AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cs terkait pemecatan dari Partai Demokrat ditunda.

Penundaan sidang itu karena para tergugat yakni AHY, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan tidak hadir. Sementara, dari pihak Jhoni Allen selaku penggugat diwakili oleh tiga kuasa hukum. Mereka yakni Slamet, Guntur F Prisanto, dan Andi Saputro.

Sebelum menunda sidang, hakim ketua Bambang Dwikora terlebih dahulu membuka sidang. Bambang menyatakan, sidang terbuka untuk umum.

Baca Juga:

Secara Moral dan Etika, Jhoni Allen Tidak Pantas Hadiri Rapat DPR

"Sidang perdata Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dibuka dan terbuka untuk umum," kata Bambang di ruang sidang Kusuma Atmaja 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

Bambang kemudian mengecek kehadiran para pihak di ruang sidang. Pertama dia mengecek kehadiran penggugat, setelah itu mengecek para tergugat.

Karena para tergugat tidak hadir, majelis hakim menunda sidang tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (24/3) pekan depan.

"Jadi karena tergugat tidak hadir maka akan kami panggil satu kali lagi. Sidang kita tunda," kata Bambang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

Adapun isi gugatan Jhoni Allen adalah meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat.

Selain itu, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun dan menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

Jhoni Allen diketahui dipecat dari partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Marzuki Allie, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai ketujuh orang anggotanya itu karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.

Baca Juga:

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni Allen Marbun adalah anggota DPR aktif untuk periode 2019—2024 dari Fraksi Partai Demokrat yang maju dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010—2015 pada masa Ketua Umum DPP PD dijabat oleh Anas Urbaningrum.

Saat ini, dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara dengan Ketua Umum Moeldoko. (Pon)

Baca Juga:

Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Positif Capai 424.009 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Positif Capai 424.009 Orang

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 867 jiwa.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Deklarasi Dukungan Capres Bagi Ganjar Pranowo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Deklarasi Dukungan Capres Bagi Ganjar Pranowo

Isi video pembacaan sejumlah pemberitaan deklarasi Sahabat Ganjar yang mengklaim diri mereka sebagai relawan Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

APPSI Harap Pemerintah Vaksinasi Seluruh Pedagang Pasar di Indonesia
Indonesia
APPSI Harap Pemerintah Vaksinasi Seluruh Pedagang Pasar di Indonesia

"Mudah-mudahan pemerintah bisa mendorong vaksinasi tidak hanya di Pasar Tanah Abang tapi semua pasar yang ada,” kata Ferry dalam acara Dialog Publik yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (21/4).

Di KTT EAS, Jokowi Ingatkan Kedamaian di Laut China Selatan
Dunia
Di KTT EAS, Jokowi Ingatkan Kedamaian di Laut China Selatan

Telah disepakati Bali Principles sebagai rules of the game untuk mewujudkan hubungan antar negara yang bersahabat dan saling menguntungkan.

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi gotong royong perdana dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Selasa (18/5).

Layanan Perbankan Tumbuhkan Satu Persen PDB Per Kapital
Indonesia
Layanan Perbankan Tumbuhkan Satu Persen PDB Per Kapital

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat memiliki 86.448 agen hingga Agustus 2021 untuk mendorong perseroan memperluas layanan perbankannya.

Kebijakan Uji Emisi Dinilai Berpotensi Terjadi Suap Antara Petugas dan Pengendara
Indonesia
Kebijakan Uji Emisi Dinilai Berpotensi Terjadi Suap Antara Petugas dan Pengendara

Ia menuturkan, ada potensi suap antar petugas dan pengendara di jalan yang kendaraanya belum memenuhi uji emisi.

Gibran Wajibkan Wisatawan Menginap Bawa Hasil Tes Swab, PHRI Solo: Kita Patuhi
Indonesia
Gibran Wajibkan Wisatawan Menginap Bawa Hasil Tes Swab, PHRI Solo: Kita Patuhi

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mewajibkan pendatang atau wisatawan yang menginap diharuskan membawa hasil rapid test antigen negatif.

PKS Dorong Pemerintah Gunakan Influencer Jelang Penerapan PSBB Jawa-Bali
Indonesia
PKS Dorong Pemerintah Gunakan Influencer Jelang Penerapan PSBB Jawa-Bali

Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M

PPKM Kembali Diperpanjang Ketujuh Kalinya, Selama Sepekan dengan Sejumlah Pelonggaran
Indonesia
PPKM Kembali Diperpanjang Ketujuh Kalinya, Selama Sepekan dengan Sejumlah Pelonggaran

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di Jawa dan Bali kembali diperpanjang mulai 7 September hingga 13 September 2021.