PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 04 Maret 2024
PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda dorstop di kantor PKB. (Foto: Asropih).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa poros Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemungkinan besar dilanjutkan pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Pada Pilpres 2024, PKB masuk dalam poros koalisi perubahan bersama Partai NasDem dan PKS.

"Jadi sikap terbuka kami menyangkut soal kemungkinan kita membangun poros melanjutkan poros dari Pilpres," ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Baca Juga:

PKS Pastikan 5 Fraksi Pengusung Hak Angket di DPR Masih Solid

Namun demikian, Syaiful Huda menuturkan bahwa partainya hingga kini belum menyampaikan sikap terkait Pilkada DKI termasuk sosok dan partai koalisi. Perhelatan Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Pasalnya sekarang ini pihaknya masih menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg.

Ketua Komisi X DPR ini melanjutkan bahwa PKB akan menyampaikan Pilkada DKI usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk Pileg dan Pilpres pada 20 Maret 2024.

"Kita akan nanti secara terbuka dan secara pasti akan kita sampaikan pasca 20 Maret, setelah KPU sudah memastikan siapa yang terpilih sebagai capres dan wakil presiden," tuturnya.

Yuda menerangkan, kemungkinan besar PKB juga akan membawa proses hukum menyangkut soal pelaksanaan Pilpres yang diduga adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Baca Juga:

KPK Pastikan Bakal Periksa Menteri Bahlil

"Yang kami rasa banyak lubang dari penyelenggaraan pilpres yang perlu disikapi secara bersama-sama dengan ketersediaan regulasi yang ada," tutupnya. (Asp)

#PKB #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilkada Dki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Ratna Juwita Sari menilai pernyataan Presiden menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar konsisten menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Indonesia
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Fatwa MUI Jateng yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi dasar penguat penolakan Fraksi PKB.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Indonesia
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Kehadiran Sugiono sebagai sekjen baru Gerindra akan membuat kerja sama antarpartai semakin solid ke depannya.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
Indonesia
Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam
Dengan adanya revisi ini diharapkan setiap muslim Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dan umroh dengan lebih tenang dan khusyuk.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam
Bagikan