Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK Ketua DPP Partai Perindo Heri Budianto memberikan pernyataan pers di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Jumat. (ANTARA/Imam Budilaksono)

MerahPutih.com - Partai Perindo dan bersama parpol nonparlemen akan akan daftarkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka ingin presidential threshold menjadi 0 Persen.

“Terkait ‘presidential threshold’, kami dukung 0 persen. Perindo bersama parpol nonparlemen akan daftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Ketua DPP Partai Perindo Heri Budianto di Jakarta, Jumat (8/4).

Baca Juga

Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen

Heri menyampaikan, partai non parlemen yang mendukung presidential threshold di antaranya Berkarya, PSI, PBB dan PKP. Partai nonparlemen ini berencana menggugat ke MK dalam waktu dekat.

"Suara parpol nonparlemen sangat signifikan mencapai 9,7 persen berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019," lanjut Heri.

Baca Juga

PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK

Koordinator Jubir Partai Perindo itu mengatakan terkait nama calon presiden yang akan diusung parpol nonparlemen pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, semua parpol masih menyamakan pandangan.

“Saat ini Perindo bersama parpol nonparlemen menyamakan pandangan terhadap siapa yang dicalonkan. Kalau Perindo, nanti Ketua Umum yang akan menyampaikan,” tuturnya

Menurut Heri, wacana untuk mengajukan capres pada Pilpres 2024 tetap ada dan internal partainya masih mendiskusikan.

Dia mengatakan Perindo sebagai parpol yang belum masuk DPR RI tentu harus berkoalisi dengan parpol lain ketika ingin mengusung ataupun mendukung capres. (*)

Baca Juga

Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako
Indonesia
RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan definisi terkait dengan yang dimaksud dengan barang pokok yang akan dikenakan PPN, padahal itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan hajat hidup banyak orang," kata Vera

Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan
Indonesia
Tampil ke Publik, Anggiat Pasaribu Resmi Cabut Laporan dan Minta Maaf ke Arteria Dahlan

Kedatangan Anggiat Pasaribu juga sekaligus untuk mencabut laporannya di Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

KPK Dorong Komitmen para Pemangku Regulasi Pendidikan Anti Korupsi
Indonesia
KPK Dorong Komitmen para Pemangku Regulasi Pendidikan Anti Korupsi

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) 2021 terus berlanjut.

Peringatan 40 Harian Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Suksesi Adipati Belum Ditentukan
Indonesia
Peringatan 40 Harian Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Suksesi Adipati Belum Ditentukan

Puro Mangkunegaran menggelar peringatan 40 hari wafatnya Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegaran (KGPAA) IX, Senin (20/9) malam.

Terima Komisi Miliaran, Mantan Direktur Askrindo Dibui Kejagung
Indonesia
Terima Komisi Miliaran, Mantan Direktur Askrindo Dibui Kejagung

Dalam perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari share komisi sejumlah Rp 611.428.130 (juta), USD 762.900 dan SGD 32 ribu.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial Meninggal Saat Hendak Jadi Khatib Jumat
Indonesia
Wali Kota Bandung Oded M. Danial Meninggal Saat Hendak Jadi Khatib Jumat

Belum ada informasi resmi terkait penyebab meninggalnya Wali Kota yang terpilih pada 2018 ini.

Petinggi Kemendag Dipusingkan dengan Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi
Indonesia
Petinggi Kemendag Dipusingkan dengan Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi

Petinggi Kemendag mengaku pusing dengan tidak stabilnya harga komoditas pangan di pasaran yang sudah terjadi pada akhir 2021 lalu.

Salah Satu Faktor Pendorong Penyelenggara Negara Korupsi
Indonesia
Salah Satu Faktor Pendorong Penyelenggara Negara Korupsi

Ia menjelaskan bentuk dan jenis konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif

400 Rumah dan Toko Serta 1500 Orang Jadi Korban Kebakaran di Pasar Gembrong
Indonesia
400 Rumah dan Toko Serta 1500 Orang Jadi Korban Kebakaran di Pasar Gembrong

Luas area terbakar sekitar 1.200 meter persegi dengan objek terbakar 400 bangunan terdiri dari rumah dan pertokoan di RT 2, 3, 4, 5 dan 6 RW 01.

Pemkot Yogyakarta Siapkan Tempat Vaksinasi COVID-19 untuk Pengunjung Malioboro
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Siapkan Tempat Vaksinasi COVID-19 untuk Pengunjung Malioboro

Vaksinasi ini diberikan secara cuma-cuma untuk pengunjung kawasan legendaris tersebut.