PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Senin (19/10) kemarin.

Perda Penanganan COVID-19 ini memuat 11 bab dan 35 pasal. Regulasi ini akan menjadi payung hukum Pemprov DKI dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Jakarta.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Dedi Supriadi, perda ini akan menguatkan jaminan sosial masyarakat, bukan hanya mereka yang terdampak secara ekonomi akibat PSBB.

Baca Juga:

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

"Tapi warga yang isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19 juga mendapat perlindungan sosial dari Pemerintah DKI," terang Dedi di Jakarta, Selasa (20/10).

Ketentuan ini tercantum dalam pasal 26 ayat 2, yang memperluas cakupan perlindungan sosial untuk masyarakat yang berkurang penghasilannya akibat tidak bisa bekerja karena harus menjalani isolasi mandiri.

Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut ada program bantuan yang dimungkinkan berupa bantuan langsung tunai maupun nontunai.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Dedi melanjutkan, Perda Penanganan COVID-19 ini juga akan memberikan edukasi yang penting bagi warga DKI agar lebih waspada dalam menghadapi wabah.

"Penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker, pengelolaan tempat kegiatan baik di kantor, tempat usaha, industri, hotel, tempat wisata, tempat ibadah, transportasi, warung makan, pedagang kaki lima hingga fasilitas kesehatan, semuanya diatur lebih komprehensif," ungkapnya.

Baca Juga:

Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta

Termasuk ada tracking dan surveilans epidemiologi bagi warga dan bukan warga berdomisili di Jakarta, tapi buat mereka yang beraktifitas di ibu kota.

"Perda ini akan mensinergikan penanggulangan COVID-19 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian dan Pemerintah Daerah lain, agar terbangun kolaborasi yang lebih efektif," pungkas Dedi. (Asp)

Baca Juga:

Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi?
Indonesia
Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi?

Apabila nanti tuntutan Jaksa tak seimbang dengan putusan hakim di Pengadilan, Burhanuddin memastikan bahwa itu pasti ada 'sesuatu'

Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan

Kasus aktif sebanyak 60.569 atau 14,9%, sedangkan dunia adalah 24,23%.

Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan

Dewan Pers meminta pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial.

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Indonesia
Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa
Indonesia
Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin selama PSBB.

Anak Pendiri Sinar Mas Group Cabut Gugatan Hak Waris
Indonesia
Anak Pendiri Sinar Mas Group Cabut Gugatan Hak Waris

"Iya dicabut. Alasannya pengacara mencabut gugatan ada dua poin. Untuk memperbaiki gugatannya, kemudian tidak ada paksaan," kata Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono

KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor
Indonesia
KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi preseden buruk

Penyiram Novel Diprediksi Divonis Ringan, Hirup Udara Bebas Akhir Tahun Ini
Indonesia
PKS Tagih Janji Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Indonesia
PKS Tagih Janji Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Tapi mana hari ini kalau Dewas dilantik apa lagi Perppu-nya?," ujarnya