MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) kembali memotong hukuman terpidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, MA menyunat hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipotong menjadi delapan tahun penjara.

Anas diadili terkait kasus pencucian uang. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Tidak terima atas Putusan Kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Dalam putusan PK yang diadili oleh Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin, mengurangi lagi hukuman Anas menjadi 8 tahun. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu (30/9).

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor

"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsidair tiga bulan," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Namun untuk pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik, majelis PK tetap menghukum Anas tak boleh dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Anas selesai menjalani pidana pokok.

Untuk uang pengganti, tidak ada perubahan yaitu Anas harus mengembalikan uang Rp 57 miliar dan 5,2 ribu Dollar Amerika.

Sejatinya, di tingkat Pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas divonis 8 Tahun bui, namun di tingkat Banding menjadi 7 tahun.

KPK kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan itu sehingga Mahkamah Agung memperberat Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan dan masih ditambah hukuman pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

Kini, di tingkat PK, majelis hakim ‘mengembalikan’ hukuman Anas menjadi 8 tahun.

Baca Juga

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Adapun pasal yang sebelumnya dikenakan juga kepada Anas yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dianggap hakim tidak tepat atau tidak terbukti. Sehingga kini Anas hanya dijerat dengan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19

Berdasarkan data yang diumumkan Disnakertrans Rabu (5/8) kemarin, ada sebanyak 26 kantor yang ditutup sementara, salah satunya Polres Jakarta Utara.

Temuan Tim Riset Unair, Kombinasi 5 Obat ini Ampuh Bunuh Virus Corona
Indonesia
Temuan Tim Riset Unair, Kombinasi 5 Obat ini Ampuh Bunuh Virus Corona

Racikan obat tersebut sangat efektif dan memiliki daya bunuh virus maksimal

KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar
Indonesia
KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar

Pemeriksaan terhadap delapan saksi itu dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung

Badut Bagikan Paket Pola Hidup Bersih dan Sehat di Tengah Pandemi COVID-19
Foto
Badut Bagikan Paket Pola Hidup Bersih dan Sehat di Tengah Pandemi COVID-19

Anggota komunitas Badut Tangerang Raya (Batara) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang membagikan paket Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada warga di Kelurahan Larangan, Kota Tangerang, Banten

Kebijakan Luhut soal Ojol Bikin Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak Jelas
Indonesia
Kebijakan Luhut soal Ojol Bikin Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak Jelas

"Permenhub ini memukul mundur semangat sejumlah pihak dalam pencegahan penyebaran COVID-19," kata Ferdian

Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi
Indonesia
Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi

Sektor swasta harus berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim terutama di masa pandemi COVID-19 untuk mencapai ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Bakamla Terus Pantau Pencurian Ikan Oleh Kapal Vietnam
Indonesia
Bakamla Terus Pantau Pencurian Ikan Oleh Kapal Vietnam

Bakamla membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) guna mendukung kewaspadaan maritim (maritime domain awareness) bagi para pengguna laut.

Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Berjalan Baik
Indonesia
Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Berjalan Baik

Riza menuturkan, telah berbagai upaya dilakukan oleh dinas terkait dalam program pengendalian banjir.

 Alasan MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu COVID-19 Tatap Muka
Indonesia
Alasan MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu COVID-19 Tatap Muka

"Kami menganggap ini adalah salah satu atau tiga perkara yang dianggap urgen maka kami tetap melakukan persidangan," kata Aswanto

Doni Monardo Soroti Menu Makanan Pasien RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Doni Monardo Soroti Menu Makanan Pasien RS Darurat Wisma Atlet

Menu makanan ikan menjadi perhatian Doni beberapa waktu lalu