Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sangat berpotensi terjadi. Sehingga, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Bahkan, ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tidak bisa dianggap remeh. "Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 emang dilematis, karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama, namun di sisi lain pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik di tingkat lokal dan juga untuk menghindari kekosongan hukum dan kevakuman kekuasaan di daerah yang dapat berujung pada persoalan ketatanegaraan yang pelik menjadi sebuah keniscayaan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center C David Kaligis.

Ia memaparkan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pilkada Serentak. Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan efektif kendati penyelarasan regulasi dengan aturan teknis yang mengatur protokol kesehatan dibuat untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat

"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat di ujung tahapan pilkada dan derasnya arus gugatan," katanya.

Kedua, kata David, potensi terjadinya "electoral frauds", yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID 19 hampir dipastikan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif. Dia mencontohkan, dalam pemungutan suara nanti 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS-TPS tempat mereka memilih harus mematuhi protokol kesehatan, seperti "sosial distancing" atau menjaga jarak. "Maka otomatis akan terjadi antrian panjang yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang bisa berdampak pada pelanggaran teknis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tenaga penyelenggara di tingkat bawah pun akan semakin terkuras dengan mundurnya waktu di TPS-TPS," jelasnya.

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Kondisi itu, dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu dalam proses pengawasan Pilkada dan lengahnya perhatian masyarakat karena COVID-19 dapat menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara, seperti pengerahan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara, politik uang (money politics), dan yang paling parah serta sudah terdeteksi adalah penggelembungan suara di proses rekapitulasi suara.

"Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan pilkada dan tumpulnya penegakkan hukum karena kecurangan-kecurangan yang 'terang' di saat masa COVID-19 dapat mengakibatkan pengerahan atau mobilisasi massa untuk menuntut keadilan elektoral. Apalagi sambil menunggangi isu politik nasional yang sedang hangat," jelasnya. Keempat, tambah dia, sebagai elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan atau elemen-elemen sipil maupun masyarakat pemilih sendiri. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David. Begitupun persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di hari pemungutan suara. Permasalahan administratif yang dapat berkembang ke arah tindak pidana pemilu, jika tidak ditangani atau dicegah sedini mungkin akan terakumulasi menjadi 'amarah publik' yang bergejolak keras.

Baca Juga:

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Varian Baru COVID-19 Asal Inggris Ditemukan, Satgas Perketat Pintu Masuk ke Indonesia
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Asal Inggris Ditemukan, Satgas Perketat Pintu Masuk ke Indonesia

Satgas Penanganan COVID-19 memperketat protokol kesehatan di seluruh akses pintu masuk bandara dan pelabuhan di Indonesia.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022
Indonesia
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022

PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Operasi Zebra 2021, Anies: Kedisiplinan Prokes Kita Terapkan dalam Berlalu Lintas
Indonesia
Operasi Zebra 2021, Anies: Kedisiplinan Prokes Kita Terapkan dalam Berlalu Lintas

Upaya Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2021 dapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental
Indonesia
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental

Bahwa yang dilakukan oleh pembentuk UU melalui UU a quo, sejatinya adalah membentuk sebuah UU baru tentang KPK.

Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta

Kasus aktif adalah pasien yang masih positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri

Merapi Luncurkan Empat Kali Awan Panas hingga 3 Kilometer
Indonesia
Merapi Luncurkan Empat Kali Awan Panas hingga 3 Kilometer

Gunung Merapi meluncurkan empat kali awan panas guguran dengan jarak luncur paling jauh hingga 3.000 meter (3 km) ke arah barat daya.

Krisdayanti Bikin Peserta Pameran Lukisan Bulan Bung Karno Bergelora
Indonesia
Krisdayanti Bikin Peserta Pameran Lukisan Bulan Bung Karno Bergelora

Walau sudah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sejak tahun 2019, namun Krisdayanti belum kehilangan pesona vokalnya.

Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

ICW Sebut Keterlibatan Petinggi Parpol Bikin KPK Takut Tangkap Harun Masiku
Indonesia
ICW Sebut Keterlibatan Petinggi Parpol Bikin KPK Takut Tangkap Harun Masiku

Tiga keterangan itu akan menggambarkan permasalahan utama mengapa Harun terkesan dilindungi oleh KPK

Awal Tahun, Pemerintah Sudah Tambah Utang Rp 25 Triliun
Indonesia
Awal Tahun, Pemerintah Sudah Tambah Utang Rp 25 Triliun

Pada lelang perdana di 2022 ini, penawaran masuk mencapai Rp 77,57 triliun. Namun, pemerintah hanya menyerap dana sebesar Rp 25 triliun.