Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sangat berpotensi terjadi. Sehingga, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Bahkan, ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tidak bisa dianggap remeh. "Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 emang dilematis, karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama, namun di sisi lain pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik di tingkat lokal dan juga untuk menghindari kekosongan hukum dan kevakuman kekuasaan di daerah yang dapat berujung pada persoalan ketatanegaraan yang pelik menjadi sebuah keniscayaan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center C David Kaligis.

Ia memaparkan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pilkada Serentak. Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan efektif kendati penyelarasan regulasi dengan aturan teknis yang mengatur protokol kesehatan dibuat untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat

"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat di ujung tahapan pilkada dan derasnya arus gugatan," katanya.

Kedua, kata David, potensi terjadinya "electoral frauds", yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID 19 hampir dipastikan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif. Dia mencontohkan, dalam pemungutan suara nanti 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS-TPS tempat mereka memilih harus mematuhi protokol kesehatan, seperti "sosial distancing" atau menjaga jarak. "Maka otomatis akan terjadi antrian panjang yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang bisa berdampak pada pelanggaran teknis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tenaga penyelenggara di tingkat bawah pun akan semakin terkuras dengan mundurnya waktu di TPS-TPS," jelasnya.

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Kondisi itu, dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu dalam proses pengawasan Pilkada dan lengahnya perhatian masyarakat karena COVID-19 dapat menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara, seperti pengerahan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara, politik uang (money politics), dan yang paling parah serta sudah terdeteksi adalah penggelembungan suara di proses rekapitulasi suara.

"Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan pilkada dan tumpulnya penegakkan hukum karena kecurangan-kecurangan yang 'terang' di saat masa COVID-19 dapat mengakibatkan pengerahan atau mobilisasi massa untuk menuntut keadilan elektoral. Apalagi sambil menunggangi isu politik nasional yang sedang hangat," jelasnya. Keempat, tambah dia, sebagai elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan atau elemen-elemen sipil maupun masyarakat pemilih sendiri. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David. Begitupun persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di hari pemungutan suara. Permasalahan administratif yang dapat berkembang ke arah tindak pidana pemilu, jika tidak ditangani atau dicegah sedini mungkin akan terakumulasi menjadi 'amarah publik' yang bergejolak keras.

Baca Juga:

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Tetapkan Eks Pejabat Kemenag Tersangka Korupsi Komputer Madrasah
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Pejabat Kemenag Tersangka Korupsi Komputer Madrasah

Tersangka baru tersebut yakni mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis, Kemenag Undang Sumantri.

 Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies
Indonesia
Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

"Tapi ketika ada banjir (pada) 1 Januari sampai sekarang datang ke Jakarta, tanpa di-bully pun Anies itu turun (elektabilitas) dengan sendirinya," kata Adi Prayitno

Perubahan Divhumas Polri Jadi Badan Dianggap untuk Akomodir Perwira yang Nganggur
Indonesia
Perubahan Divhumas Polri Jadi Badan Dianggap untuk Akomodir Perwira yang Nganggur

Neta S Pane mengkritik rencana pengembangan Divisi Humas Polri menjadi Badan Humas.

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi
Indonesia
Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

"Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret "demokrasi perwakilan". Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini," kata Bivitri

Kepala BNPB Singgung Soal Ketegasan Pemimpin dalam Atasi Banjir, Sindir Anies?
Indonesia
Kepala BNPB Singgung Soal Ketegasan Pemimpin dalam Atasi Banjir, Sindir Anies?

Kepala BNPB Doni Monardo mengharapkan ketegasan para pemimpin daerah dalam mengingatkan masyarakat untuk mengungsi.

Pengamat Sebut Jakarta Bisa Chaos jika Lockdown
Indonesia
Pengamat Sebut Jakarta Bisa Chaos jika Lockdown

Berbeda dengan ASN, pegawai kantoran, dan pekerja kreatif yang bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah.

Anak Buah Anies Bakal Diperiksa atas Robohnya Bangunan di Slipi
Indonesia
Anak Buah Anies Bakal Diperiksa atas Robohnya Bangunan di Slipi

Aparat kepolisian hingga kini masih menelisik kasus ambruknya ruko Alfamart di Jalan Letjen Katamso.

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Kadinkes Ungkap Pasien Terduga Corona di RSUP Kepri Positif HIV/AIDS
Indonesia
Kadinkes Ungkap Pasien Terduga Corona di RSUP Kepri Positif HIV/AIDS

Penderita HIV/Aids dalam kondisi stadium lanjut mudah tertular penyakit lainnya seperti Covid-19

Libur Panjang Polda Metro Jaya Bikin 16 Titik Pos Pengamanan
Indonesia
Libur Panjang Polda Metro Jaya Bikin 16 Titik Pos Pengamanan

Ada lima titik rawan kemacetan jalur di tol Jakarta-Cikampek bertepatan dengan long weekend.