TPN Ganjar-Mahfud Duga PPP Jadi 'Korban' Meroketnya Suara PSI

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 03 Maret 2024
TPN Ganjar-Mahfud Duga PPP Jadi 'Korban' Meroketnya Suara PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan orasi saat kampanye terbuka di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan. Hal itu lantaran suara partai besutan Kaesang Pangarep itu tiba-tiba mengalami lonjakan 400 ribu suara dalam beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, salah satu partai pengusung Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang awalnya lolos ambang batas parlemen, menjadi tidak lolos.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga adanya penggelembungan suara PSI dengan cara memanipulasi suara PPP.

Baca Juga:

Prabowo-Gibran Jebol Kandang Banteng, Saksi 01 dan 03 Kompak Tolak Tanda Tangan

"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” kata Chico dalam keterangannya, Minggu (3/3).

Selama ini, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, PPP selalu memeroleh hasil pemilu di atas hasil penghitungan sejumlah lembaga survei.

Menurutnya, itu disebabkan sebaran pemilih PPP di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia merata dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya terkonsentrasi di Jawa Timur.

"Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen," ujarnya.

Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye.

"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkapnya.

Baca Juga:

Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

Oleh karena itu, Chico menegaskan dugaan penggelembungan suara partai yang dikomandoi putra sulung Presiden Jokowi itu harus ditolak.

"Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos," pungkasnya. (Pon)

#PSI #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan