Permen Nadiem Batasi Pertemuan Mahasiswa dan Pendidik di Luar Jam Kampus Unjuk rasa mendesak penuntasan hukum kasus kekerasan seksual. (Foto Antara/Wahyu Putro A) (Foto Antara/Wahyu Putro A/)

MerahPutih.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di lingkungan perguruan tinggi sejalan dengan tujuan pendidikan.

Namun, aturan ini menuai pro dan kontra di kalangan pemanku pendidikan dan Ormas Islam, terutama perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa ”tanpa persetujuan korban” dalam Permen Dikbudristek No 30Tahun 2021, mendegradasi substansi kekerasan seksual, yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada “persetujuan korban (consent)”.

Baca Juga:

Kekerasan Pada Anak Bakal Dicantumkan di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Plt Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menegaskan, substansi Permen PPKS sejalan dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia.

Menurut dia, kekerasan seksual merupakan salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Permendikbudristek tersebut mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik, sehingga menyebabkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi selama ini tidak tertangani sebagaimana mestinya.

"Dampak kerugian fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual menjadikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak optimal dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Sudah sepatutnya kekerasan seksual tidak terjadi, apalagi di lingkungan pendidikan," kata dia.

Ia mengatakan, menjadi kewenangan Kemendikbudristek untuk mengatur setidaknya sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sanksi punitif lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengingat Permen PPKS.

Permen PPKS, kata ia, disusun dengan mengingat adanya 10 peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya di mata hukum, serta telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam peraturan yang terdiri atas 58 pasal tersebut, disebutkan sejumlah kewajiban perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Demo usut kekerasan seksual di kampus. (Foto: Antara)
Demo usut kekerasan seksual di kampus. (Foto: Antara)

Pada pasal 6 dijelaskan pencegahan melalui pembelajaran, yakni pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian.

Sementara pada tata kelola, perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, membentuk satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu juga, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus, dan atau di luar area kampus.

Sementara, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai dalammasalah Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 Persyarikatan Muhammadiyah melalui mengajukan rekomendasi:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyusun kebijakan dan regulasi sebaiknya lebih akomodatif terhadap publik terutama berbagai unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan tertib asas, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya merumuskan kebijakan dan peraturan berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021, agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara materil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Knu)

Baca Juga:

Alasan Muhammadiyah Desak Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kampus Dicabut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Baterai HP Kurang dari 10 Persen Bahaya Radiasi Naik 1.000 Kali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Baterai HP Kurang dari 10 Persen Bahaya Radiasi Naik 1.000 Kali

Radiasi ponsel genggam akan meningkat 1000 kali jika kondisi baterai kurang dari 10 persen.

Sidang Etik: Kapolsek Perkosa Anak Tersangka Direkomendasikan Dipecat
Indonesia
Sidang Etik: Kapolsek Perkosa Anak Tersangka Direkomendasikan Dipecat

Kepala Polsek berinisial Inspektur Polisi Satu IDGN dinyaakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Menkominfo Sebut DEWG Jembatan Diskusi Transformasi Digital Negara Anggota G20
Indonesia
Menkominfo Sebut DEWG Jembatan Diskusi Transformasi Digital Negara Anggota G20

Pemerintah Republik Indonesia akan menjembatani diskusi dan berbagi pengalaman antarnegara anggota G20

Akibat Perang, Perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina Anjlok dan Defisit
Indonesia
Akibat Perang, Perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina Anjlok dan Defisit

"Mudah-mudahan ketegangan semakin cepat selesai sehingga kita bisa cepat memperbaiki neraca perdagangan kita dengan kedua negara," kata Margo.

WNI dari Daerah Penyebaran Omicron Tetap Bisa Pulang ke Tanah Air
Indonesia
WNI dari Daerah Penyebaran Omicron Tetap Bisa Pulang ke Tanah Air

Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah potensi penyebaran Omicron tidak akan ditolak apabila masuk ke tanah air.

Idul Adha 2022 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Berikut Penjelasan BRIN
Indonesia
Idul Adha 2022 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Berikut Penjelasan BRIN

Lalu, kapan Idul Adha 2022? Adakah potensi perbedaan perayaan Lebaran Haji tersebut?

Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT
Indonesia
Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT

Pemerintah DKI Jakarta akan segera menyampaikan nasib izin operasional organisasi kemanusiaan ACT (aksi cepat tanggap) menyusul sejumlah petinggi ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Ayo Taat Prokes, Kasus COVID-19 Bertambah Lebih dari 40 Ribu Per Hari
Indonesia
Ayo Taat Prokes, Kasus COVID-19 Bertambah Lebih dari 40 Ribu Per Hari

Pemerintah memperbaharui data kasus COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat (11/2), tercatat ada 40.489 kasus baru Corona yang terdeteksi.

Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengedepankan konsep Indonesiasentris, sebagaimana cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yang ingin menempatkan Kalimantan sebagai pusat pemerintahan.

Kemendagri Akan Terbitkan Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah
Indonesia
Kemendagri Akan Terbitkan Aturan Teknis Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan teknis penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah.