Revisi Perpres soal Pembatasan Beli Pertalite dan Solar Rampung Agustus SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar akan rampung dan bisa diterapkan pada Agustus 2022.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak itu juga mencakup soal petunjuk teknis pembelian Pertalite.

Baca Juga:

Beli Pertalite di SPBU Pertamina Jakarta Timur Belum Pakai MyPertamina

"(Agustus ini), insya Allah. Kita harus kerja cepat ini. Item-item-nya sudah ada," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Kendati tidak mengungkap item yang dimaksud, Arifin menuturkan pihaknya telah mengantongi izin prakarsa. Izin tersebut merupakan izin untuk menginisiasi perbaikan atau revisi peraturan sebelumnya dengan penyesuaian atas kondisi tertentu.

"Jadi izin prakarsa itu sudah dikeluarkan, sekarang ini akan kita tindaklanjuti untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sebelumnya disesuaikan dengan situasi yang ada," imbuhnya dikutip dari Antara.

Arifin memastikan pemerintah terus melakukan pembahasan intens untuk merespon dan mengantisipasi ancaman krisis energi dan pangan akibat konflik Ukraina dan Rusia.

Baca Juga:

DPD RI Kritik Kata 'Seharusnya' Harga Pertalite Versi Dirut Pertamina

Pemerintah bahkan melakukan pembahasan yang fokus untuk bisa mencari solusi cepat dan terbaik untuk mengatasi potensi krisis pangan dan energi.

Meski dampak dari potensi krisis energi mulai terasa, Arifin memastikan pemerintah menjamin ketersediaan pasokan BBM. Hanya saja, saat ini pemerintah menjaga agar pasokan BBM tersalurkan tepat sasaran karena kuotanya terus menipis.

"Selama ini kita selalu menjamin adanya BBM, cuma BBM ini kan harus tepat, tepat sasaran. Memang maksudnya subsidi ini untuk bisa memberikan energi khususnya BBM ini kepada masyarakat yang daya belinya rendah," imbuhnya.

Khusus BBM Pertamax, Arifin menambahkan pemerintah masih akan mempertahankan harga jualnya meski nantinya akan ada pembatasan Pertalite dan Solar.

"Pertamax itu kan sebetulnya nggak masuk di dalam yang diatur. Tapi saat ini kita memahami daya beli, untuk sementara ini memang masih dipertahankan. Tapi kita lihatlah perkembangannya," pungkas Arifin. (*)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Pertamina tidak Persulit Warga Beli Pertalite dan Solar Subsidi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU TPKS Dibahas di Masa Reses, PKS Minta Pimpinan DPR Tegakkan Tata Tertib
Indonesia
RUU TPKS Dibahas di Masa Reses, PKS Minta Pimpinan DPR Tegakkan Tata Tertib

DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dari pemerintah.

Hari Ini UU IKN Disahkan DPR
Indonesia
Hari Ini UU IKN Disahkan DPR

hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Gibran Dukung Kaesang Akhiri Rivalitas Derby Mataram dan Satukan Suporter Jogja-Solo
Indonesia
Gibran Dukung Kaesang Akhiri Rivalitas Derby Mataram dan Satukan Suporter Jogja-Solo

"Yang jelas deklarasi damai suporter Solo dan Yogyakarta sangat baik. Nanti kita tindak lanjuti," kata Gibran di Balai Kota, Selasa (4/10).

Anggota DPR Soroti Stok Pangan, Ingatkan Ancaman Krisis
Indonesia
Anggota DPR Soroti Stok Pangan, Ingatkan Ancaman Krisis

Pasalnya, saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis pangan. Apalagi ancaman resesi ekonomi global di tahun 2023 berada di depan mata.

PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif
Indonesia
PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif

"Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia," ucap Jazuli

PKS: Kasus Ekspor Ilegal Pintu Masuk Bongkar Mafia Minyak Goreng
Indonesia
PKS: Kasus Ekspor Ilegal Pintu Masuk Bongkar Mafia Minyak Goreng

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka penyelewengan atau ekspor ilegal minyak goreng.

Industri Mobil dan Motor Listrik Berpeluang Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Industri Mobil dan Motor Listrik Berpeluang Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan industri mobil dan motor listrik berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para kreator muda Indonesia.

AKBP Jerry Raymond Siagian Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri
Indonesia
AKBP Jerry Raymond Siagian Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri

AKBP Jerry dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

Anies Revisi UMP DKI 2022, PDIP: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan
Indonesia
Anies Revisi UMP DKI 2022, PDIP: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan

Politikus PDIP ini menilai tindakan merevisi nilai UMP 2022 adalah pencitraan karena dasar hukumnya tidak jelas. Dia pun meminta agar Anies tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Wujudkan Jurnalisme Berkualitas, Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media
Indonesia
Wujudkan Jurnalisme Berkualitas, Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media

Dia melanjutkan bahwa saat ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang sesuai substansi dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas.