Puan: Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket Peserta SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani tes COVID-19 di halaman The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/9/2021). ANTARA/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi Presiden Jokowi yang meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam, agar bisa menjadi syarat perjalanan untuk semua moda trasportasi.

Namun, Puan mengingatkan, hal tersebut masih akan membebani rakyat mengingat harga tiket transportasi massal banyak yang lebih murah dari harga tes PCR.

“Contohnya masih ada tiket kereta api yang harganya di kisaran Rp 75 ribu untuk satu kali perjalanan. Begitu pula dengan tiket bus AKAP dan kapal laut. Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari tiga kali lipat harga tiket untuk tes PCR,” kata Puan, Selasa (26/10).

Baca Juga:

Aparat Diminta Tindak Tegas Pihak yang Lakukan Kecurangan Harga Tes PCR

Puan memahami kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang baru COVID-19, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru.

“Namun hendaknya harga PCR jangan lebih mahal dari tiket transportasi publik yang mayoritas digunakan masyarakat,” ujarnya.

Jika harga tes PCR masih lebih mahal dari tiket transportasi massal yang mayoritas digunakan masyarakat, Puan khawatir akan terjadi diskriminasi terhadap warga masyarakat.

“Apakah artinya masyarakat yang mampu membayar tiket perjalanan, namun tidak mampu membayar tes PCR, lantas tidak berhak melakukan perjalanan? Hak mobilitas warga tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya warga membayar tes PCR,” kata Puan.

Ilustrasi - Salah satu warga menjalani swab PCR (polymerase chain reaction) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala
Warga menjalani swab PCR (polymerase chain reaction) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala

Selain itu, Puan juga menyoroti fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang akan melakukan tes PCR jika kebijakan ini akan diberlakukan.

“Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Ini harus betul-betul dipertimbangkan,” ujar Puan.

Lebih lanjut, cucu proklamator RI Bung Karno itu menilai, tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosis COVID-19. Untuk screening, menurut Puan, tes antigen ditambah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi sudah cukup.

“Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracing suspect COVID-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” paparnya.

Baca Juga:

Jokowi Minta Harga Tes PCR Diturunkan Jadi Rp 300 Ribu

Untuk menghindari gelombang ketiga COVID-19 yang diprediksi akan terjadi imbas libur panjang akhir tahun, Puan berharap pemerintah lebih menekankan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) masyarakat. Selain pengetatan screening, langkah 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi harus semakin digencarkan.

“Namun jika pemerintah merasa masih memerlukan kebijakan tambahan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru ini, hendaknya jangan membatasi di hilir dengan tes PCR, tetapi menerapkan kebijakan tambahan di hulu,” kata Puan. (Pon)

Baca Juga:

Federasi Pilot Indonesia Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR Penumpang Pesawat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR
Indonesia
MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR

Penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting

Kadis PU dan Kontraktor Ikut Diciduk KPK Bersama Gubernur Sulsel
Indonesia
Kadis PU dan Kontraktor Ikut Diciduk KPK Bersama Gubernur Sulsel

Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga barang bukti transaksi suap. Namun, belum diketahui secara pasti mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan Nurdin Abdullah.

[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Masker Gratis Mengandung Obat Bius Kembali Marak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Masker Gratis Mengandung Obat Bius Kembali Marak

Kembali beredar sebuah pesan berantai berisi informasi untuk berhati-hati terhadap modus baru kejahatan yang menawarkan masker dari rumah ke rumah.

Perkelahian di Pasar Remu Sorong Tewaskan Seorang Warga, Satu Mobil Dibakar
Indonesia
Perkelahian di Pasar Remu Sorong Tewaskan Seorang Warga, Satu Mobil Dibakar

Perkelahian warga di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu mobil dibakar oleh massa.

Kasus Stunting di Solo, Selvi Ananda Blusukan Sosialisasikan Pentingnya Asi Eksklusif
Indonesia
Kasus Stunting di Solo, Selvi Ananda Blusukan Sosialisasikan Pentingnya Asi Eksklusif

"Kami masih ditemukannya kasus stunting (tinggi badan di bawah standar) di Solo. Ini menjadi sorotan saya sebagai Tim Penggerak PKK Solo," ujar Selvi.

Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir
Indonesia
Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir

"Kami terus menagih janji dan keseriusan Gubernur Anies untuk menjalankan program penanganan banjir dari pembangunan sodetan hingga naturalisasi," terang William

Kadisdik Jabar Mangkir Klarifikasi Pelanggaran PPDB, Ombudsman Ancam Panggil Paksa
Indonesia
Kadisdik Jabar Mangkir Klarifikasi Pelanggaran PPDB, Ombudsman Ancam Panggil Paksa

Kadisdik Jabar beralasan tidak ada perintah menghadiri undangan Ombudsman Jakarta Raya dari Pemprov Jabar.

Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162
Indonesia
Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162

Hingga berita ini diturunkan, tercatat status itu dikomentari 24 kali, dengan retweet 41 kali dan 162 like.

Digugat Perusahaan Panama Terkait Kasus Asabri, Kejagung Tidak Masalah
Indonesia