Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E Sekertaris Jenderal Seknas FITRA, Ahmad Misbhakul Hasan. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sekertaris Jenderal Seknas FITRA, Ahmad Misbhakul Hasan menyayangkan penambahan anggaran belanja langsung untuk perhelatan Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.

Karena hal itu, lanjutnya, Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang untuk perhelatan Formula E, tapi sudah mengajukan anggaran untuk ajang balap mobil listrik di tahun 2020 itu.

Baca Juga: Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

"Formula E saya yakin belum punya konsep seperti apa, yang penting mengubah dokumenya dulu dipikirkan belakangn itu. Ini sepertinya yang harus di kritisi," kata dia dalam diskusi bertema 'Mendadak Rajin di Akhir Jabatan' di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ajang balap mobil Formula E. (Foto: Facebook/Anies Baswedan)
Ajang balap mobil Formula E. (Foto: Facebook/Anies Baswedan)

Harusnya, kata dia, Pemerintah DKI mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.

"Diutamankan prioritas lain oleh Pemerintah provinsi DKI. Misalkan penanganan tentang polusi kemacetan, banjir kalau musim hujan. Itu yang harus dipikirkan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 baru PSI, Idris Ahmad menuturkan, adanya kenaikan anggaran drastis menyangkut wacana diadakannya balap Formula E, selama masuk akal dirinya tak mempermasalahkan.

Namun bila diluar batas, lanjut dia, harusnya dewan melakukan evaluasi dan mematikan program yang tidak berjalan.

Baca Juga: Anies Belum Mau Bocorkan Pengeluaran Dana untuk Ajang Formula E

"Harusnya DPRD evaluasi apa-apa saja yang dievaluasi, apa-apa saja yang harus di harusnya yang nggak berjalan di matikan," jelas Idris.

Itu sebabnya, Idris bersama PSI ingin menjalankan fungsi pengawasan anggaran kepada publik dengan cara menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

"Ini anggarannya ratusan milyar atau trilun dari kekhawatiran ini, mari kita kawal bersama ini jangan-jangan APBD 2019 luput dari pengawasan," tutup Idris.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan penambahan anggaran belanja langsung untuk pergelaran olahraga kemungkinan memang untuk perhelatan Formula E.

"Terkait nomenklatur apakah Formula E? Iya kemungkinan demikian," kata Saefullah.

Saefullah mengungkapkan, nilai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019 turun Rp 2,55 triliun dari APBD 2019.

"Ada penurunan dari Rp 88,09 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp 86,52 triliun. Terjadi penurunan Rp 2,55 triliun," tutup Saefullah. (Asp)

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Pemerintah Gelar Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gus Yaqut Pastikan Seluruh Calon Haji yang Akan Berangkat ke Tanah Suci Sudah Divaksin
Indonesia
Gus Yaqut Pastikan Seluruh Calon Haji yang Akan Berangkat ke Tanah Suci Sudah Divaksin

Target pada akhir Mei 2021 semua jamaah calon haji sudah divaksin

Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah
Indonesia
Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah

Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

  Masih Ditutup, Wisatawan Nekat Terobos Masuk ke Tempat Wisata di Gunung Kidul
Indonesia
Masih Ditutup, Wisatawan Nekat Terobos Masuk ke Tempat Wisata di Gunung Kidul

Sekretaris Dispar Gunung Kidul Harry Sukmono menjelaskan wisatawan yang nekat masuk paling banyak terjadi saat Lebaran hari kedua.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0
Indonesia
Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0

"BPBD setempat menginformasikan sebanyak 2 unit rumah mengalami rusak ringan dan 3 unit terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati

Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional
Indonesia
Wapres Minta Menkeu Segera Anggarkan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional

Ma'ruf Amin juga meminta pembebasan lahan tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohamad Idris serta Polresta dan Kodim Depok.

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Pemeriksaan dan pengujian barang bukti di Labfor Polri itu didampingi ahli dari Pindad

Update COVID-19 Jumat (!2/6): 36.406 Positif, 13.213 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (!2/6): 36.406 Positif, 13.213 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 577 pasien menjadi 13.213 yang sembuh.

Gerakan Pemuda Ka'bah Dukung Suharso Manoarfa jadi Ketum PPP
Indonesia
Gerakan Pemuda Ka'bah Dukung Suharso Manoarfa jadi Ketum PPP

Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mendeklarasikan dukungan kepada Suharso Monoarfa untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Periode 2020-2025 di Muktamar IX PPP.