Skema Kenaikan Tarif KRL Bisa Merepotkan Calon Penumpang Sejumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuter line menuruni anak tangga setibanya di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (9/12/2022). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz.

MerahPutih.com - Wacana mengubah sistem tarif KRL commuterline pada 2023 menuai reaksi.

Nantinya harga tiket akan dinaikkan berdasarkan kemampuan finansial. Skema tersebut saat ini masih dikaji oleh Kemenhub.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, kenaikan tarif KRL commuterline saat ini belum diperlukan. Menurut Tigor, justru pemerintah harus tetap memberikan subsidi.

Baca Juga:

KAI Commuter Bantah Ada Kenaikan Tarif KRL

"Sehingga masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan kereta api, sehingga kemacetan bisa berkurang," jelas Tigor di Jakarta, Senin (2/1).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya juga fokus pada upaya memperbaiki pelayanan transportasi publik, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakannya.

Apalagi, ada semangat mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik seperti KRL commuterline, utamanya orang-orang yang selama ini menggunakan mobil.

"Jadi menurut saya yang harus difokuskan saat ini adalah meningkatkan pelayanan angkutan umum massal dan juga aksesnya dengan tarif yang terjangkau,” kata Tigor.

Dia mengatakan, untuk mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik, layanan atau kenyamanan yang didapatkan minimal sama seperti ketika menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan perbedaan kartu untuk kelompok yang dianggap memiliki kemampuan finansial, dikhawatirkan kelompok masyarakat tersebut akan kembali menggunakan kendaraan pribadi lantaran menganggap pelayanannya merepotkan.

“Fokus pemerintah saat ini memperbaiki pelayanannya dan integrasinya yang menurut saya saat ini masih banyak yang harus dibenahi,” ujarnya.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Tanggapi Polemik Tarif KRL untuk Orang Kaya dan Miskin

Tigor mencontohkan sistem yang dijalankan di Malaysia.

Di negara tersebut, seluruh warganya mendapatkan subsidi untuk menggunakan transportasi publik, termasuk juga wisatawan asing.

“Jadi tidak usah repot-repot mengatur perbedaan tarif, fokus saja di perbaikan layanan,” tegas Tigor.

Sekadar informasi, pemerintah berencana mengubah sistem tarif KRL commuterline tahun 2023.

Harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu agar pemberian subsidi untuk tarif KRL bisa tepat sasaran.

Tarif KRL nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas.

Golongan mampu dan tidak mampu masih dibahas apakah akan diambil dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sebelumnya ramai diberitakan terkait rencana kenaikan tarif KRL tahun 2023 dari Rp 3 ribu menjadi Rp 5 ribu per 25 km.

Namun, kenaikan tersebut diganti dengan skenario subsidi tarif KRL 2023 yang membebankan orang mampu membayar lebih tinggi untuk mensubsidi golongan tak mampu. (Knu)

Baca Juga:

Seorang Anak Tewas Tertabrak KRL Parung Panjang-Tigaraksa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas
Indonesia
Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas

Enam orang tewas dalam insiden ini.

Kemendag Perkuat Aturan Izin Aset Kripto untuk Lindungi Konsumen
Indonesia
Kemendag Perkuat Aturan Izin Aset Kripto untuk Lindungi Konsumen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat peraturan perizinan aset kripto untuk perlindungan konsumen.

[HOAKS atau FAKTA]: Mencampur Urine dengan Garam Dapat Deteksi Kehamilan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mencampur Urine dengan Garam Dapat Deteksi Kehamilan

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa kehamilan dapat dideteksi dengan cara mencampur urine dengan garam.

Surya Paloh Tegaskan tidak Ada Alasan NasDem Mundur dari Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Tegaskan tidak Ada Alasan NasDem Mundur dari Kabinet

"Enggak ada alasan bagi NasDem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi NasDem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh NasDem," ujarnya

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir Yosua
Indonesia
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir Yosua

Terdakwa Baiquni Wibowo hanya terdiam seraya tertunduk lesu saatdituntut jaksa penuntut umum (JPU) terkait perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Gunung Kerinci Alami Erupsi
Indonesia
Gunung Kerinci Alami Erupsi

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3 mm dan durasi sementara ini ± 8 menit 20 detik.

70 Persen RPTRA Era Ahok Rusak, Pemprov DKI Diminta Perbaiki
Indonesia
70 Persen RPTRA Era Ahok Rusak, Pemprov DKI Diminta Perbaiki

Eneng menyebutkan sedikitnya 70 persen RPTRA era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusak karena tidak ada biaya perawatannya, terutama, terjegal karena pandemi.

Cak Imin-Puan Akan Bertemu dalam Waktu Dekat
Indonesia
Cak Imin-Puan Akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Ketua DPP PDIP Puan Maharani tengah menjadi sorotan publik dalam safari politiknya ke partai lain.

JK Minta Masjid Atur Pengeras Suara untuk Jaga Kesyahduan Ramadan
Indonesia
JK Minta Masjid Atur Pengeras Suara untuk Jaga Kesyahduan Ramadan

Menurut JK, suara speaker yang bertabrakan antarmasjid membuat kesyahduan Ramadan hilang. Bahkan, suara speaker bahkan akan terdengar bersahutan jika di wilayah tersebut terdapat lebih dari satu masjid.

Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian
Indonesia
Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian

Pemungutan suara menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur.