Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021 Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin memberikan pandangannya terkait Permendikbudristek No.30 /2021. Amiruddin menilai, keluarnya Permendikbudristek itu sudah tepat.

Sebab, aturan pokok Permendikbudristek No.30 /2021 berisikan, pencegahan dan pelarangan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Baca Juga

PKS Sebut Permendikbudristek Buka Celah Pelegalan Kebebasan Seks

"Karena belakangan ini kerap muncul kepermukaan terjadinya kekerasan seksual di kalangan Kampus," kata Amiruddin dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (11/11).

Komnas HAM memandang substansi dari Permendikbudristek itu sejalan dengan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan memiliki perspektif keadilan gender yang kuat.

Hal ini sejalan dengan pasal 29 UU No.39/1999 tentang HAM, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.” Hak ini masuk ke dalam “Hak atas Rasa Aman.”

"Kampus sudah seharusnya menjadi tempat bagi terlindunginya hak atas rasa aman tersebut," jelas Amiruddin.

Baca Juga

Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus

Amiruddin yakin, pemberlakuan Permendikbudristek itu, demi mencegah kekerasan seksual terjadi. "Termasuk menjadi dasar untuk mengambil tindakan hukum kepada pelakunya jika telah terjadi," tutup Amiruddin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemendikbud Ristek, Nizam menegaskan, beleid ini sama sekali tidak melegalkan seks bebas.

Ia menjelaskan, “consent” dalam isi beleid tersebut merujuk pada konteks adanya unsur pemaksaan terkait suatu tindak kekerasan.

Dalam KBBI kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan, ada unsur pemaksaan. Jadi, lanjut Nizam, kata consent tersebut dalam konteks unsur pemaksaan.

"Sama sekali tidak ada dalam pikiran kami untuk melegalkan perzinaan,” kata Nizam, Rabu (10/11). (Knu)

Baca Juga

Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Pelajar China Disuntik Vaksin Kosong di Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Pelajar China Disuntik Vaksin Kosong di Jakarta

Beredar di media sosial informasi yang menyebutkan jika ada sekitar 600 pelajar China disuntik vaksin kosong di Jakarta.

Semeru Kembali Erupsi, Luncurkan Awan Panas 4,5 KM
Indonesia
Semeru Kembali Erupsi, Luncurkan Awan Panas 4,5 KM

Data terkini, aktivitas kegempaan Semeru tercatat letusan satu kali, awan panas guguran dua kali, dan gempa tekntonik empat kali.

Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen
Indonesia
Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen

Kinerja pemerintah di bidang infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah saat ini justru menunjukkan angka kepuasan masyarakat yang tertinggi

Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri

Karantina sendiri merupakan kebijakan kompleks dengan alur yang cukup panjang

 Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan
Indonesia
Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan

Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun

DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur
Indonesia
DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur

Komisi II DPR RI mempertanyakan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengingat penerapan KTP Elektronik sudah berjalan 11 tahun yang dimulai sejak tahun 2011.

Kebahagiaan Pemilik Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Saat Ada Superbike
Indonesia
Kebahagiaan Pemilik Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Saat Ada Superbike

Pelaksanaan pembangunan Sarhunta di KSPN Mandalika totalnya sebanyak 915 unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang MotoGP dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara.

Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan
Indonesia
Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan

Pras sangat menantikan panggilan dari BK DPRD atas laporan 7 Fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E.

Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah

Pernyataan spontan pun bisa dengan cepat tersebar dalam hitungan menit bahkan detik

KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Tabanan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, tahun anggaran 2018.