Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - Revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite harus dikaji sebaik mungkin. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar aturan terbaru nanti, yang salah satunya memuat soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu, harus tepat sasaran.

“Aturan mengenai Pertalite dan solar bersubsidi yang sedang disusun, pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (28/7).

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca Juga:

25 SPBU di Bekasi Buka Layanan Pendaftaran BBM Bersubsidi MyPertamina

Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Aturan itu akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang menggunakan Pertalite dan solar bersubsidi.

Puan menggarisbawahi soal tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM itu di sejumlah daerah.

“Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

Konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota memunculkan dugaan sejumlah pihak akan adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite.

Kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global.

“Pemberian subsidi di tengah ancaman krisis global harus dilakukan secara cermat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan,” jelas Puan.

Baca Juga:

Pertamina Masih Sosialisasi Uji Coba Pengisian BBM MyPertamina di Jaktim, Bekasi dan Tangerang

“Memang harus ada intervensi dari pemerintah agar masyarakat kelas menengah ke bawah dipastikan memperoleh haknya mendapatkan BBM bersubsidi,” imbuhnya.

DPR juga meminta kesadaran masyarakat menengah ke atas agar menggunakan BBM non-subsidi. Jika kendaraan yang masuk kategori mewah menggunakan BBM subsidi, itu artinya mereka telah mengambil hak masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Tujuan dari subsidi adalah untuk menjamin kehidupan warga ekomoni menengah ke bawah. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengimbau masyarakat menengah ke bawah untuk segera mendaftarkan kendaraannya. Dengan mendaftarkan kendaraan, kata Puan, masyarakat yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi akan lebih terjamin dalam memperoleh haknya.

“Karena akan ada verifikasi konsumen BBM yang benar-benar berhak membeli Pertalite dan Solar bersubsidi,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno ini.

Program pendaftaran kendaraan yang diinisiasi oleh Pertamina itu akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

“Kita berharap upaya yang dilakukan para stakeholder terkait ini dapat memastikan distribusi Pertalite dan solar diberikan tepat sasaran. Tentunya DPR RI akan terus melakukan pengawasan baik dari sisi regulasi maupun penerapan di lapangan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Uji Coba Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina Mulai Menyasar Jaktim, Tangerang, dan Bekasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022
Indonesia
4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022

Pelatihan akan dilaksanakan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (6/8) hingga Jumat (19/8).

  Ribuan Buruh Bakal Aksi Protes Upah Minimum, Polisi Janji Humanis
Indonesia
Ribuan Buruh Bakal Aksi Protes Upah Minimum, Polisi Janji Humanis

Selain mengungkapkan protes kecewa dengan penetapan UMP, aksi juga bersamaan dengan MK yang berencana mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja. Buruh meminta MK agar bisa berlaku adil.

Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19

Sejumlah negara telah bersiap menghadapi gelombang virus corona varian BA.4 dan BA.5.

Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes
Indonesia
Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengapresiasi keras keras semua pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cirebon.

Hadapi Penolakan Warga Desa Wadas, Aparat Diminta Humanis
Indonesia
Hadapi Penolakan Warga Desa Wadas, Aparat Diminta Humanis

Dugaan tindak kekerasan diduga terjadi dalam kasus tersebut

Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor Arab Saudi dan UEA
Indonesia
Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor Arab Saudi dan UEA

Meski SoftBank mundur, Luhut menyebut Indonesia masih bisa mendapatkan modal pembangunan dari Abu Dhani dan Arab Saudi senilai USD 105 miliar. Modal dari kedua negara tersebut pun diberikan dalam melalui vision fund.

Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko
Indonesia
Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko

Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang dilayangkan kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menuai apresiasi.

Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen
Indonesia
Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen

Pemerintah melalui Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022 mengeluarkan kebijakan terbaru soal PPKM untuk wilayah di Jawa dan Bali.

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Politikus Golkar Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketua KNPI
Indonesia
Politikus Golkar Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketua KNPI

"Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 170 KUHP," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Rabu (2/3).