Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020) (ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout)

MerahPutih.com - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap demokrasi kembali diragukan.

Keraguan itu disampaikan pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar setelah Jokowi meneken Ombinus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (2/11) kemarin.

Menurut dia, apabila Jokowi punya pikiran yang demokratis, maka tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat yang berdemonstrasi setiap hari menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja.

Baca Juga:

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat

Alih-alih membatalkan UU Cipta Kerja, kata Fickar, Jokowi malah meminta masyarakat yang menolak aturan sapu jagad itu untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan sudah beberapa UU dibuat dengan modus seperti ini (revisi UU KPK, UU Minerba, revisi UU MK), kita meragukan komitnen Presiden terhadap demokrasi," kata Fickar dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Presiden Jokowi saat berbicara di Forum KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)
Presiden Jokowi saat berbicara di Forum KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Fickar mengatakan, seharusnya Jokowi merespons aspirasi masyarakat dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan atau menunda berlakunya UU Cipta Kerja.

"Untuk membatalkan atau menunda keberlakuannya 2-3 tahun, sambil diperbaiki isinya agar sesuai dengan aspirasi dan tidak cenderung merugikan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kepemilikan sumber daya alam," ujarnya.

Baca Juga:

Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman

Untuk diketahui, Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Presiden Jokowi juga telah meneken UU Cipta Kerja tersebut. UU tersebut juga telah diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum diteken, beberapa versi UU ini muncul di publik bahkan beberapa pasal hilang atau ditambah. (Pon)

Baca Juga:

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Analis Intelijen Ungkap Ada Kelompok Memancing Air Keruh di Tengah Wabah Corona
Indonesia
Analis Intelijen Ungkap Ada Kelompok Memancing Air Keruh di Tengah Wabah Corona

"Ketakutan yang terjadi saat ini diperkuat dengan berbagai kejadian yang mengarah kepada gangguan keamanan selama pandemi corona," kata Stanislaus

Keterisian Tempat Tidur ICU COVID-19 Jakarta Capai 71 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur ICU COVID-19 Jakarta Capai 71 Persen

Keterisian mencapai 71 persen dari kapasitasnya sejumlah 483 buah.

HUT PDI Perjuangan, Kader Diminta Pantengin Webinar
Indonesia
HUT PDI Perjuangan, Kader Diminta Pantengin Webinar

Puncak peringatan, dilakukan secara online pada Minggu 10 Januari 2021, pukul 13.00 WIB secara terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi.

PKB: Didi Kempot Musisi Idealis
Indonesia
PKB: Didi Kempot Musisi Idealis

Ratna yang merupakan sobat ambyar merasa sangat kehilangan atas kepergian Didi Kempot.

Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Boyamin mengultimatum akan menggugat Presiden Jokowi

10 Remaja yang Diamankan di Depan Istana Reaktif COVID-19
Indonesia
10 Remaja yang Diamankan di Depan Istana Reaktif COVID-19

Hingga Kamis pukul 11.30 WIB, secara akumulatif sudah ada sebanyak 100 orang yang didominasi remaja dan diamankan

Identitas Pasien Virus Corona Tersebar, Menkominfo Minta Publik Jaga Etika Komunikasi
Indonesia
Identitas Pasien Virus Corona Tersebar, Menkominfo Minta Publik Jaga Etika Komunikasi

"Ini pelajaran yang baik untuk tidak kita ulangi. Jaga betul etika komunikasi,” ujar Jhonny G Plate

Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin
Indonesia
Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin

Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini minus akibat pandemi COVID-19, yang berimbas pada perekonimian daerah di Indonesia.

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda
Indonesia
Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

Ia mendukung rencana penundaan tersebut karena jika pilkada diteruskan di tengah pandemi COVID-19 sangat berbahaya.

Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK
Indonesia
Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK

“Kawan-kawan sudah bisa menandai bahwa bila isu itu diembuskan, biasanya ada kepentingan mereka yang terganggu di KPK,” ujarnya.