Polisi dan TNI Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah, BKN: Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersilaturahmi dengan pimpinan dan anggota MRPB, di Manokwari, Selasa (24/5/2022). ANTARA/Hans Arnold Kapisa

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat bupati. Selama ini, ia bertugas sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, penetapan perwira tinggi TNI aktif sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dibenarkan secara regulasi. Selain itu, dari kacamata manajemen ASN tidak ada aturan yang dilanggar.

Baca Juga:

Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

"UU Pilkada menyebutkan kriteria Pj. gubernur adalah JPT Madya dan Pj. bupati/wali kota adalah JPT Pratama," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta Kamis (26/5).

Menurut dia, siapa pun yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau pratama, memiliki kesempatan sama untuk dipilih sebagai penjabat gubernur atau bupati/wali kota.

Ia memaparkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 20 mengatur anggota TNI dan Polri boleh menduduki jabatan ASN. Pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI/Polri diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Anggota Polri aktif juga dapat menjabat sebagai JPT Madya di instansi pemerintah sejauh bidang tugasnya berkesesuaian dengan bidang tugas di Polri dan mengikuti seleksi terbuka. Adapun untuk anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan JPT Madya pada instansi di mana anggota TNI tersebut diperbolehkan,” katanya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. ANTARA/HO-BKN
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. ANTARA/HO-BKN

Anggota TNI dan Polri aktif juga berhak atas jabatan JPT Pratama di institusi yang diperbolehkan secara regulasi. Total ada 10 (sepuluh) institusi yang diperbolehkan untuk diisi oleh anggota TNI/Polri aktif.

Bima menjelaskan, putusan MK terkait TNI-Polri aktif yang menempati posisi penjabat kepala daerah. MK, telah menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri aktif yang menjabat sebagai JPT Madya atau Pratama di luar institusi TNI/Polri pada 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya, di Kemenko Polhukam, BIN, BNN, BNPT, dan lain-lain, diperbolehkan menjadi Pj. gubernur, bupati/wali kota.

"Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 yang disebutkan TNI-Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara," katanya.

Baca Juga:

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Analis Bursa Merespons IPO GoTo Diketok Rp 338 per Saham
Indonesia
Analis Bursa Merespons IPO GoTo Diketok Rp 338 per Saham

IPO Goto tidak bisa disamakan dengan BukaLapak yang melakukan IPO tahun lalu.

Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber
Indonesia
Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber

Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas penyebab utama peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Cyber, Jakarta Selatan.

Prakiraan Cuaca: Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, hampir seluruh wilayah Indonesia akan diguyur hujan mulai dari ringan, sedang, hingga hujan yang disertai kilat atau petir.

Presiden El-Sisi Undang Jokowi Hadiri COP27 di Mesir
Indonesia
Presiden El-Sisi Undang Jokowi Hadiri COP27 di Mesir

Menlu Mesir Sameh Shoukry menyampaikan undangan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP27 di negara tersebut.

Malam Tahun Baru 2022, Jalur Puncak-Cipanas Ditutup Pukul 20.00 WIB
Indonesia
Malam Tahun Baru 2022, Jalur Puncak-Cipanas Ditutup Pukul 20.00 WIB

Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan menjelaskan, menjelang malam pergantian tahun, tepat pukul 20.00 WIB, jalur menuju kawasan Puncak-Cipanas, akan ditutup hingga pukul 01.00 WIB yang juga sebagai antisipasi macet total.

Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Para Pencari Suaka di Jakarta Mulai Divaksin COVID-19

Vaksinasi tahap awal bagi pengungsi ini menjadi awal baik untuk menyelesaikan vaksinasi bagi sekitar 7.000 orang pencari suaka di Ibu Kota.

Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan
Indonesia
Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan

"Ini sudah tidak wajar dan keterlaluan, kemudian akhirnya PKS meminta Pemprov DKI untuk tetap jalankan operasi pasar murah khususnya untuk minyak goreng bagi warga Jakarta,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Jakarta, Kamis (24/3).

DPR Minta Sekolah Lakukan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka Hari Pertama
Indonesia
DPR Minta Sekolah Lakukan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka Hari Pertama

Ketua DPR Puan Maharani meminta sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama melakukan berbagai evaluasi.

Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum
Indonesia
Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum

"Sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," terangnya.

Penumpang Kereta Api Melonjak Jelang Idul Adha
Indonesia
Penumpang Kereta Api Melonjak Jelang Idul Adha

Memasuki masa libur sekolah bulan Juli 2022 dan momen Hari Raya Idul Adha 1443 H, kondisi penumpang kereta api (KA) di area Daop 1 Jakarta mengalami peningkatan.