Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Pemerintah Perpanjang Konflik

MerahPutih.com - Polemik soal Partai Demokrat kini berada ditangan Menteri Hukum Yasonna Laoly. Bahkan, banyak pihak meminta politikus PDIP itu memberikan keadilan bagi keduabelah pihak.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia mengatakan, jika pemerintah mengesahkan kubu PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di bawah kepemimpinan Moeldoko, berpotensi memperpanjang konflik di internal partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Dan, kondisi ini akan menyeret pemerintah dalam konflik dan integritas Menkumham Yasonna Laoly bakal dipertanyakan. Termasuk pemerintah secara umum," kata Dedi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (22/3).

Baca Juga:

Digugat Jhoni Allen Rp55,8 M, Partai Demokrat Nyatakan Tak Gentar

Ia menganggap, tudingan AD/ART Kongres 2020 cacat prosedural harus dapat dibuktikan secara valid mengingat kongres telah lewat dan struktur kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) telah tercatat dalam lembaran negara.

Pemerintah, kata ia, dalamhal ini Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya mudah melihat situasi yang terjadi, mana kubu PD yang sedang berlaku, dan mana kubu yang tidak berlaku.

"Maka itu yang harus dipatuhi, bagaimanapun AHY miliki legitimasi sebagai ketua umum," ungkapnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi waktu tujuh hari atau satu minggu bagi kubu kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat untuk melengkapi dokumen hasil pertemuan di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sudah mendapatkan dokumen kongres kubu KLB yang diserahkan kepadanya pada Jumat (19/3). Harini Senin (22/3) atau Selasa (23/3) Kemenkumham akan kembali mengecek kelengkapan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

“Kalau tidak lengkap ya kami akan ambil keputusan (lebih lanjut). Jadi kita cross check saja dari SK (surat keputusan) dan lain sebagainya," ucap Yasonna.

Sejumlah mantan kader dan pengurus Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021. Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2025 dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie ditetapkan sebagai ketua dewan pembina partai. (Knu)

Baca Juga:

AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda