Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta pada Senin (19/10) kemarin baru saja mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan COVID-19.

Perda Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanggulangan corona di ibu kota.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihak yang ditugasi untuk mensosialisasi sanksi denda Perda Penanganan COVID-19 yakni DPRD DKI.

Baca Juga

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang sanksi denda antara lain warga DKI yang menolak melakukan tes COVID-19 dengan dikenakan denda maksimal Rp5 juta. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 29 Perda Penanggulangan COVID-19.

Kemudian mereka yang menolak divaksin, akan dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp5 juta. Hal itu tertuang dalap Pasal 30 Perda COVID-19.

Dan warga dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp7.500.000 bila memaksa membawa pulang jenazah pasien COVID-19 dengan kekerasan. Regulasi itu ada di pasal 31 Ayat 1.

"Ya memang ada sanksi pidana, ada 5 juta, kalo upaya paksa bisa sampe 7,5 juta. Itu tugas DPRD sosialisasi Perda," kata Riza Patria di Jakarta, Senin (20/10)

Ia pun memastikan tidak ada sanksi kurungan penjara bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal itu juga sudah ditegaskan oleh Ketua Bapemperda DKI Pantas Nainggolan pada Senin (19/10) kemarin usai Rapat Paripurna (Rapur) pengesahan Perda tentang Penanganan COVID-19.

Baca Juga

PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri

"Ini bukan masalah kejahatan, tapi pelanggaran, ya itu cukup denda, kalo ada pidana paling tindak pidana ringan (Tipiring)," terangnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI

Polda Lampung menetapkan pasal berlapis terhadap tersangka penusukan Syekh Ali Jaber, Alfin Andrian

Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS
Indonesia
Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut, anggota dan pengurus FPI pernah terlibat tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum. Sebanyak 35 orang anggota dan atau pengurus tindak pidana terorisme.

Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun
Indonesia
Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

Pemprov DKI Jakarta menegaskan jika program normalisasi sungai garapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022.

Total Aset Sitaan KPK dalam Kasus Edhy Prabowo Capai Rp89,9 Miliar
Indonesia
Total Aset Sitaan KPK dalam Kasus Edhy Prabowo Capai Rp89,9 Miliar

KPK telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kapolda Metro Jaya Minta Kader Muhammadiyah Ajari Anak Buahnya soal Akhlak
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Minta Kader Muhammadiyah Ajari Anak Buahnya soal Akhlak

Kedatangannya untuk meminta salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu untuk menyediakan kadernya memberikan ceramah untuk kepolisian.

Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju
Indonesia
Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma segera berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat.

Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak
Indonesia
Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak

Harga BBM sebaiknya memang dalam posisi wait and see saja

[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok

Akun Facebook Dina Mariana (fb.com/100065166220453) pada 10 April 2021 mengunggah gambar tangkapan layar artikel berita Kompas yang berjudul “Ambil Alih Pengelolaan TMII, Pemerintah Bakal Serahkan ke Pihak Lain”.

Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS
Indonesia
Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS

Rumah Sakit Ummi Bogor juga telah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor pada Jumat (27/11).

Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman
Indonesia
Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman

Pada 15 Februari 2020, VKL mengajukan metode cicilan 12 kali dengan cicilan pertama dibayar ke kas negara pada April 2020