Politisi PSI Bingung Dituduh Sebarkan Anggaran Komputer Rp128 M ke Wartawan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Desember 2019
Politisi PSI Bingung Dituduh Sebarkan Anggaran Komputer Rp128 M ke Wartawan

Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo. (PSI/far)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Prabowo mengaku kaget dituding menyebarkan anggaran komputer Rp128,9 miliar untuk sekolah di Jakarta oleh Anggota Fraksi PDI-Perjungan dalam pembahasan RAPBD ke awak media.

Menurut Anthony, wartawan yang mengutip pernyataan dirinya berdasarkan hasil rapat yang digelar terbuka untuk umum pada Kamis (5/12).

Baca Juga

PSI Kembali Temukan Anggaran Fantastis yang Diajukan Anak Buah Anies

"Statement itu saya utarakan di dalam rapat. Jadi ketika kita buka anggaran di dalam rapat diprotes, buka di luar rapat diprotes, saya jadi bingung, harus buka di mana lagi. Tadi saya bener-bener di rapat dan saya nggak pernah share rilis apapun ke media," ujar Anthony di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

Anthony mengungkapkan bahwa insan media tersebut hadir dalam rapat yang digelar secara terbuka. Dia membantah tudingan telah menyerahkan rilis ke media manapun.

"Jadi itu tuduhan yang serius. Saya jadi bingung juga harus gimana. Kok menuduh sesuatu yang di luar konteks rapat di depan hadirin yang sangat terhormat," papar Anthony.

Anggota Komisi C DPRD DKI Anthony Winza Probowo (kiri) (@anthonywinza)

Anthony pun menyinggung anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana yang dilaporkan ke BK karena menyampaikan kritik di luar rapat dugaan anggaran janggal pengadaan lem aibon dan pulpen dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 dan dinyatakan bersalah oleh BK.

Baca Juga

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Dia mengaku tidak takut jika dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) seperti hal nya William karena tidak merasa melakukan kesalahan dan apa yang disampaikan sudah pada tempatnya, rapat terbuka.

"Sekarang saya buka dengan sangat terhormat lho, di dalam rapat, saya belum pernah ngomong ke media tentang itu, disikat lagi dan dituduh nyebarin. Kalau masalah takut dilaporin ke BK atau dilaporin ini itu, saya pikir ga ada yang perlu ditakuti," tegas dia.

Dengan kejadian itu, Anthony mengaku akan tetap bersikap kritis. Dia juga telah dipanggil oleh Ketua Komisi C Fraksi PAN, Habib Muhammad Bin Salim Alatas untuk konsolidasi internal diminta tidak kembali ribut ketika rapat. Selain itu, dia akui telah kembali akur dengan Cinta Mega.

"Kalau saya merasa akur-akur aja, saya hanya melaksanakan apa yang menjadi suara rakyat dan saya mencoba membukanya kali ini dalam rapat dulu. Saya juga gak tau masalahnya apa," tutup Anthony.

Seperti diketahui, rapat Komisi C DPRD DKI yang berlangsung pada Kamis (5/12) kemarin malam, harus berahir dengan perdebatan antara anggota Fraksi PDI-Perjungan, Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI, Anthony Winza.

Perdebatan kedua anggota dewan tersebut berlangsung saat rapat di gedung DPRD DKI membahas anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) dengan PDAM. Saat itu Cinta meminta Anthony tidak menyebarluaskan pembahasan rapat kepada awak media.

Baca Juga

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

Tapi sejumlah media membuat berita mengenai besarnya anggaran komputer Rp128,9 miliar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) KUA-PPAS APBD 2020. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - 2 jam, 33 menit lalu
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Bagikan