Penjelasan Pengamat Kenapa Anies Tak Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Anies Baswedan dinilai sangat tidak diuntungkan jika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan serentak dengan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang.

"Ketika Anies tak jadi gubernur lagi, maka dia akan dirugikan," ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada MerahPutih.com, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan

Gelaran pilkada 2024 mengacu pada Undang-undang (UU) Pilkada. Nah, jika hal itu tak ada perubahan, Anies dipastikan bakal mengganggur selama 2 tahun dari kursi Gubernur DKI. Mengingat jabatan Anies habis sampai dengan 2022. Selama kekosongan itu, jabatan Anies akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari seorang PNS.

Ujang memperkirakan, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan terpengaruhi. Tak menuntut kemungkinan popularitasnya akan menurun.

Tapi, elektabilitas suami dari Fery Farhati ini bisa terjaga atau bahkan naik jika Anies langsung mendapatkan jabatan baru seusai selesai menduduki kepemimpinan di Jakarta. "Tapi Pilkada 2024 tetap berat bagi Anies. Berat karena tak berkuasa (di DKI) tadi," ungkap Ujang.

Ujang pun membandingkan nasib Anies dengan Jokowi dalam kontestasi Pemilu. Jokowi moncer menjadi Presiden karena kala itu posisi dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Di tengah jalan Jokowi maju dan menang. Karena Jokowi punya jabatan," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ke-2 dari kanan) usai uji coba MRT Jakarta dari Depo Lebak Bulus hingga Bunderan HI. MP/Asropih
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ke-2 dari kanan) usai uji coba MRT Jakarta dari Depo Lebak Bulus hingga Bunderan HI. MP/Asropih

Hal ini berbanding terbalik dengan Anies. Upaya Anies akan berat jika ia ingin menduduki kembali kursi Gubernur DKI atau menyalonkan diri jadi calon presiden (Capres), lantaran tidak ada lagi mesin pendongkrak popularitasnya atau tidak memiliki jabatan.

"Itu menjadi tantangan berat baginya. Harusnya punya posisi lain," terang Ujang.

Sedangkan, jika UU Pilkada direvisi dan digelar pada 2022 dan 2023 sosok Anies sangat diuntungkan. Anies dapat terpilih lagi sebagai orang nomor satu di Jakarta. Karena posisi dia adalah incumbent.

Bahkan, Pilkada 2022 dapat memuluskan Anies untuk maju dalam pertarungan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Dan itu bisa jadi jembatan untuk nyapres," tutup Ujang.

Seperti diketahui, saat ini DPR sedang mengkaji UU tentang penyelenggaraan Pilkada. Pembahasan itu digelar untuk memutuskan apakah Pilkada digelar serentak dangan pileg dan Pilres atau siklus 5 tahunan.

Baca Juga:

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaran Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 mendatang. Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir pada 2020.

Alasan DPR ingin menormalkan kembali jadwal pilkada serentak, antara lain melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pileg 2019 yang mengakibatkan banyak korban dari kalangan penyelenggara pemilu. Lainnya lagi keamanan juga menjadi pertimbangan jadwal pilkada dinormalkan kembali menjadi siklus lima tahunan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR

Beredar video di Youtube yang menyatakan politikus Gerindra Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saking Kesalnya, Novel Baswedan Minta Penerornya Sekalian Saja Divonis Bebas
Indonesia
Saking Kesalnya, Novel Baswedan Minta Penerornya Sekalian Saja Divonis Bebas

"Saya tidak yakin kedua orang itu pelakunya," kata Novel

Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu
Indonesia
Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu

Warga Jawa Barat yang beraktivitas di ruang publik diwajibkan memakai masker.

Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI

Seno Adji yang juga mantan pimpinan KPK menyebut bahwa tidak ada unlawful killing terkait dengan kasus penembakan laskar FPI oleh polisi.

Polisi dan Tentara Jaga Ketat Mal dan Pusat Perbelanjaan Saat Libur Lebaran
Indonesia
Polisi dan Tentara Jaga Ketat Mal dan Pusat Perbelanjaan Saat Libur Lebaran

Polda Metro Jaya akan menempatkan personel di mal dan pusat perbelanjaan selama perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Usut Dugaan Rasis Oleh Relawan Jokowi, Penyidik Pakai Konsep Komjen Listyo
Indonesia
Usut Dugaan Rasis Oleh Relawan Jokowi, Penyidik Pakai Konsep Komjen Listyo

Bahwa akun rasisme tersebut ada di media sosial yaitu Facebook

Rutan Surakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba dengan Dilemparkan dari Luar Tembok
Indonesia
Rutan Surakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba dengan Dilemparkan dari Luar Tembok

Bungkusan ini ditemukan oleh sipir yang kebetulan sedang melalukan patroli kamar tahanan pada Kamis malam.

Keterisian Ruang ICU Pasien COVID-19 di Jakarta Capai 47 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang ICU Pasien COVID-19 di Jakarta Capai 47 Persen

Ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU untuk perawatan pasien COVID-19 di Jakarta masih mencukupi.

Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif
Indonesia
Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif

Sekitar 14 ribu orang yang berwisata pada saat cuti bersama Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjalani rapid test COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 Untuk Wartawan di GBK Berjalan Lancar dan Tertib
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Untuk Wartawan di GBK Berjalan Lancar dan Tertib

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan menuturkan, vaksinasi berjalan lancar dan tertib.