Politikus PDIP Nilai Penunjukan Luhut Urus Minyak Goreng Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengkritisi penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai penunjukan Luhut untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga

Luhut Bilang Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi akan Berinvestasi di IKN Nusantara

"Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng," kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/5).

Menurutnya, penunjukkan Luhut akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan. Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.

Selain itu, Deddy melanjutkan, Luhut sudah banyak mengambil alih pekerjaan sejumlah kementerian.

“Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus?," katanya.

Selain menambah beban kerja Luhut yang sudah menumpuk, kata Deddy, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

Lanjut Deddy, nama Luhut terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Sebut saja ketika menjadi komandan penanganan masalah pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh.

Baca Juga

Luhut: PPKM akan Terus Diberlakukan!

Demikian pula ketika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, santer juga di media tentang keterlibatan Luhut dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” terang Deddy.

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi, ujarnya. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” sambung dia.

Legislator dari Dapil Kalimantan Utara ini melanjutkan, masalah minyak goreng adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan Undang-Undang yang sudah ada.

"Urusan membangun sistem penguasaan, distribusi dan cadangan, baik pasokan bahan baku industri maupun produk untuk sampai ke masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, Pemda sudah sangat jelas. Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan.

“Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Luhut Khawatir Kasus COVID-19 Naik Pascamudik Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
Indonesia
Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

Secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun. Jika menunda Pemilu 2024, maka akan terjadi sejumlah konsekuensi.

Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Lemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan.

Badan Pangan Nasional Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran, Sediakan Alternatif Daging Sapi
Indonesia
Badan Pangan Nasional Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran, Sediakan Alternatif Daging Sapi

Harga dan stok pangan masih menjadi keluhan masyarakat Indonesia, apalagi sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, dimana kebutuhan bahan pokok meningkat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan akan menjaga harga pangan baik di tingkat hulu maupun hilir di Tanah Air.

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia
Indonesia
Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

"PKS menyambut baik apa yang dilakukan oleh Partai NasDem," kata Syaikhu

Calon Presiden dari KIB Harus Lanjutkan Program Jokowi
Indonesia
Calon Presiden dari KIB Harus Lanjutkan Program Jokowi

KIB sedang mencari sosok yang dapat melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

Penambahan infrastruktur jaringan listrik untuk PON Papua membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lain, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun kegiatan olahraga berikutnya.

Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E

Bukan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana

KRL Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022
Indonesia
KRL Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022

Rencananya, pengoperasian penambahan perjalanan itu akan dimulai pada pertengahan bulan Juli 2022.

Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Lombok, Warga Panik
Indonesia
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Lombok, Warga Panik

Sejumlah warga berhamburan keluar sambil teriak "gempa" untuk menyelamatkan diri, meskipun tidak ada kerusakan yang terjadi.

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Boleh Ditembak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Boleh Ditembak

Dalam video tersebut terlihat Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri menanyakan kepada anggota polisi bahwa masyarakat boleh ditembak atau tidak, lalu dijawab boleh oleh anggota polisi.