Digugat Jhoni Allen Rp55,8 M, Partai Demokrat Nyatakan Tak Gentar Logo Partai Demokrat sebagaimana terpasang di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jalan Proklamasi No.41, Jakarta, Minggu (7/3/2021). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pihaknya tidak gentar atas langkah Sekjen Demokrat kubu Moledoko Jhoni Allen Marbun yang menuntut ganti rugi sebesar Rp55,8 miliar.

"Karena ini telah masuk ke ranah hukum tentu kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami tak gentar sama sekali dan optimistis menghadapi ini," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis, (18/3).

Kamhar memastikan, secara prosedur maupun materil keputusan yang diambil Mahkamah Partai kepada Jhoni Allen sudah tepat sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat.

Baca Juga:

Kubu AHY Tak Gentar Lawan Gugatan Jhoni Allen cs di Pengadilan

"Aspirasi seluruh kader Partai Demokrat di semua tingkatan struktur partai pun demikian, simpatisan-simpatisan Partai Demokrat yang menyampaikan aspirasinya untuk memecat kader-kader seperti Jhoni Allen dkk yang telah merongrong dan menggerogoti partai dari dalam," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

Dengan demikian, kata Kamhar, sangat pantas jika Jhoni Allen berserta kader lainnya dipecat sebagai kader partai berlambang mercy biru tersebut.

"Terkait nominal gugatan. Saya jadi teringat dengan analogi yang disampaikan Jhoni Allen pada tayangan salah satu stasiun TV swasta nasional tentang menikmati 'madu', sepertinya Jhoni Allen mau buat rumah madu," pungkas Kamhar. (Pon)

Baca Juga:

Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Sulit Punya Keturunan, Ibu dan Anak Terlibat Kasus Penculikan Balita
Indonesia
Alasan Sulit Punya Keturunan, Ibu dan Anak Terlibat Kasus Penculikan Balita

Dari hasil pemeriksaan, motif kedua tersangka melakukan penculikan karena keduanya ingin mempunyai keluarga baru karena ada salah satu keluarga yang meninggal dunia.

Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik
Indonesia
Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik

Masuknya Sandiaga Uno di kursi kabinet menuai reaksi dari berbagai kalangan.

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai
Indonesia
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis
Indonesia
Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis

Menurut Jerry, jangan karena Bobby menantu Presiden Joko Widodo, merasa lebih besar dari wali kota lainnya.

Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh 382.617 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh 382.617 Orang

Dengan positivity rate 9,6 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.330 jiwa.

Sektor Perumahaan Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi
KPR
Sektor Perumahaan Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi

Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas rumah, khususnya rumah bersubsidi.

Bongkar BAP Rizieq, Kuasa Hukum Janji Kuliti Saksi JPU
Indonesia
Bongkar BAP Rizieq, Kuasa Hukum Janji Kuliti Saksi JPU

Saksi yang hadir antara lain mantan Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara dan mantan Kapolres Jakpus Kombes Pol Heru Novianto.

DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19
Indonesia
DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan di Kecamatan Cilincing mulai difungsikan untuk jenazah warga yang terpapar COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Positif Terpapar COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Positif Terpapar COVID-19

Ternyata Opung tidak pernah jauh2 dari hal-hal yg Positif…..

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia