Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum Ketua Tim Kuasa Hukum Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) menunjukkan berkas gugatan untuk Jhoni Allen cs. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Para loyalis Anas Urbaningrum bereaksi begitu tahu bahwa Bambang Widjojanto (BW) menjadi pengacara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat (PD) yang berujung dengan lahirnya dualisme kepengurusan.

Praktisi hukum Petrus Selestinus mengatakan, tampilnya BW di kubu AHY membuka memori penetapan tersangka Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum DPP PD lewat tangan BW ketika ia menjadi pimpinan KPK beberapa waktu lalu.

"Bisa saja saat itu dijadikan alat untuk memukul kader-kader PD yang menjadi lawan politik yang tidak disukai (Anas)," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (17/3).

Baca Juga:

KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin

Petrus melihat, ada upaya membangun dinasti Cikeas dalam PD dengan mematikan karier politik sejumlah kader yang potensial dan menonjol untuk menjadi calon pemimpin masa depan.

"Seperti mendepak Anas dari kursi Ketua Umum PD dan berhasil," jelas Petrus.

Petrus menilai, ucapan Bambang Widjojanto bahwa Demokrat sedang menghadapi "brutalitas" kekuasaan pemerintah, itu lebih tepat dialamatkan kepada pemerintahan saat itu.

"Tentu saja ketika hendak menyingkirkan AU dari kursi Ketua Umum PD, melalui kriminalisasi sebagai buah dari konspirasi kekuasaan," jelas Petrus.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/7). ANTARA FOTO/
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/7). ANTARA FOTO

Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini melihat, Anas perlu dipulihkan secara terhormat segala harkat dan martabatnya, melalui sebuah amnesti dari presiden.

"Ini, jika diyakini proses hukum terhadap AU adalah buah dari konspirasi SBY dengan pimpinan KPK era AS dan BW," jelas Petrus.

I Gede Pasek Suardika, salah satu loyalis Anas mengaku hadirnya sosok BW sebagai kuasa hukum kubu AHY membangkitkan memorinya pada rangkaian panjang kisah lengsernya Anas.

Menurut dia, dalam kasus Anas, memang ada dua sosok komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersemangat memenjarakan Anas.

Yaitu Samad yg terbukti ngebet nyawapres dan BW yang ternyata satu jalur dg Cikeas. Bahkan Keduanya terlibat dalam Kasus Sprindik Bocor usai pidato @SBYudhoyono dari Jeddah,” tulis Pasek lewat akun Twitter @G_paseksuardika, Senin (15/3).

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

Pasek mengatakan, BW selalu lantang mengondisikan opini untuk menjerat Anas. Upaya keras KPK disampaikan BW dengan mengatakan telah memeriksa lebih 350 orang. Namun, KPK masih saja kesulitan menemukan kejahatan dengan alat bukti yang telak.

Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini pun mengungkapkan terjadi tarik ulur penentuan status tersangka Anas yang berjalan seiring dengan upaya pelengseran AU dari posisi ketua umum Partai Demokrat lewat berbagai cara. (Knu)

Baca Juga:

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Oknum Anggota TNI AU Ditahan karena Diduga Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia
Indonesia
Satu Oknum Anggota TNI AU Ditahan karena Diduga Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

Seorang oknum anggota TNI AU berinisial Serka S ditahan setelah diduga ikut membantu pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia.

[HOAKS atau FAKTA] Uang Jemaah Haji Dipakai untuk Pembangunan IKN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Uang Jemaah Haji Dipakai untuk Pembangunan IKN

Beredar informasi di Facebook postingan berupa tangkapan layar judul berita nasional. Di mana Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, bahwa uang haji akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggandeng eks narapidana di Soloraya untuk menangkal hoaks terkait vaksinasi di kalangan masyarakat.

51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum
Indonesia
51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyikapi dipecatnya 51 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangaaan (TWK).

Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin
Indonesia
Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan kewajiban vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk daerah wisata, salah satunya Malioboro.

Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak
Indonesia
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak

Sebanyak 20 orang terseret ombak Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember.

Keterisian ICU Capai 94 Persen, Wagub DKI: Warga Harus Taat Prokes
Indonesia
Keterisian ICU Capai 94 Persen, Wagub DKI: Warga Harus Taat Prokes

"Ini kalau liat data tempat tidurnya sudah mencapai 91 persen, ruang ICU sudah mencapai 94 persen. ini angkanya sudah tinggi sekali rata-ratanya," kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan
Dunia
Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan

Australia telah melacak kapal mata-mata Tiongkok di lepas pantai barat.

Mudik Lebaran Bawa Berkah, Porter Stasiun Senen Bisa Kantongi Rp 200 Ribu Sehari
Indonesia
Mudik Lebaran Bawa Berkah, Porter Stasiun Senen Bisa Kantongi Rp 200 Ribu Sehari

Herman yang sudah bekerja selama 30 tahun sebagai porter ini mengaku pendapatan pada saat momen mudik bisa mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu bahkan lebih dalam sehari dengan bekerja penuh dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam.

Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015
Indonesia
Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015

Keterangan awal pertama saudara MSA ini tidak pernah membuat rilis tersebut