Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Unggulnya pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam quick count atau hitung cepat berbagai lembaga mempengaruhi kondisi koalisi pemerintah. Teranyar, Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri.
Apalagi, baru-baru ini terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Surya Paloh yang dinilai sebagai langkah NasDem masuk ke koalisi Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
AHY Ungkap Isi Pertemuannya dengan Prabowo Sebelum Dilantik jadi Menteri
Analis politik Arifki Chaniago menilai kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden tidak selaras dengan kekuatan partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang belum sampai 50 persen (hasil pemilu 2024). Artinya, wajar ada spekulasi NasDem dan PKB berpotensi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Terbuka kemungkinan NasDem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang," ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Sejauh ini partai yang dengan menyatakan siap untuk oposisi baru PDI Perjuangan (PDIP). Konsolidasi PDIP untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi politik dari Jokowi ke Prabowo.
"Karena secara tidak langsung Prabowo-Gibran tentu ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen," ujarnya.
Namun, kata Arifki, hal itu bakal terjadi jika partai oposisi pendukung paslon 01 dan 03 mampu membangun solidaritas dengan bersatu di parlemen. Sebagai sebuah usaha lanjutan dari rencana koalisi paslon 01 dan 03 jika pilpres dua putaran.
"Berkoalisi di parlemen bisa menjadi rencana yang menarik. Meskipun, pada sisi lain NasDem, PKB, PPP, dan PKS berpotensi hilang di tengah jalan jika ditawari bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
Arifki melanjutkan, dari sejumlah partai pengusung paslon 01 dan 03, PDIP dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi. Sedangkan yang lain berpotensi gabung pemerintahan jika ditawari kursi menteri.
"PKS pun juga ada kecendrungan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS lama menjadi sekutu Prabowo di politik dan PKS juga sudah sudah lama berpuasa sebagai partai oposisi," tutup Arifki.
Berdasarkan situs resmi KPU per 20/2 pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan terkait ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen. Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia. (Pon)
Baca Juga:
Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR, AHY Lapor ke Prabowo
