PKS Pastikan 5 Fraksi Pengusung Hak Angket di DPR Masih Solid
Hidayat Nur Wahid. (ANTARA/HO-MPR RI)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kelima fraksi di DPR RI pengusung hak angket sejauh ini masih solid.
Kelima fraksi tersebut yaitu PKS, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Juga:
Pakar Yakin Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu akan Bergulir di DPR
"Kan masih lima fraksi yang komitmen. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang mengatakan tidak komit," kata Hidayat usai diskusi Forum Ka'bah Membangun (FKM) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (4/3).
Hidayat menuturkan bahwa beberapa fraksi di DPR masih mempersiapkan untuk mengajukan hak angket. Pasalnya, pada Selasa (5/3) besok, DPR akan menggelar Rapat Paripurna.
"Ya, semuanya akan berjalan sesuai, nanti akan memutuskan bagaimana teknisnya, a, b, c, d, e, f-nya, bahwa hak angket akan diajukan ketika masa sidang DPR ya disitulah akan terjadi di masa sidang DPR itu,” tuturnya.
"Detail tentang itu, besok akan Anda lihat,” sambung Wakil Ketua MPR RI ini.
Baca Juga:
Bivitri Susanti: Hak Angket Bukan untuk Memakzulkan atau Menjegal
Saat disinggung mengenai antisipasi apa saja yang dilakukan untuk menghindari suara lima fraksi di DPR agar tidak gembos, HNW memastikan parpol terkait sudah memikirkan hal tersebut. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional