Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Februari 2024
TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah

Wakil Ketua TKN Habiburokhman (ANTARA/Melalusa Susthira K)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut jika film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu (12/2) tidak masuk akal dan tidak ilmiah.

Sebab, pernyataan Feri Amsari dalam film 'Dirty Vote' soal penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Saat Film Dirty Vote Naik Layar Jelang Pencoblosan

"Narasi ini sangat tidak ilmiah, dan sangat tidak masuk akal. susah sekali kita mencernanya," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman, Senin (12/2).

Dalam dokumenter itu Feri Amsari juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi menunjuk 20 Penjabat (Pj) kepala daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemiih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 UUD yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi.

Baca Juga:

Film Dokumenter 'Dirty Vote' Muncul Jelang Pencoblosan, Begini Respons Bawaslu

"Bagaimana bisa seorang Pj kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah," urainya.

Menurutnya, tidak masuk logika, dengan kewenangan Pj kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif.

"Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Feri Amsari itu terwujud. 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua," ucapnya.

Baca Juga:

Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik

"Itu betul-betul narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen makanya jauh dari apa yang disebut ilmiah," lanjutnya. (Asp)

#Habiburokhman #Prabowo Subianto #Gibran Rakabuming #Film Dokumenter
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
ShowBiz
Film Dokumenter BBC Ungkap Tuduhan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Jared Leto
Jared Leto menjadi sorotan setelah dokumenter BBC menampilkan pengakuan sejumlah perempuan terkait tuduhan pelecehan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Film Dokumenter BBC Ungkap Tuduhan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Jared Leto
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Komisi III DPR Ingatkan Penanganan Kasus Kematian Misterius Karumga Febri Adriansyah Harus Berbasis Bukti Ilmiah
Kepala rumah tangga (Karumga) eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik kecantikan di Jakarta Selatan.
Frengky Aruan - Rabu, 29 Juli 2026
Komisi III DPR Ingatkan Penanganan Kasus Kematian Misterius Karumga Febri Adriansyah Harus Berbasis Bukti Ilmiah
Indonesia
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2 di Pulau Jawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh kejaksaan negeri baru, termasuk Pangandaran dan Serang di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2  di Pulau Jawa
Indonesia
DPR Serap Aspirasi Daerah untuk RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Saatnya Follow the Money
Komisi III DPR menyerap aspirasi daerah untuk RUU Perampasan Aset. Kini, DPR memilih pendekatan Follow the Money.
Soffi Amira - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Serap Aspirasi Daerah untuk RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Saatnya Follow the Money
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Bagikan