PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI


Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda dorstop di kantor PKB. (Foto: Asropih).
MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa poros Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemungkinan besar dilanjutkan pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Pada Pilpres 2024, PKB masuk dalam poros koalisi perubahan bersama Partai NasDem dan PKS.
"Jadi sikap terbuka kami menyangkut soal kemungkinan kita membangun poros melanjutkan poros dari Pilpres," ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).
Baca Juga:
PKS Pastikan 5 Fraksi Pengusung Hak Angket di DPR Masih Solid
Namun demikian, Syaiful Huda menuturkan bahwa partainya hingga kini belum menyampaikan sikap terkait Pilkada DKI termasuk sosok dan partai koalisi. Perhelatan Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Pasalnya sekarang ini pihaknya masih menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg.
Ketua Komisi X DPR ini melanjutkan bahwa PKB akan menyampaikan Pilkada DKI usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk Pileg dan Pilpres pada 20 Maret 2024.
"Kita akan nanti secara terbuka dan secara pasti akan kita sampaikan pasca 20 Maret, setelah KPU sudah memastikan siapa yang terpilih sebagai capres dan wakil presiden," tuturnya.
Yuda menerangkan, kemungkinan besar PKB juga akan membawa proses hukum menyangkut soal pelaksanaan Pilpres yang diduga adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
Baca Juga:
"Yang kami rasa banyak lubang dari penyelenggaraan pilpres yang perlu disikapi secara bersama-sama dengan ketersediaan regulasi yang ada," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu

Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional

Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya

Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten

PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan

Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara

Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid

Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam
