Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 03 Maret 2024
Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberi atensi sekaligus menindaklanjuti kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut pria yang akrab disapa Romi ini, pola kenaikan suara PSI tidak wajar dan tidak masuk akal.

Beberapa lembaga survei, lanjutnya, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dimana suara PSI mencapai 50 persen.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil: Pemilu 2024 Telah Dibajak Rezim Jokowi

“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romi dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu (3/3).

Romi mengatakan bahwa suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen.

Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.

Hal tersebut menurut Romi tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya.

Baca Juga:

Lawan Arah, 623 Kendaraan Ditindak Personel Dishub dan Polda Metro

Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan bahwa tidak hanya PSI dan Partai Gelora yang mengalami peningkatan suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami hal yang sama.

Kenaikan suara PSI yang oleh sebagian politikus dianggap sebagai tidak masuk akal. Menurut Mujani, kemungkinan karena data yang masuk lewat Sirekap belum proporsional.

“Kalau sudah proporsional akan kembali normal kalau tidak ada intervensi,” ujarnya, Sabtu (2/3) di Jakarta.

Terpisah, Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Network for Democracy and Electoral Integrity/Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan untuk memastikan kenaikan suara PSI yang melesat, maka perlu membandingkan dengan angka pada foto-foto C Hasil yang ada dengan digitasi data.

“Parpol peserta pemilu seharusnya bisa melakukan dan Bawaslu yang punya foto C Hasil atau Salinan C Hasil. Kami belum bisa analisa, karena kami belum punya banyak C Hasil DPR,” ujar Hadar yang juga eks Komisioner KPU ini. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Soroti Daftar Pemilih Tambahan Tembus 5.378 Orang di Solo

#Muhammad Romahurmuziy #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PSI #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan