KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/7). ANTARA FOTO/

MerahPutih.com - Tim Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi dilakukan usai putusan peninjauan kembali (PK) atas perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

"Tim Jaksa Eksekusi KPK Rabu (3/2) telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum," kata Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Ali mengatakan, Anas bakal menjalani pidana selama delapan tahun penjara berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020 dikurangi masa tahanan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)

Selain pidana badan dan denda, Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan USD 5.261.070 maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila tak dibayarkan maka harta benda milik Anas akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sementara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama dua tahun.

"Ditambah dengan pidana lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok," kata Ali.

Ali memastikan, KPK bakal segera melakukan penagihan terhadap denda ataupun uang pengganti tersebut guna memaksimalkan asset recovery dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum. (Pon)

Baca Juga

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor
Indonesia
Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor

Sehingga, tiap karyawan Daihatsu bekerja di kantor hanya satu minggu dalam satu bulan selama periode PSBB

Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo
Indonesia
Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo

Setelah rekontruksi ini akan semakin jelas bagaimana mereka menjalankan klinik tersebut

Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan
Indonesia
Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan

pemerintah masih cenderung kurang memberikan kepedulian lebih kepada petugas yang berhadapan COVID-19.

Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar

KPK tidak memerlukan keterangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur

Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini
Indonesia
Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini

Rekonsiliasi ini menggunakan pemeriksaan sidik jari dan juga DNA

Kontrak Pilot Diselesaikan Lebih Awal, Garuda: Ini Keputusan Berat
Indonesia
Kontrak Pilot Diselesaikan Lebih Awal, Garuda: Ini Keputusan Berat

Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah
Indonesia
Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Surat keputusan bersama enam menteri dan lembaga soal pembubaran Front Pembela Islam dinilai memiliki landasan hukum kuat.

KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht

Vonis Anggota Anarcho  Provokator Rusuh Massal Corona Cuma 4 Bulan Bui
Indonesia
Vonis Anggota Anarcho Provokator Rusuh Massal Corona Cuma 4 Bulan Bui

3 dari 5 anggota geng Anarcho sudah menjalani sidang.

Jokowi Undang AHY ke Istana, Masalah Demokrat Selesai dengan Elegan
Indonesia
Jokowi Undang AHY ke Istana, Masalah Demokrat Selesai dengan Elegan

Sebaiknya Presiden Joko Widodo merespons surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).