AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cs terkait pemecatan dari Partai Demokrat ditunda.

Penundaan sidang itu karena para tergugat yakni AHY, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan tidak hadir. Sementara, dari pihak Jhoni Allen selaku penggugat diwakili oleh tiga kuasa hukum. Mereka yakni Slamet, Guntur F Prisanto, dan Andi Saputro.

Sebelum menunda sidang, hakim ketua Bambang Dwikora terlebih dahulu membuka sidang. Bambang menyatakan, sidang terbuka untuk umum.

Baca Juga:

Secara Moral dan Etika, Jhoni Allen Tidak Pantas Hadiri Rapat DPR

"Sidang perdata Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dibuka dan terbuka untuk umum," kata Bambang di ruang sidang Kusuma Atmaja 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

Bambang kemudian mengecek kehadiran para pihak di ruang sidang. Pertama dia mengecek kehadiran penggugat, setelah itu mengecek para tergugat.

Karena para tergugat tidak hadir, majelis hakim menunda sidang tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (24/3) pekan depan.

"Jadi karena tergugat tidak hadir maka akan kami panggil satu kali lagi. Sidang kita tunda," kata Bambang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

Adapun isi gugatan Jhoni Allen adalah meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat.

Selain itu, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun dan menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

Jhoni Allen diketahui dipecat dari partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Marzuki Allie, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai ketujuh orang anggotanya itu karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.

Baca Juga:

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni Allen Marbun adalah anggota DPR aktif untuk periode 2019—2024 dari Fraksi Partai Demokrat yang maju dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010—2015 pada masa Ketua Umum DPP PD dijabat oleh Anas Urbaningrum.

Saat ini, dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara dengan Ketua Umum Moeldoko. (Pon)

Baca Juga:

Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual
Indonesia
Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual

Anies mengimbau warga untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan dekorasi rumah, kampung, tempat kerja dan lain, sebagainya dalam rangka memperingati HUT RI ke-76.

Delegasi Indonesia di IPU Usulkan Bentuk Komite "ad hoc" Mediasi Rusia dan Ukraina
Indonesia
Delegasi Indonesia di IPU Usulkan Bentuk Komite "ad hoc" Mediasi Rusia dan Ukraina

Delegasi Indonesia pada pertemuan ASEAN+3 yang merupakan acara sampingan Sidang Ke-144 IPU, mengusulkan pembentukan komite ad hoc untuk mediasi Rusia dan Ukraina yang saat ini tengah berkonflik.

Tujuh Alat Peringatan Dini Tsunami di Pantai Selatan DIY Rusak
Indonesia
Tujuh Alat Peringatan Dini Tsunami di Pantai Selatan DIY Rusak

Ketujuh EWS yang rusak berada di sepanjang Pantai Trisik hingga Pasir Kadilangu.

PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024
Indonesia
PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024

Kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.

Menag Yaqut: Jum'at Agung Jadi Momentum Persatuan Wujudkan Indonesia Maju
Indonesia
Menag Yaqut: Jum'at Agung Jadi Momentum Persatuan Wujudkan Indonesia Maju

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan untuk memperingati Jumat Agung yang jatuh pada Jumat, 15 April 2022. Jumat Agung merupakan hari peringatan atas kematian Yesus Kristus.

Ridwan Kamil Minta Guru Cabul Dihukum Seberat-beratnya
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Guru Cabul Dihukum Seberat-beratnya

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengutuk keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan tersangka HW tersebut.

Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah

Pernyataan spontan pun bisa dengan cepat tersebar dalam hitungan menit bahkan detik

DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu
Indonesia
DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu

Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme elektronik voting (e-voting) dinilai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran pemilu saat ini sangat tinggi.

PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI
Indonesia
PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI

Semuanya kini ada di tangan Ketua PDRD yang mempunyai kewenangan untuk jadwal Bamus setelah anggota mengajukan interpelasi.

Pemprov DKI Atur Jalur Road Bike, Sabtu-Minggu Hanya 3 Jam
Indonesia
Pemprov DKI Atur Jalur Road Bike, Sabtu-Minggu Hanya 3 Jam

Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun keputusan gubernur (kepgub) yang mengatur lintasan sepeda road bike di ibu kota.