Federasi Pilot Indonesia Minta Pemerintah Cabut Aturan Tes PCR Penumpang Pesawat Suasana penumpang di Bandara Internasional Juanda Surabaya. ANTARA/HO-Humas Angkasa Pura I Juanda

MerahPutih.com - Federasi Pilot Indonesia meminta pemerintah pusat untuk mencabut aturan tes PCR sebagai syarat wajib bagi penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan udara domestik. Aturan ini dianggap memperberatkan industri penerbangan di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Presiden Federasi Pilot Indonesia, M. Ali Nahdi menilai Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali kurang tepat. Karena hal itu kurang sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri penerbangan.

Baca Juga

Kewajiban Tes PCR Bagi Calon Penumpang Pesawat Dinilai Kontraproduktif

Saat ini, kata Ali, banyak maskapai penerbangan yang masih tertatih-tatih dalam menjalankan perusahaannya dan masih sangat sulit untuk kembali bangkit.

Awalnya Federasi Pilot Indonesia optimis maskapai-maskapai akan kembali bangkit dan perlahan tumbuh, karena kasus COVID-19 yang membaik serta level PPKM di beberapa wilayah pun menurun. Seiring penurunan angka COVID-19 tersebut diharapkan pemerintah bisa 'mensupport' berbagai sektor usaha agar dapat kembali pulih perekonomiannya.

"Dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan industri berbagai sektor, dalam hal ini khususnya dunia penerbangan," paparnya.

Sementara ini, bagi industri penerbangan, pengetatan persyaratan tersebut menambah beban bagi calon penumpang khususnya dalam 'cost' penumpang. Hal itu akan membuat bisnis penerbangan di Indonesia harus menunggu lebih lama lagi untuk pulih kembali.

"Saya sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan pemerintah, bahkan saya mengapresiasi pemerintah dalam gencarnya vaksinasi," paparnya.

Tes COVID-19. (Foto: Antara)
Tes COVID-19. (Foto: Antara)

Jika melihat indikasi dari angka penyebaran sudah mulai menurun, menurutnya, pemerintah telah sukses menyelenggarakan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau ekonomi sudah kembali pulih dan bergeliat maka akan banyak tenaga kerja sektor penerbangan terserap, misalnya seperti lapangan pekerjaan baru untuk pilot, pramugari dan posisi-posisi lainnya. Tentu kalau itu terjadi merupakan sinyal positif untuk sektor penerbangan kembali maju dan tumbuh," ucapnya.

Karena tak dipungkiri selama pandemi COVID-19 ini banyak tenaga kerja industri penerbangan terkena PHK bahkan tidak menentu karirnya. Hal ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Ali menyarankan agar Pemerintah Pusat bisa mengeluarkan kebijakan yang adil dan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor industrial.

"Saran saya cukup Pemerintah Pusat ini memberlakukan syarat perjalanan udara dengan tes antigen dan vaksin dosis kedua. Selain itu juga di pesawat dilengkapi HEPA yang dapat mematikan bakteri dan virus," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Alasan Ngotot Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI
Indonesia
Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI

"Menanyakan kepada pimpinan, kapan mau diagendakan dibamuskan," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono di kantor Ketua DPRD DKI, Prasetyo, Rabu (22/9).

Subsidi Bahan Bakar Bakal Melambung Jadi Rp 320 Triliun
Indonesia
Subsidi Bahan Bakar Bakal Melambung Jadi Rp 320 Triliun

asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harga minyak mentah Indonesia atau ICP hanya dipatok sebesar USD 63 per barel.

Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
Indonesia
Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkab) Bekasi. Dalam mengembangkan kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai keengganan investor mensponsori Formula E karena event internasional itu sudah dibawa ke ranah politik. Ia menuturkan investor tidak mau terlibat dalam kegaduhan politik akibat Formula E.

PPKM Diperpanjang, PKS: Kasihan Sekali Warteg Hingga Porter
Indonesia
Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim
Indonesia
Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

Yoni Peninggalan Mataram Kuno Tak Bisa Digeser, Tol Solo-Jogja Dibikin Melayang
Indonesia
Yoni Peninggalan Mataram Kuno Tak Bisa Digeser, Tol Solo-Jogja Dibikin Melayang

Yoni berkepala kura-kura tersebut, memiliki panjang dan lebar masing-masing sekitar 79 sentimeter. Diperkirakan usia yoni lebih dari 1.000 tahun.

Kominfo Siapkan Aplikasi sampai Pusat Data untuk Belanja Negara Melalui E-Katalog
Indonesia
Kominfo Siapkan Aplikasi sampai Pusat Data untuk Belanja Negara Melalui E-Katalog

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data.

Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi
Indonesia
Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi

Transjakarta harus benar-benar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan