KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/7). ANTARA FOTO/

MerahPutih.com - Tim Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi dilakukan usai putusan peninjauan kembali (PK) atas perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

"Tim Jaksa Eksekusi KPK Rabu (3/2) telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum," kata Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Ali mengatakan, Anas bakal menjalani pidana selama delapan tahun penjara berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020 dikurangi masa tahanan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)

Selain pidana badan dan denda, Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan USD 5.261.070 maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila tak dibayarkan maka harta benda milik Anas akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sementara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama dua tahun.

"Ditambah dengan pidana lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok," kata Ali.

Ali memastikan, KPK bakal segera melakukan penagihan terhadap denda ataupun uang pengganti tersebut guna memaksimalkan asset recovery dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum. (Pon)

Baca Juga

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah melakukan penutupan sebanyak 34 perkantoran terkait kasus virus corona.

PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga
Indonesia
PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

Tak Ada PPKM Darurat, Pelajar Pangkalpinang Bakal Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tak Ada PPKM Darurat, Pelajar Pangkalpinang Bakal Sekolah Tatap Muka

Secara tegas membatasi jumlah peserta dan memantau pelaksanaan sesuai aturan kesehatan

Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu
Indonesia
Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu

Satgas Penangan COVId-19, Rabu (4/11), mencatat kasus positif infeksi virus corona di Indonesia sebanyak 3.356 orang.

Kemparekraf Dapat Hibah Satu Unit GeNose C19
Indonesia
Kemparekraf Dapat Hibah Satu Unit GeNose C19

GeNose merupakan alat berbasis kecerdasan artifisial

Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah
Indonesia
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

"Syukur alhamdulillah, PDI Perjuangan akan mengumumkan 2 provinsi dan 19 kabupaten/kota," kata Puan.

Pelaku Mutilasi Rinaldi Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Pelaku Mutilasi Rinaldi Terancam Hukuman Mati

Pasangan pembunuh dan pemutilasi Rinaldi Harley Wismanu, yaitu Djumadil Al Fajar dan Laeli Atik Supriyatin menguras uang korban hingga Rp97 juta.

Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE
Indonesia
Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Akun Medsos Diretas, Pengurus BEM UI Dipersilakan Lapor Polisi
Indonesia
Akun Medsos Diretas, Pengurus BEM UI Dipersilakan Lapor Polisi

Polri tidak bisa langsung menindaklanjuti dugaan peretasan tersebut walaupun tidak masuk ke dalam delik aduan.

Demi 3M, Pemprov DKI Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir
Indonesia
Demi 3M, Pemprov DKI Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir

Selain menjaga jarak, warga harus menggunakan masker dan menjaga kebersihan.