Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sangat berpotensi terjadi. Sehingga, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Bahkan, ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tidak bisa dianggap remeh. "Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 emang dilematis, karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama, namun di sisi lain pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik di tingkat lokal dan juga untuk menghindari kekosongan hukum dan kevakuman kekuasaan di daerah yang dapat berujung pada persoalan ketatanegaraan yang pelik menjadi sebuah keniscayaan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center C David Kaligis.

Ia memaparkan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pilkada Serentak. Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan efektif kendati penyelarasan regulasi dengan aturan teknis yang mengatur protokol kesehatan dibuat untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat

"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat di ujung tahapan pilkada dan derasnya arus gugatan," katanya.

Kedua, kata David, potensi terjadinya "electoral frauds", yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID 19 hampir dipastikan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif. Dia mencontohkan, dalam pemungutan suara nanti 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS-TPS tempat mereka memilih harus mematuhi protokol kesehatan, seperti "sosial distancing" atau menjaga jarak. "Maka otomatis akan terjadi antrian panjang yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang bisa berdampak pada pelanggaran teknis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tenaga penyelenggara di tingkat bawah pun akan semakin terkuras dengan mundurnya waktu di TPS-TPS," jelasnya.

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Kondisi itu, dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu dalam proses pengawasan Pilkada dan lengahnya perhatian masyarakat karena COVID-19 dapat menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara, seperti pengerahan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara, politik uang (money politics), dan yang paling parah serta sudah terdeteksi adalah penggelembungan suara di proses rekapitulasi suara.

"Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan pilkada dan tumpulnya penegakkan hukum karena kecurangan-kecurangan yang 'terang' di saat masa COVID-19 dapat mengakibatkan pengerahan atau mobilisasi massa untuk menuntut keadilan elektoral. Apalagi sambil menunggangi isu politik nasional yang sedang hangat," jelasnya. Keempat, tambah dia, sebagai elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan atau elemen-elemen sipil maupun masyarakat pemilih sendiri. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David. Begitupun persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di hari pemungutan suara. Permasalahan administratif yang dapat berkembang ke arah tindak pidana pemilu, jika tidak ditangani atau dicegah sedini mungkin akan terakumulasi menjadi 'amarah publik' yang bergejolak keras.

Baca Juga:

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta BUMN Produksi Massal Bilik Disinfektan
Indonesia
DPR Minta BUMN Produksi Massal Bilik Disinfektan

BUMN manufaktur, kata dia, bisa diandalkan untuk mempercepat produksi massal bilik-bilik sterilisasi tersebut, antara lain menyediakan cairan disinfektan.

NTB Laporkan 25 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
NTB Laporkan 25 Kasus Positif COVID-19

Tambahan kasus positif COVID-19 setelah petugas menelusuri 1.200 orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Bio Farma dan Badan POM Cek Mutu Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
Bio Farma dan Badan POM Cek Mutu Vaksin COVID-19 Sinovac

Bio Farma akan kembali mendatangkan 2020 sebanyak 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku, dan sisa dari 3 juta dosis vaksin.

Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa
Indonesia
Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa

Satu unit mobil patroli milik Polres Metro Tangerang Kota dihancurkan massa demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19

Angka 43 tersebut termasuk sebagian wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Kota Tangerang, Bekasi, Depok, Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022
Indonesia
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022

Pemulihan kinerja bisnis BUMN, tergantung jenis bisnisnya karena dengan kondisi normal baru, banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya dan harus beradaptasi.

Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta

"Alkohol yang kami bebaskan dari cukai tersebut diperuntukan untuk memproduksi hand sanitizer yang bersifat nonkomersial," ujar Budi

Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa
Indonesia
Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa

Rencana membubarkan lembaga dan komisi merupakan komitmen keseriusan Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN
Indonesia
Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN

Kerjasama itu dilakukan agar Islam ramah ala NU dapat mewarnai pemahaman keagamaan di lingkungan kementerian BUMN