana telah disuarakan oleh banyak pihak, Undang-Undang Cipta Kerja telah sungguh-sungguh mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hak-hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat, serta telah benar-benar menista hak asasi manusia," ungkapnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Said juga meminta, kepada hakim MK dalam memutus perkara agar melandaskan diri pada keyakinan terhadap hati nurani, yaitu keyakinan yang mendalam berdasarkan keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

"Semua putusan Mahkamah Konstitusi pun diawali dengan kata-kata: 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'," ucapnya.

Kelompok buruh juga meminta agar hakim MK tidak sekedar mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, tetapi juga diharapkan inisiatif, dan secara aktif dapat menggali sendiri kebenaran materiil dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kelak akan diuji.

Sebab menurutnya MK merupakan peradilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir yang putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

"Dalam konteks ini kaum buruh Indonesia mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai ‘judex factie’," ujarnya.

Baca Juga:

Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Selain itu, Said mengimbau, agar hakim MK sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh buruh.

Menurutnya, suara kaum Buruh Indonesia bersama masyarakat yang turun ke jalan sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah masyarakat.

"Nilai-nilai yang disebut sebagai 'konstitusi yang tidak tertulis' itu, tempatnya diatas, atau setidaknya disamping konstitusi tertulis," tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan
Indonesia
78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan

78 wisatawan reaktif rapid test dalam operasi gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota di 14 daerah.

UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah
Indonesia
UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, Sabtu (21/1!)

Kerugian Akibat Kebakaran Bioskop Grand Theater Senen Rp9,5 Miliar
Indonesia
 Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona
Indonesia
Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona

“Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu.” kata Presiden, Minggu (24/5)

Masyarakat Umum Bisa Naik Kereta Api, Ini Syaratnya
Indonesia
Masyarakat Umum Bisa Naik Kereta Api, Ini Syaratnya

PT Kereta Api Indonesia mulai mengangkut masyarakat umum dengan Kereta Api Luar Biasa (KLB)

Ubud dan Dua Destinasi Wisata Lainnya di Bali Mulai Terima Turis Asing 17 Agustus 2021
Indonesia
Ubud dan Dua Destinasi Wisata Lainnya di Bali Mulai Terima Turis Asing 17 Agustus 2021

Dalam peninjauan itu Presiden didamping Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra

Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen
Indonesia
Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen

Penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi meningkat lebih dari 30 persen saat libur panjang memperingati Maulid Nabi.

 Kemenristek Kembangkan Jahe Merah, Jambu Biji dan Minyak Kelapa untuk Daya Tahan Tubuh
Indonesia
Kemenristek Kembangkan Jahe Merah, Jambu Biji dan Minyak Kelapa untuk Daya Tahan Tubuh

Bambang mengungkapkan kementeriannya berharap mereka dapat mendayagunakan suplemen yang sudah ada, yang mengandung bahan-bahan tersebut dan diharapkan cocok untuk mengatasi penyakit COVID-19.

PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid
Indonesia
PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid

Massa mempermasalahkan syarat PPDB DKI Jakarta yang menyatakan umur dalam zonasi PPDB DKI Jakarta.

Sekjen MUI Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila Sekuler dan Ateistis
Indonesia
Sekjen MUI Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila Sekuler dan Ateistis

Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengkritik rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI.