Di Hadapan Jokowi, Amien Rais Minta Kematian Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM Amien Rais. Foto: Youtube Amien Rais Official

Merahputih.com - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/3).

TP3 yang diwakili oleh Amien Rais hingga Marwan Batubara meminta kasus tewasnya enam laskar FPI itu dibawa ke pengadilan HAM.

"Karena pelanggaran HAM berat, itu yang disampaikan kepada presiden," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3).

Baca Juga

Ditembak Mati, 6 Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penyerangan

Mahfud menjelaskan pertemuan tak sampai 15 menit. Pertemuan juga disebut berlangsung serius. Mereka meminta agar ada penegakan hukum sesuai ketentuan dan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil.

Menurutnya, pertemuan hanya berlangsung kurang lebih 15 menit secara singkat dan serius.

"Hanya itu yang disampaikan mereka karena mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa," katanya.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).

Mahfud pun menjelaskan Presiden Joko Widodo sudah meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut kasus kematian tersebut. Sehingga, pemerintah tidak ikut campur dalam pengusutan kasus tersebut.

"Sudah ada diproses secara transparan adil, dan bisa dinilai oleh publik," ungkapnya.

Sebelumnya, TP3 membentuk petisi yang bertajuk 'Petisi Rakyat untuk Penuntasan Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI oleh Aparat Negara'. Petisi itu diklaim sudah ditandatangani oleh 130 tokoh.

Petisi itu menuntut Presiden Jokwi ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa penembakan 6 laskar FPI.

Baca Juga

6 Laskar FPI Tersangka, Kabareskrim: Nanti Kita SP3

Petisi itu juga mendesak Jokowi memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri.

"Sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan," tulis petisi poin ketiga. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi
Indonesia
Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi

"Tujuh rumah sakit rujukan COVID-19 di Yogyakarta juga sudah diminta untuk menambah kapasitas kamar. Harapannya bisa dipenuhi," kata Heroe.

Digelar di Tengah Pandemi, Pimpinan DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020
Indonesia
Digelar di Tengah Pandemi, Pimpinan DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Pimpinan DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah melalui kerja sama antarlembaga dalam menyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Muhammadiyah memiliki catatan kritis dari sisi perekonomian menyikapi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap
Indonesia
Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap

Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima terduga teroris di Aceh.

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945
Indonesia
Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama melihat bahwa tensi wacana amandemen UUD 1945 sebaiknya diturunkan atau dilambatkan terlebih dahulu.

Ganjar Minta Kepala Daerah Hati-hati Garap Proyek di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Ganjar Minta Kepala Daerah Hati-hati Garap Proyek di Masa Pandemi COVID-19

BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program.

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

Kubu AHY 'Awasi' Pergerakan Kemenkumham Sampai Gugurkan Permohonan KLB Demokrat
Indonesia
Kubu AHY 'Awasi' Pergerakan Kemenkumham Sampai Gugurkan Permohonan KLB Demokrat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunggu sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia terkait nasib penyerahan dokumen kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit.

KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar
Indonesia
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp 315 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata