Temui Jokowi Bahas Kematian Laskar FPI, Amien Rais Cs Dinilai Kehilangan Akal Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. (Antaranews)

MerahPutih.com - Pertemuan antara Amien Rais dengan Presiden Joko Widodo membahas soal kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI) menuai sorotan.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, Amien bersama Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI itu seperti kehilangan akal sehat.

"Nampak seperti kehilangan akal sehat karena kasus penembakan itu sejak awal terjadi sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (11/3).

Baca Juga:

MUI Apresiasi Pertemuan Amien Rais dengan Presiden Jokowi

Petrus melanjutkan, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan sudah dihukum. Apalagi, Komnas HAM sudah turun tangan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi berupa kejahatan biasa.

"Dengan proses hukum yang berjalan, kalau tak puas ya ajukan praperadilan. Ini (Amien) seperti memaksakan dan menggiring presiden bahwa ada pelanggaran," jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus berujar, polisi dalam melakukan tugasnya juga bertindak tegas lantaran adanya perlawanan dari pihak FPI.

Ia juga tak setuju disebut sebagai upaya pelanggaran HAM berat.

"Ini sangat terbuka dan jelas. Jangan digiring menjadi pelanggaran HAM berat. Bukan peristiwa genosida dan pelanggaran kemanusiaan," sebut dia.

residen Jokowi menerima kedatangan tujuh orang anggota TP3 Enam Laskar FPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)
residen Jokowi menerima kedatangan tujuh orang anggota TP3 Enam Laskar FPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

Petrus juga meminta agar rekomendasi Amien tak perlu ditanggapi oleh presiden mengingat adanya dugaan melakukan penggiringan opini.

"Polri, Komnas HAM harus konsisten dan jelaskan ke publik agar transparan. Tak perlu digiring ke arah negatif dan menyudutkan pemerintah," terang Petrus.

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar Front Pembela Islam (FPI) berjanji akan menyerahkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat kasus penembakan enam laskar FPI ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar

Sejumlah bukti itu akan diserahkan dalam bentuk dokumen bertajuk "buku putih" yang tengah disusun oleh TP3.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta bukti dugaan pelanggaran HAM terkait kasus kematian laskar FPI.

Jokowi tidak ingin kasus kematian tersebut hanya berdasarkan keyakinan, bukan bukti.

Pernyataan Mahfud disampaikan usai Presiden Joko Widodo bertemu tujuh anggota TP3. (Knu)

Baca Juga:

Di Hadapan Jokowi, Amien Rais Minta Kematian Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bahlil Dilantik Jadi Menteri Investasi, Ini Harapan Ketua HIPMI
Indonesia
Bahlil Dilantik Jadi Menteri Investasi, Ini Harapan Ketua HIPMI

Ia mengungkapkan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Hal itu terbukti, karena Bahlil memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

Polisi Diminta Usut Tuntas Ambulans Pembawa Batu dan Logistik untuk Pendemo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Ambulans Pembawa Batu dan Logistik untuk Pendemo UU Cipta Kerja

Demonstrasi yang berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan harus diberikan ruang

27 Warga Positif COVID-19, Tiga RT di Bambu Apus Disemprot Disinfektan
Indonesia
27 Warga Positif COVID-19, Tiga RT di Bambu Apus Disemprot Disinfektan

Sebanyak 27 warga di RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur terkonfirmasi COVID-19.

Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah
Indonesia
Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah

"Ini bisa berdampak luas dan bersifat fatal. Karena hal ini telah menyebabkan Kegaduhan di tengah kita melawan Pandemi," kata Bintang

Diperiksa Polisi soal Dugaan Hoax, Anji Belum Tunjukkan Tanda Hadir
Indonesia
Diperiksa Polisi soal Dugaan Hoax, Anji Belum Tunjukkan Tanda Hadir

Anji dilaporkan oleh Muannas ke Polda Metro Jaya, Senin, 3 Agustus 2020 dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong.

RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden
Indonesia
RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden

pemerintah awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang dana otsus, dan Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup
Indonesia
Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup

Sejumlah ruas jalan ditutup untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang akan berlangsung Sabtu (24/7).

FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum
Indonesia
FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum

Petrus melihat, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI.

700 Kendaraan Diputar Balik di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi
Indonesia
700 Kendaraan Diputar Balik di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi

Sebanyak 700 kendaraan dipaksa putar balik oleh petugas kepolisian gabungan Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Barat. Hal tersebut sebagai tindak lanjut aturan larangan mudik Lebaran.