MerahPutih.com - Pemerintah menggelar zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8) malam ini, yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, seluruh pihak patut bersyukur karena sampai saat ini Indonesia masih kuat memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga harga BBM, khususnya Pertalite, masih terjangkau.
Baca Juga:
Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran
"Kalau bensin di negara lain sekarang harganya (disetarakan dengan kurs rupiah) sudah Rp 32.000, Rp 31.000, di Indonesia Pertalite masih Rp7.650 (per liter)," katanya.
Namun, Jokowi menegaskan, subsidi terhadap BBM sudah sangat terlalu besar. Subsidi yang diberikan pemerintah melalui APBN telah meningkat signifikan saat ini menjadi Rp 502 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 170 triliun.
"Negara manapun tidak akan kuat subsidi sebesar itu. Tapi sekarang Alhamdulilah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama," ujarnya.
Selain subsidi energi, pemerintah tetap memberikan subsidi pangan untuk menahan kenaikan harga pangan di domestik karena tekanan di rantai pasok pasar global.
"Di negara lain (harga) sudah naik 30 persen, 40 persen, 50 persen naik. Karena apa ? mereka yang makan gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, sekarang berada di posisi yang sangat sulit, sudah mahal, barangnya tak ada," ucap Presiden.
Jokowi menegaskan, pemerintah tetap memberikan subsidi agar harga energi dan pangan tetap terjangkau di pasar dalam negeri, meskipun terjadi gejolak pada produksi dan distribusi pangan dan energi di pasar global karena perang Rusia dan Ukraina.
"Baru akan melakukan pemulihan (dari pandemi COVID-19) tapi muncul sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sakitnya belum sembuh muncul yang namanya perang di Ukraina, sehingga semuanya menjadi bertubi tubi menyulitkan semua negara, hampir semua negara pada posisi yang sangat sulit," ungkap Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
Revisi Perpres soal Pembatasan Beli Pertalite dan Solar Rampung Agustus
