TPN Ganjar-Mahfud Duga PPP Jadi 'Korban' Meroketnya Suara PSI

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 03 Maret 2024
TPN Ganjar-Mahfud Duga PPP Jadi 'Korban' Meroketnya Suara PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan orasi saat kampanye terbuka di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan. Hal itu lantaran suara partai besutan Kaesang Pangarep itu tiba-tiba mengalami lonjakan 400 ribu suara dalam beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, salah satu partai pengusung Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang awalnya lolos ambang batas parlemen, menjadi tidak lolos.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga adanya penggelembungan suara PSI dengan cara memanipulasi suara PPP.

Baca Juga:

Prabowo-Gibran Jebol Kandang Banteng, Saksi 01 dan 03 Kompak Tolak Tanda Tangan

"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” kata Chico dalam keterangannya, Minggu (3/3).

Selama ini, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, PPP selalu memeroleh hasil pemilu di atas hasil penghitungan sejumlah lembaga survei.

Menurutnya, itu disebabkan sebaran pemilih PPP di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia merata dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya terkonsentrasi di Jawa Timur.

"Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen," ujarnya.

Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye.

"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkapnya.

Baca Juga:

Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

Oleh karena itu, Chico menegaskan dugaan penggelembungan suara partai yang dikomandoi putra sulung Presiden Jokowi itu harus ditolak.

"Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos," pungkasnya. (Pon)

#PSI #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan