Sri Mulyani Tanggapi Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak Pegawai Ditjen Pajak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Ia mengaku baru dapat kabar tersebut tadi malam.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan itu. Pihaknya mendukung proses hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Baca Juga

Menkeu Sebut Rp 50,23 Triliun Anggaran K/L Diblokir Sementara Antisipasi Risiko Global

"Kemenkeu mengecam tindakan tersebut dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (22/2).

Selain tindakan kekerasan dan penganiayaan, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu turut mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga dari jajaran Kemenkeu.

Gaya hidup mewah tersebut menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Baca Juga

Menkeu Sebut Implementasi UU PPSK Jadi Tantangan Besar di 2023

Ke depan, dia menyebutkan Kemenkeu akan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran dengan menerapkan tindakan disiplin bagi pelaku korupsi dan pelanggaran integritas di lingkungan Kemenkeu.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku.

Menkeu mengungkapkan kepercayaan publik merupakan hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu.

"Mari kita jaga dan bangun bersama Indonesia," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Menkeu Ungkap APBN 2022 Jadi Instrumen Strategis Jaga Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang, 39.675 Penumpang Naik KRL Solo-Jogja
Indonesia
Libur Panjang, 39.675 Penumpang Naik KRL Solo-Jogja

"Data masuk kami pada hari kedua diberlakukannya GAPEKA 2023 yang bertepatan dengan Cuti Bersama Hari Raya Waisak, KAI Commuter sukses melayani pengguna sebanyak 39.675 orang pengguna," kata Anne

Gerindra Gelar Rapimnas Hari Ini, Gibran Dipastikan Tak Hadir
Indonesia
Gerindra Gelar Rapimnas Hari Ini, Gibran Dipastikan Tak Hadir

Partai Gerindra akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) usai mengumumkan Gibran Karabuming Raka sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto di Pemiliham Presiden (Pilpres) 2024.

KPK Periksa Kepala Kantor Pertanahan Bogor Terkait Kasus Pencucian Uang
Indonesia
KPK Periksa Kepala Kantor Pertanahan Bogor Terkait Kasus Pencucian Uang

Yan bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN).

Kompolnas Belum Terima Laporan soal Polisi Tak Netral
Indonesia
Kompolnas Belum Terima Laporan soal Polisi Tak Netral

"Hari ini kami mengecek apakah sudah ada laporan masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan anggota Polri, ternyata masih belum ada," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti

Berkat Program Transformasi 5.0, Bank DKI Torehkan Pelbagai Hasil Positif
Indonesia
Berkat Program Transformasi 5.0, Bank DKI Torehkan Pelbagai Hasil Positif

Hasil ini merupakan Program Transformasi 5.0 sejak tahun 2021

Gibran Sebut Wujud Jabatan Gubernur Masih Krusial
Indonesia
Gibran Sebut Wujud Jabatan Gubernur Masih Krusial

Wacana penghapusan pemilihan langsung gubernur dan jabatan gubernur mengemuka. Hal itu bermula dari usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Santri Al Zaytun Harus Diselamatkan
Indonesia
Santri Al Zaytun Harus Diselamatkan

pemerintah tidak mencabut izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat karena tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan banyak hal.

Tanggapan Gibran soal Plesetan Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga
Indonesia
Tanggapan Gibran soal Plesetan Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga

"Itu (Mahkamah Keluarga) biar warga yang menilai. Monggo itu masukan dan kritikan dari warga," ujar Gibran, Kamis (12/10).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Kesal Tamu Undangan Kaesang Minta Selfie dengan Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Kesal Tamu Undangan Kaesang Minta Selfie dengan Anies

Artikel tersebut berjudul “Presiden jokowi kesel sama Anies Datang undangan kaesang tamu tamu Minta selfi sama Anies bikin kesel jokowi”.

Vietnam Desak Tiongkok Tarik Kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif
Dunia
Vietnam Desak Tiongkok Tarik Kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif

Vietnam meminta Tiongkok menarik kapal penelitian mereka Xiang Yang Hong 10, kapal penjaga pantai, dan kapal penangkap ikan dari perairan Vietnam.