PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat Mendagri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur yang menggantikan kepala daerah habis masa jabatan pada Kamis 12 Mei 2022, di Jakarta, Kamis (12/5). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Pelantikan 5 penjabat gubernur baru oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuai polemik dari kalangan legislator. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai proses pengangkatan hingga pelantikan 5 penjabat gubernur tersebut mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga rawan digugat.

"Ada catatan besar, dilakukan tidak mengikuti putusan MK yang meminta ada aturan turunan untuk para penjabat kepala daerah akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sehingga posisi lima kepala daerah yang dilantik hari ini rawan digugat oleh publik," kata Mardani, Kamis (12/5).

Baca Juga

KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi

Politikus partai oposisi pemerintah itu menilai pelantikan 5 penjabat gubernur memang mendesak dilakukan karena masa jabatan kepala daerah definitif sudah berakhir. Menurut dia, mau tidak mau pemerintah segera melantik para penjabat tersebut agar tidak ada kekosongan kekuasaan.

"Tetapi ini murni kesalahan Pemerintah yang tidak segera menindaklanjuti putusan MK. Padahal semua tahu putusan MK itu final dan mengikat. Karena itu sekali lagi diingatkan pada Presiden selalu pimpinan eksekutif segera laksanakan putusan MK untuk membuat turunan aturan penjabat kepala daerah," ujarnya.

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

Putusan MK yang dimaksud antara lain perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut, diminta agar pemerintah membuat aturan turunan terkait mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah. Diketahui, hari ini Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur, di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Lima penjabat gubernur itu yakni, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo. (Pon)

Baca Juga:

Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Kutuk Keras Pembunuhan Nakes oleh KKB di Papua
Indonesia
DPD Kutuk Keras Pembunuhan Nakes oleh KKB di Papua

Penyerangan di Distrik Kiwirok dilaporkan dilakukan oleh KKB dengan cara menyerang dan membakar sarana-prasarana serta fasilitas umum

KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, tahun anggaran 2018.

Jokowi Akui Ada Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Jokowi Akui Ada Kenaikan Kasus COVID-19

Jokowi juga ingatkan kepala daerah agar memperkuat tracing (pelacakan) dan testing (pengujian)

Tito Keluarkan Edaran Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Tito Keluarkan Edaran Percepat Vaksinasi Booster

SE berisi seruan kepada gubernur dan bupati/wali kota itu terkait usaha pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Safrizal menjelaskan muatan materi dalam SE tersebut.

Bandara Adisutjipto Kembali Buka Penerbangan Yogyakarta - Bali
Indonesia
Bandara Adisutjipto Kembali Buka Penerbangan Yogyakarta - Bali

Penerbangan ini setelah seluruh penerbangan baik domestik maupun internasional dipindahkan ke bandara baru yakni Bandara International Yogyakarta (YIA) pada tahun lalu, termasuk rute Yogyakarta-Bali.

NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik
Indonesia
NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, angkat bicara terkait keinginan Taufik bergabung ke partai besutan Surya Paloh itu. Menurutnya, Partai NasDem terbuka untuk M. Taufik.

Guru di Jakbar 100 Persen WFO, Masuk Sampai Pukul 15.00 WIB
Indonesia
Guru di Jakbar 100 Persen WFO, Masuk Sampai Pukul 15.00 WIB

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan PPKM level 2

 Sekolah di Yogyakarta Gelar PTM Terbatas Pekan Depan
Indonesia
Sekolah di Yogyakarta Gelar PTM Terbatas Pekan Depan

Sekolah di Kota Yogyakarta juga sudah menjalani verifikasi kesiapan sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan dan semuanya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Bea dan Cukai Solo Usulkan Ciu Dilegalkan
Indonesia
Bea dan Cukai Solo Usulkan Ciu Dilegalkan

Bea dan Cukai Solo mendorong pengolahan ciu menjadi produk yang legal dan bisa dipasarkan dengan izin resmi.

Hasil Survei: Cuma 6 Persen Warga Percaya Partai Politik
Indonesia
Hasil Survei: Cuma 6 Persen Warga Percaya Partai Politik

Partai politik memang merupakan institusi demokrasi paling krusial. Sebab dalam demokrasi partai politik diharapkan mampu menyuarakan aspirasi publik.