Penjelasan Pengamat Kenapa Anies Tak Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Anies Baswedan dinilai sangat tidak diuntungkan jika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan serentak dengan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang.

"Ketika Anies tak jadi gubernur lagi, maka dia akan dirugikan," ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada MerahPutih.com, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan

Gelaran pilkada 2024 mengacu pada Undang-undang (UU) Pilkada. Nah, jika hal itu tak ada perubahan, Anies dipastikan bakal mengganggur selama 2 tahun dari kursi Gubernur DKI. Mengingat jabatan Anies habis sampai dengan 2022. Selama kekosongan itu, jabatan Anies akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari seorang PNS.

Ujang memperkirakan, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan terpengaruhi. Tak menuntut kemungkinan popularitasnya akan menurun.

Tapi, elektabilitas suami dari Fery Farhati ini bisa terjaga atau bahkan naik jika Anies langsung mendapatkan jabatan baru seusai selesai menduduki kepemimpinan di Jakarta. "Tapi Pilkada 2024 tetap berat bagi Anies. Berat karena tak berkuasa (di DKI) tadi," ungkap Ujang.

Ujang pun membandingkan nasib Anies dengan Jokowi dalam kontestasi Pemilu. Jokowi moncer menjadi Presiden karena kala itu posisi dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Di tengah jalan Jokowi maju dan menang. Karena Jokowi punya jabatan," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ke-2 dari kanan) usai uji coba MRT Jakarta dari Depo Lebak Bulus hingga Bunderan HI. MP/Asropih
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ke-2 dari kanan) usai uji coba MRT Jakarta dari Depo Lebak Bulus hingga Bunderan HI. MP/Asropih

Hal ini berbanding terbalik dengan Anies. Upaya Anies akan berat jika ia ingin menduduki kembali kursi Gubernur DKI atau menyalonkan diri jadi calon presiden (Capres), lantaran tidak ada lagi mesin pendongkrak popularitasnya atau tidak memiliki jabatan.

"Itu menjadi tantangan berat baginya. Harusnya punya posisi lain," terang Ujang.

Sedangkan, jika UU Pilkada direvisi dan digelar pada 2022 dan 2023 sosok Anies sangat diuntungkan. Anies dapat terpilih lagi sebagai orang nomor satu di Jakarta. Karena posisi dia adalah incumbent.

Bahkan, Pilkada 2022 dapat memuluskan Anies untuk maju dalam pertarungan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Dan itu bisa jadi jembatan untuk nyapres," tutup Ujang.

Seperti diketahui, saat ini DPR sedang mengkaji UU tentang penyelenggaraan Pilkada. Pembahasan itu digelar untuk memutuskan apakah Pilkada digelar serentak dangan pileg dan Pilres atau siklus 5 tahunan.

Baca Juga:

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaran Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 mendatang. Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir pada 2020.

Alasan DPR ingin menormalkan kembali jadwal pilkada serentak, antara lain melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pileg 2019 yang mengakibatkan banyak korban dari kalangan penyelenggara pemilu. Lainnya lagi keamanan juga menjadi pertimbangan jadwal pilkada dinormalkan kembali menjadi siklus lima tahunan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya
Indonesia
Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya

BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan, pada periode 31 Mei hingga 7 Juni, sejumlah wilayah Indonesia mengalami cuaca ekstrem. Salah satunya gelombang tinggi air laut hingga 4 meter.

[HOAKS atau FAKTA]: Sering Minum Boba Sebabkan Penyakit Usus Buntu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sering Minum Boba Sebabkan Penyakit Usus Buntu

Sebuah akun Faceebook bernama Dadan Sukarna membagikan unggahan video yang disebutnya sebagai proses operasi usus buntu.

Gencarkan Vaksinasi COVID-19, Kapolda Metro Ingin Jakarta Kembali Sehat
Indonesia
Gencarkan Vaksinasi COVID-19, Kapolda Metro Ingin Jakarta Kembali Sehat

Polda Metro Jaya terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar ibu kota kembali sehat.

Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat
Indonesia
Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah baik yang berada di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi penanganan pandemi.

Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq

FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri

 Polda Jabar Selidiki Ledakan dan Terbakarnya Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Polda Jabar Selidiki Ledakan dan Terbakarnya Kilang Minyak Balongan

Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya kebakaran itu, antara lain yakni karena kebocoran, atau dari adanya petir yang menyambar ke tangki minyak.

KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat

Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak akurat.

Ditangkap KPK, Bupati Kuansing Punya Harta Rp 3,7 Miliar
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Kuansing Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Ketua Golkar Kuansing ini juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 285.480.000

Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara
Indonesia
Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

Amran diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.

Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024
Indonesia
Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024

Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang