Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Foto: Fraksi PKS

MerahPutih.com - Langkah sejumlah pihak yang mengajukan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden 20 persen (Presidential Threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuai dukungan.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menuturkan, hal tersebut adalah perkembangan positif sikap MK yang tak menolak judicial review tersebut.

Baca Juga

Soal Gugatan Presidential Threshold, PDIP Ibaratkan Ujian Masuk Universitas Berkualitas

“Itulah harapan Warga ketika ajukan judicial review agar MK mengedepankan aspek ketentuan Konstitusi terkait kedaulatan rakyat dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut," kata Hidayat dalam keteranganya, Sabtu (8/1).

HNW meminta hakim menerima permohonan untuk koreksi PT 20 persen menjadi 0 persen itu dapat dikabulkan. Hal ini agar Pilpres 2024 kelak lebih memenuhi asas konstitusi dengan kedaulatan Rakyatnya.

Termasuk menjanjikan kemungkinan hasil yang lebih berkualitas, dan tidak mengulangi pembelahan sebagaimana dalam Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019.

"Karena sangat terbatasnya capres/cawapres akibat pemberlakuan Pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen,” jelasnya.

Lalu, hal ini dianggap penting agar Pilpres 2024 lebih baik dengan menghadirkan banyak pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana harapan publik. Sehingga, akan lebih banyak putra-putri terbaik bangsa yang ikut dalam kontestasi.

"Dan tidak mengulangi skeptisisme publik, dan tak mengulangi pembelahan berkepanjangan di tingkat Rakyat sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019, akibat pemberlakuan PT 20 persen,” ujar HNW yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini.

Baca Juga

ASN Gugat Presidential Threshold, Menpan RB Diminta Turun Tangan

Ia meyakini, apabila nantinya MK mengabulkan permohonan tersebut, masih relatif cukup waktu bagi DPR, Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk membuat aturan pelaksananya.

“Jadi, agar tidak ada pihak yang berkilah bahwa karena keterbatasan waktu, pelaksanaan keputusan MK yang mengubah PT 20 persen menjadi 0 persen persen tidak bisa dilakukan," tutup HNW.

Sekedar informasi, ada sejumlah pihak di antaranya dua anggota DPD, Fachrul Razi dan Bustami Zainudin juga mengajukan hal serupa. Lalu ada Partai Ummat yang juga ikut mengajukan.

Selain itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan ke MK agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dihapus. Gugatan itu tercatat di laman MK dengan nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021. (Knu)

Baca Juga

ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Minta Maaf Ada Anggotanya Lakukan Perkosaan di Polsek
Indonesia
Polri Minta Maaf Ada Anggotanya Lakukan Perkosaan di Polsek

Polri berjanji akan segera memecat oknum polisi bernama Briptu II

2.500 Ofisial Tim Akan Hadir di MotoGP Mandalika
Indonesia
2.500 Ofisial Tim Akan Hadir di MotoGP Mandalika

“Perkiraan official crew dan Pembalap untuk MotoGP pada Maret 2022 di Mandalika sebanyak 2.500 orang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (21/2).

Jaktim dan Jaksel Diperkirakan Hujan Ringan Minggu (24/10) Siang
Indonesia
Jaktim dan Jaksel Diperkirakan Hujan Ringan Minggu (24/10) Siang

Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan mengalami hujan ringan pada Minggu siang

Jokowi Akui Ada Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Jokowi Akui Ada Kenaikan Kasus COVID-19

Jokowi juga ingatkan kepala daerah agar memperkuat tracing (pelacakan) dan testing (pengujian)

Kemenparekraf Bikin 15 Posko dan Bagikan Voucher ke Pemudik
Indonesia
Kemenparekraf Bikin 15 Posko dan Bagikan Voucher ke Pemudik

Lebaran menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah karena diprediksi akan ada perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp 72 triliun.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang

"Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 82.687 orang yang masih dirawat atau yang isolasi mandiri," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta Senin (12/7).

KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan
Indonesia
KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan

"Itu kan proses. Proses (penyidikan) kan tidak bisa cepat-cepat," ucap Ketua KPK Firli Bahuri

Luncurkan Unit Pengumpul Zakat, Kemenko: Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
Luncurkan Unit Pengumpul Zakat, Kemenko: Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah digulirkan sampai saat ini, guna mengatasi dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat, sekaligus membantu mendorong peningkatan daya beli masyarakat di tengah pandemi. Dalam upaya tersebut tentunya masih diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dengan mengoptimalisasi dana sosial.

239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN

Firli mengaku miris melihat angka itu. Pasalnya, anggota DPR wajib melaporkan kekayaannya selama menjabat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau

1.707 industri juga telah mendapatkan sertifikasi blue dan gold dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), yang berdampak pada pengurangan Gas Rumah Kaca kurang lebih sebesar 93,83 juta ton dan pengurangan polutan sebesar 50,59 juta ton.