TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Februari 2024
TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah

Wakil Ketua TKN Habiburokhman (ANTARA/Melalusa Susthira K)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut jika film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu (12/2) tidak masuk akal dan tidak ilmiah.

Sebab, pernyataan Feri Amsari dalam film 'Dirty Vote' soal penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Saat Film Dirty Vote Naik Layar Jelang Pencoblosan

"Narasi ini sangat tidak ilmiah, dan sangat tidak masuk akal. susah sekali kita mencernanya," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman, Senin (12/2).

Dalam dokumenter itu Feri Amsari juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi menunjuk 20 Penjabat (Pj) kepala daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemiih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 UUD yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi.

Baca Juga:

Film Dokumenter 'Dirty Vote' Muncul Jelang Pencoblosan, Begini Respons Bawaslu

"Bagaimana bisa seorang Pj kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah," urainya.

Menurutnya, tidak masuk logika, dengan kewenangan Pj kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif.

"Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Feri Amsari itu terwujud. 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua," ucapnya.

Baca Juga:

Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik

"Itu betul-betul narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen makanya jauh dari apa yang disebut ilmiah," lanjutnya. (Asp)

#Habiburokhman #Prabowo Subianto #Gibran Rakabuming #Film Dokumenter
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Ribuan motor listrik MBG kini masih dalam proses perakitan. Meski tersandung kasus korupsi, tetapi nasib motor listrik itu menunggu keputusan Prabowo.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Indonesia
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung angka 8 yang dianggapnya sebagai simbol keberuntungan.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Indonesia
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Said Iqbal mendapat tugas berat usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan melantik beberapa pejabat pada Senin (8/6). Presiden Buruh, Said Iqbal, juga ikut dilantik.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Bagikan