Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sangat berpotensi terjadi. Sehingga, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Bahkan, ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tidak bisa dianggap remeh. "Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 emang dilematis, karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama, namun di sisi lain pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik di tingkat lokal dan juga untuk menghindari kekosongan hukum dan kevakuman kekuasaan di daerah yang dapat berujung pada persoalan ketatanegaraan yang pelik menjadi sebuah keniscayaan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center C David Kaligis.

Ia memaparkan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pilkada Serentak. Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan efektif kendati penyelarasan regulasi dengan aturan teknis yang mengatur protokol kesehatan dibuat untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat

"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat di ujung tahapan pilkada dan derasnya arus gugatan," katanya.

Kedua, kata David, potensi terjadinya "electoral frauds", yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID 19 hampir dipastikan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif. Dia mencontohkan, dalam pemungutan suara nanti 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS-TPS tempat mereka memilih harus mematuhi protokol kesehatan, seperti "sosial distancing" atau menjaga jarak. "Maka otomatis akan terjadi antrian panjang yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang bisa berdampak pada pelanggaran teknis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tenaga penyelenggara di tingkat bawah pun akan semakin terkuras dengan mundurnya waktu di TPS-TPS," jelasnya.

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Kondisi itu, dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu dalam proses pengawasan Pilkada dan lengahnya perhatian masyarakat karena COVID-19 dapat menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara, seperti pengerahan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara, politik uang (money politics), dan yang paling parah serta sudah terdeteksi adalah penggelembungan suara di proses rekapitulasi suara.

"Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan pilkada dan tumpulnya penegakkan hukum karena kecurangan-kecurangan yang 'terang' di saat masa COVID-19 dapat mengakibatkan pengerahan atau mobilisasi massa untuk menuntut keadilan elektoral. Apalagi sambil menunggangi isu politik nasional yang sedang hangat," jelasnya. Keempat, tambah dia, sebagai elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan atau elemen-elemen sipil maupun masyarakat pemilih sendiri. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David. Begitupun persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di hari pemungutan suara. Permasalahan administratif yang dapat berkembang ke arah tindak pidana pemilu, jika tidak ditangani atau dicegah sedini mungkin akan terakumulasi menjadi 'amarah publik' yang bergejolak keras.

Baca Juga:

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

Polri menangkap 8 orang anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa tempat terkait demo UU Cipta Kerja.

Tiongkok Larang Kripto, Harga Bitcoin Anjlok di Bawah USD 40 Ribu Per 1 BTC
Dunia
Tiongkok Larang Kripto, Harga Bitcoin Anjlok di Bawah USD 40 Ribu Per 1 BTC

Tiongkok mengumumkan bahwa lembaga keuangan dan pembayaran dilarang menetapkan harga atau menjalankan bisnis dalam mata uang virtual

Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona
Indonesia
Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona

"Saya bagga dan senang dapat vaksinasi Sinovac pertama di Solo. Usai disuntik saya sehat bugar serta tidak merasakan sakit," ujar Ade

Pemerintah Diminta Hentikan Publikasi Data-Data Pasien COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Hentikan Publikasi Data-Data Pasien COVID-19

Labor Institute Indonesia juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar

Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House
Indonesia
Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House

Dua kegiatan itu diminta untuk ditiadakan oleh Jokowi bukan tanpa sebab

Tiba di Gedung KPK, Bupati Probolinggo dan Suaminya Membisu
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Bupati Probolinggo dan Suaminya Membisu

Tiba di Gedung KPK sekitar pukul 17.05 WIB, Puput dan sang suami, Hasan nampak membisu saat ditanya sejumlah awak media.

Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas
Indonesia
Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas

Warga ramai-ramai memancing ikan yang lepas dari tempat budi daya dan masuk ke aliran Sungai Martapura akibat banjir.

Lebih Lama, Gibran Keluarkan Aturan Larangan Mudik Per 1 Mei 2021
Indonesia
Lebih Lama, Gibran Keluarkan Aturan Larangan Mudik Per 1 Mei 2021

Warga perantauan asal Solo yang nekat mudik terpaksa dilakukan katantina selama lima hari di Solo Techno Park (STP).

7 Kali Guguran Lava, Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik
Indonesia
7 Kali Guguran Lava, Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik

Yang membedakan aktivitas merapi pada Sabtu ini adalah munculnya satu awan panas guguran pada pukul 08.45 WIB. Kemudian untuk jarak luncur guguran lava maksimum 500 meter.

Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?
Indonesia
Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?

Sesuai KUHAP, KPK sendiri mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap