Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan Operasi Yustisi saat PSBB di Jakarta. (Foto: TMC Polda Metro Jata)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta memastikan Ibu Kota Jakarta tidak akan menerapkan kebijakan penguncuan wilayah pada akhir pekan. Wacana lockdown akhir pekan diungkakan politisi Senayan.

"Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan ‘lockdown’ di akhir pekan," ujar mantan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan di akun Twitter miliknya @aniesbaswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies menegaskan, tetap memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, masyarakat harus lindungi diri dan lingkungan dengan tetap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Baca Juga:

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Pandemi masih ada, #PSBBJakarta masih berlaku, lindungi diri anda, keluarga dan lingkungan anda dengan disiplin menjalankan 3M," ujarnya.

Kalangan pengusaha di DK Jakarta sudah melakukan pertemuan pada hari Kamis, 4 Februari 2021, dipimpin oleh Sutrisno Iwantono selaku Ketua BPD Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta.

Ia berpendapat bila sampai ada lockdown di akhir pekan maka hotel dan resto akan berada di dalam situasi yang semakin terpuruk. PHRI Pusat melakukan survei di bulan September 2020 terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia, dengan 4.469 responden.

Ditemukan sekitar 1.033 restoran yang tutup permanen. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, bisa diperkirakan sekitar 125 - 150 restoran yang tutup per bulan. Jika Opsi ini berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750.

Wisma Atlet. (Foto: Antara)
Wisma Atlet. (Foto: Antara)

BPD PHRI DKI Jakarta menyampaikan keberatan dan masukan:

1. Restoran yang sudah menerapkan Protokol Kesehatan untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21:00 dengan kapasitas duduk makan menjadi 50%.

2. Pemda DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan.

3. Memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield di tengah masyarakat terutama di klaster utama penular. Khusus untuk pusat perbelanaan dapat disediakan GeNose biaya dari pemerintah.

4. Tidak membuat kebijakan sama rata untuk semua, yang akan memperburuk situasi ekonomi. Mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi Pelaku Usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan

5. Mohon ada skema bantuan akibat yang dialami oleh Hotel dan Restoran karena pengetatan, kerugian dalam hal sebagai berikut:

BPD PHRI DKI Jakarta mengingatkan para Pelaku Usaha untuk tetap optimis dan semangat dalam menjalani situasi yang tidak terelakkan ini.

DKI Jakarta mencatat penambahan 3.340 kasus baru COVID-19 pada Jumat (5/2). Dengan penambahan ini, maka total kasus COVID-19 di Jakarta saat ini mencapai angka 287.233 kasus.

Dari jumlah tersebut, 256.702 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 89,4 persen. Sementara 4.502 orang dinyatakan meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,6 persen.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 26.029 kasus. Sedangkan persentase kasus positif atau positivity rate di Jakarta selama sepekan terakhir sebesar 20,3 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,4 persen.

Baca Juga:

Dihantam Pandemi Corona, Penjualan Aksesoris Imlek di Pasar Gede Solo Anjlok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Golkar Sebut RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi
Indonesia
Legislator Golkar Sebut RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Nurul dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Jokowi Teken PP baru, Menteri Bisa Gugat Direksi dan Komisaris Jika BUMN Rugi
Indonesia
Jokowi Teken PP baru, Menteri Bisa Gugat Direksi dan Komisaris Jika BUMN Rugi

Presiden Jokowi mewajibkan seluruh direksi dan komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola rugi.

Uang Tunai Rp 175 Triliun Lebih Siap Penuhi Kebutuhan Ramadan-Idul Fitri
Indonesia
Uang Tunai Rp 175 Triliun Lebih Siap Penuhi Kebutuhan Ramadan-Idul Fitri

Penukaran uang tunai sudah bisa dilakukan masyarakat mulai 4 April sampai 29 April 2022.

Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng
Indonesia
Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng

Kota Solo menjadi daerah yang capaian vaksinasi boosternya mencapai 57,42 persen, kemudian disusul Kota Semarang 50,14 persen, dan Kota Magelang 45,42 persen.

Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak
Indonesia
Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak

Partai Nasdem mengajak DPR dan pemerintah menyikapi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara bijak. Sebab, tuntutan BEM SI yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia.

PVMBG Peringatkan Masih Ada Potensi Bahaya Erupsi Semeru
Indonesia
PVMBG Peringatkan Masih Ada Potensi Bahaya Erupsi Semeru

Sedangkan dari kegempaan tidak menunjukkan adanya kenaikkan jumlah dan jenis gempa

Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Siang Ini
Indonesia
Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Siang Ini

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo juga menyampaikan, hari ini akan diumumkan hasil autopsi ulang Brigadir J.

Penyebab Sementara Kecelakaan Transjakarta di Depan Ratu Plaza
Indonesia
Penyebab Sementara Kecelakaan Transjakarta di Depan Ratu Plaza

Saat ini, personel polisi dari Laka Lantas Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan

Giring Sang Penggerus Popularitas Anies dan Bumerang untuk PSI
Indonesia
Giring Sang Penggerus Popularitas Anies dan Bumerang untuk PSI

Menurut Wasis, serangan terhadap Anies justru kontraproduktif bagi PSI. Ia menyebut serangan tersebut bisa jadi bumerang bagi elektabilitas PSI jika partai ini tidak punya bukti kuat dan otentik.

PN Jaksel Batasi Pengunjung saat Sidang Ferdy Sambo
Indonesia
PN Jaksel Batasi Pengunjung saat Sidang Ferdy Sambo

Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto menyebut, aturan itu diberlakukan lantaran kasus Ferdy Sambo begitu menyita publik untuk mengikuti perkembangan persidangannya.