Publik Apresiasi Manuver Mahfud MD Bongkar Dugaan Aliran Duit Rp300 T

MerahPutih.com - Manuver Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membongkar aliran dana mencurigakan dengan nilai lebih dari Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat respons positif dari masyarakat.

Temuan tersebut terungkap dalam hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia. Tercatat mayoritas responden mengapresiasi dan percaya dengan informasi yang diungkap Menkopolhukam.

"Mayoritas lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Angkanya mencapai 77,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam jumpa pers virtual pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (19/4).

Baca Juga

Mahfud Sebut Laporan TPPU Mandek karena Ditutupi Anak Buah Sri Mulyani

Merujuk hasil jajak pendapat, mayoritas masyarakat mengaku tahu terkait adanya dugaan aliran dana tidak wajar di Kemenkeu itu. Responden juga menilai langkah Mahfud membuka informasi itu ke publik sudah tepat.

“Sekitar 37,7 persen masyarakat tahu tentang aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun di Kemenkeu. Di antara yang tahu, mayoritas percaya (73,8 persen), dan mayoritas tidak setuju dengan pandangan bahwa informasi tersebut sebaiknya tidak disampaikan kepada publik (61 persen),” papar Burhanuddin.

Baca Juga

Komisi III DPR Bakal Panggil Sri Mulyani Cocokkan Data TPPU Versi Mahfud

Apresiasi masyarakat, lanjut Burhanuddin, juga lebih condong ke Menkopolhukam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, 29 Maret lalu.

“Di antara yang tahu dan mengikuti berita tentang RDP antara Menkopolhukam dengan DPR, mayoritas lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD," imbuh peneliti senior ilmu sosial dan politik itu.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia menggelar survei pada rentang waktu 8-13 April 2023. Survei jejak pendapat melibatkan 1.212 responden melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen. (Asp)

Baca Juga:

Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu