PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara Bimtek Anggota Legislatif PKS se-Jatijaya di Surabaya, Kamis (30/3). (M Hilal/PKSFoto)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajukan uji yudisial atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai dakwah ini hendak menguji soal syarat ambas batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyatakan, partainya sebagai bagian dari kehidupan demokrasi bangsa akan menggunakan hak konstitusi dengan menguji Presidential Threshold ke MK.

Baca Juga

Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja

"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Syaiku di Surabaya, Rabu (30/3) malam.

Menurut Syaikhu, PKS ingin menguji bagi kehidupan demokrasi di Indonesia berapa angka ambang batas pencalonan presiden yang ideal.

"Kita ingin uji sebenarnya berapa angka yang wajar dan layak bagi kehidupan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

PKS Nilai Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan

Syaikhu menerangkan, pengalaman Presidential Threshold 20 persen telah menimbulkan polarisasi yang kuat di masyarakat.

Polarisasi yang kuat di antara anak bangsa ini menimbulkan pembelahan yang tajam yang jika tidak segera dipulihkan bisa menyimpan rasa sakit.

"Kita ingin mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat dengan tidak terjadinya pembelahan akibat hanya adanya dua pasang calon misalnya," pumgkas Syaikhu. (Pon)

Baca Juga

PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing
Indonesia
Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan tenaga honorer dibolehkan dengan pola outsourcing.

Sopir Gocar yang Diduga Perkosa Perawat Ditetapkan sebagai Tersangka
Indonesia
Sopir Gocar yang Diduga Perkosa Perawat Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan HS sebagai tersangka

Anies Belum Temukan Pelanggaran Prokes di Mal
Indonesia
Anies Belum Temukan Pelanggaran Prokes di Mal

pemerintah pusat memperbolehkan pusat perbelanjaan dibuka kembali. Aturan itu mulai berlaku ketika perpanjangan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, dari 10 hingga 16 Agustus 2021.

Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik
Indonesia
Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik

61 orang dokter itu, yang sudah divaksin baru 14, yang lain belum

Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin
Indonesia
Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin

Pemilik Bank Panin Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

DPR Sahkan Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
Indonesia
DPR Sahkan Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

DPR RI mengesahkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Pengambilan keputusan diambil dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2).

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik
Indonesia
Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik

Masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran masih saja terjadi, meski kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diberlakukan.

PT KAI Tertibkan 137 Bangunan Liar di Lintas Stasiun Angke-Kampung Bandan
Indonesia
PT KAI Tertibkan 137 Bangunan Liar di Lintas Stasiun Angke-Kampung Bandan

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengungkapkan, lebih dari 137 bangli ditertibkan dari lokasi yang mayoritas bangunan non permanen.

Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam rasuah tersebut sebanyak Rp 127,736 miliar.

Alasan Satgas COVID-19 Jadikan Sertifikat Vaksinasi Syarat Utama Mobilitas Warga
Indonesia