Sirekap KPU Eror, Pakar CISRec Duga Akibat Aksi Hacker Jimbo

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 16 Februari 2024
Sirekap KPU Eror, Pakar CISRec Duga Akibat Aksi Hacker Jimbo

Aplikasi Sirekap KPU untuk penghitungan suara Pemilu 14 Februari 2024 di setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu. ANTARA/HO-KPU

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kesalahan data aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dianggap semakin mempertegas sistem keamanan siber lembaga penyelenggara pemilu itu bermasalah.

Pakar keamanan siber dari Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISReC), Pratama Persadha menjelaskan kesalahan input data pada Sirekap KPU diduga masih berkaitan dengan peretasan 204 juta data pemilih di sistem KPU, yang dilakukan hacker bernama "Jimbo" yang sempat menghebohkan dunia maya, pada 27 November 2023.

Baca Juga:

Mark-up Suara di Sirekap, KPU Akui Konversi Otomatis Aplikasi Bermasalah

"Ada dugaan kuat kerusakan sistem keamanan KPU sudah parah akibat serangan siber dari Jimbo. Sangat mungkin, Jimbo menaruh malware-nya di sistem KPU, sehingga selain meretas data pemilih, dia juga bisa mengubah data termasuk untuk rekapitulasi suara hasil Pemilu," ujar Pratama, di Jakarta, Jumat (16/2).

Pratama mengkritik sejak kebocoran data pemilih, KPU dan gugus tugas yang melibatkan BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo, belum secara lugas menjelaskan ke publik tentang kerusakan yang ditimbulkan dan apakah sistem keamanan siber KPU terjamin hingga rekapitulasi suara hasil pemilu.

Sejauh ini, lanjut dia, KPU dan pihak-pihak terkait tidak membeberkan bagaimana Jimbo bisa masuk ke sistem KPU, kerusakan apa saja yang ditimbulkan, dan apakah sudah tertangani kerusakannya hingga tuntas, begitu juga dengan jaminan sistem keamanan dari serangan siber selanjutnya.

Baca Juga:

TPN Lapor Kejanggalan Aplikasi Sirekap KPU ke Bawaslu

Menurut Pratama, aplikasi Sirekap seharusnya menjadi jaminan hasil pemilu dapat dipertanggung jawabkan, dipercaya, dan kuat legitimasinya, serta harus diberikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada seluruh masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta Pemilu.

Lebih jauh, Pratama memperkirakan ada kemungkinan Jimbo meletakkan malware di sistem IT KPU, dan sampai kini bebas mengakses sistem tersebut, sehingga bisa melakukan kekacauan dengan mengacak atau mengubah data yang diinginkan.

Dari sisi keahlian siber, lanjut dia, hingga saat ini KPU tidak menjelaskan secara lugas mengapa Sirekap salah membaca data yang terinput di dalam hasil scan formulir C1 Plano, sehingga ditemukan berbagai kesalahan seperti penggelembungan suara.

"Hal ini bisa disebabkan 2 kemungkinan. Pertama, sistem KPU memang rusaknya agak parah, tim IT-nya tidak menemukan celah keamanannya, atau tidak menemukan di mana masalahnya," tandas Pratama. (Pon)

Baca Juga:

Ketua KPU Minta Maaf Aplikasi Sirekap Bermasalah

#KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan