TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah
Wakil Ketua TKN Habiburokhman (ANTARA/Melalusa Susthira K)
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut jika film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu (12/2) tidak masuk akal dan tidak ilmiah.
Sebab, pernyataan Feri Amsari dalam film 'Dirty Vote' soal penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
"Narasi ini sangat tidak ilmiah, dan sangat tidak masuk akal. susah sekali kita mencernanya," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman, Senin (12/2).
Dalam dokumenter itu Feri Amsari juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi menunjuk 20 Penjabat (Pj) kepala daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemiih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 UUD yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi.
Baca Juga:
Film Dokumenter 'Dirty Vote' Muncul Jelang Pencoblosan, Begini Respons Bawaslu
"Bagaimana bisa seorang Pj kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah," urainya.
Menurutnya, tidak masuk logika, dengan kewenangan Pj kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif.
"Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Feri Amsari itu terwujud. 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua," ucapnya.
Baca Juga:
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
"Itu betul-betul narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen makanya jauh dari apa yang disebut ilmiah," lanjutnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Jubir Ungkap KPK Belum Terima Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
Film Dokumenter Konser Billie Eilish Tayang 2026, Disutradarai James Cameron
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Monas Kembali Jadi Tuan Rumah Reuni Akbar 212: Prabowo Diundang, Rizieq Shihab Dijadwalkan Datang
Prabowo dan PM Inggris Temu Virtual, Bahas Kemitraan Maritim, Pendidikan hingga Isu Global
Netflix Garap 'My Name is Rinjani', Kisah Heroik Agam Rinjani Diangkat Jadi Film Dokumenter
Prabowo Bakal Resmikan Kilang Terbesar di Indonesia, Bisa Produksi 2 Juta Barel Minyak