KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (12/7). ANTARA FOTO/

MerahPutih.com - Tim Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi dilakukan usai putusan peninjauan kembali (PK) atas perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

MA Sunat Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

"Tim Jaksa Eksekusi KPK Rabu (3/2) telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum," kata Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Ali mengatakan, Anas bakal menjalani pidana selama delapan tahun penjara berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020 dikurangi masa tahanan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)

Selain pidana badan dan denda, Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan USD 5.261.070 maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila tak dibayarkan maka harta benda milik Anas akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sementara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama dua tahun.

"Ditambah dengan pidana lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok," kata Ali.

Ali memastikan, KPK bakal segera melakukan penagihan terhadap denda ataupun uang pengganti tersebut guna memaksimalkan asset recovery dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum. (Pon)

Baca Juga

Alasan Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi Sidang e-KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan
Indonesia
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katany

Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seharusnya seluruh biaya vaksinasi COVID-19 ditanggung pemerintah.

Nama Gibran Diduga Terseret Skandal Korupsi Bansos, FX Rudy: Saya Tidak Tahu
Indonesia
Nama Gibran Diduga Terseret Skandal Korupsi Bansos, FX Rudy: Saya Tidak Tahu

"Kalau ada yang bilang itu (dana korupsi Bansos) masuk Pilwakot Solo (Gibran-Teguh) tanya yang bicara, saya tidak tahu," tegas Rudy.

Nabung 3 Tahun, Buruh Tani di Magetan Beli Motor Pakai Uang Receh
Indonesia
Nabung 3 Tahun, Buruh Tani di Magetan Beli Motor Pakai Uang Receh

"Ya uang receh Rp 1.000 ini saya tabung dan saya kumpulkan di ember biar nanti bisa buat beli sepeda motor," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/3).

KPK Panggil Mahasiswi Sebagai Saksi Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Panggil Mahasiswi Sebagai Saksi Penyuap Edhy Prabowo

Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP). Suharjito merupakan tersangka penyuap Edhy Prabowo.

Pemkot Bandung Kewalahan Kuburkan Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemkot Bandung Kewalahan Kuburkan Jenazah COVID-19

Tadjudin mencatat, sudah ada 1.723 liang lahat atau 6.892 meter persegi lahan yang terpakai di TPU Cikadut. Sedangkan Pemkot Bandung menyiapkan lahan seluas 2 hektar khusus untuk pemakaman kasus COVID-19.

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta
Indonesia
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta

Kepolisian mengamankan tersangka Maskuri dan delapan orang lainnya. Mereka ini tak memiliki izin menjual obat keras dan terlarang jenis Hexymer, Trihex, DMP, double L.

KKB Pimpinan Sabinus Waker Berulah, Tembak Guru Hingga Tewas
Indonesia
KKB Pimpinan Sabinus Waker Berulah, Tembak Guru Hingga Tewas

Saat kejadian, ada tiga tetangga korban yang mendengar suara tembakan dan langsung melarikan diri

F-PDIP Rotasi Pimpinan Komisi VIII yang Diduga Terlibat Kasus Bansos ke Komisi II
Indonesia
F-PDIP Rotasi Pimpinan Komisi VIII yang Diduga Terlibat Kasus Bansos ke Komisi II

Salah satu yang dirotasi adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus. Ia dirotasi ke Komisi II.

DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.