Novel Baswedan Pertanyakan Alasan Ketua KPK Minta Dirinya Tak Tangani Perkara Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempertanyakan alasan Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 itu, Novel dan 74 pegawai lainnya harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.

"Maksudnya, tujuannya apa tidak boleh menangani perkara, itu sebenarnya tidak ada korelasi tuh," kata Novel saat dikonfirmasi, Rabu (12/5).

Baca Juga:

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

Novel menilai tak ada kaitannya tak lolos asesmen TWK dengan penonaktifan pegawai. Tak lolos TWK sejatinya hanya berimbas pada statusnya yang belum menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Lulus tidak lulus asesmen, ini asesmen lo, bukan penyaringan, bukan seleksi, artinya tidak akan putus dan tindakan itu kan bisa dilihat sebagai tindakan yang sewenang-wenang," ujar Novel.

Novel merasa statusnya kini terombang-ambing tak ada kejelasan. Pasalnya, Novel dan 74 pegawai lainnya tidak dipecat, namun dibatasi kinerjanya.

"Ini yang menurut saya tampak kesewenang-wenangannya ya, ada tindakan-tindakan melebihi kewenangan yang dimiliki. Sementara kami pada posisi yang tidak diberhentikan, jadi ke kantor, ya ke kantor saja. Kan gitu," ujarnya.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah pihaknya telah menonaktifkan ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Pasalnya, kata dia, seluruh hak dan tanggung jawab para pegawai tersebut masih berlaku.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," kata Ali, dalam keterangannya, kemarin.

Ia menekankan, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," kata Ali.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Baca Juga:

Novel Cs Layak Diprioritaskan Jadi Tenaga Kerja Kontrak di KPK

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga:

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa 6,3 Guncang Sumbar
Indonesia
Gempa 6,3 Guncang Sumbar

Sampai saat ini, belum ada informasi kepanikan atau kerusakan akibat gempa ini atau informasi perkembangan lainnya. Situs BMKG sampai pukul 09.30 WIB masih menampilkan peringatan gempa.

Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada
Indonesia
Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada

Dari elektabilitas calon Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie unggul dengan 33,3 persen, disusul Muhamad (21,0 persen), dan Siti Nur Azizah (10,3 persen).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam

Dalam unggahan Amirul itu menyatakan bahwa keduanya tengah ngobrol membicarakan warga yang "tenggelam"

Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam
Indonesia
Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam

Siklon Tropis Seroja menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang pasang

Dewas KPK Masih Pelajari Laporan ICW Soal Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Masih Pelajari Laporan ICW Soal Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud)

Bertambah 1.748 Kasus, Penderita COVID-19 di Indonesia Capai 102 Ribu
Indonesia
Bertambah 1.748 Kasus, Penderita COVID-19 di Indonesia Capai 102 Ribu

Sejumlah sektor yang semula ditutup mulai dibuka kembali

Polisi Rambah Dunia Maya Cari Jejak Digital Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Rambah Dunia Maya Cari Jejak Digital Editor Metro TV

Penyidik juga sedang menelusuri sidik jari pelaku

Masyarakat Tionghoa Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Warga Bandung
Indonesia
Masyarakat Tionghoa Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Warga Bandung

Komunitas warga keturunan Tionghoa ini lantas berhimpun dalam sebuah wadah bernama Masyarakat Tionghoa Peduli.

Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Eks Bos BTN Maryono
Indonesia
Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Eks Bos BTN Maryono

Kejagung menemukan pegawai PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada menantu Maryono

Jumlah Kasus Corona Hampir Tembus 90 Ribu
Indonesia
Jumlah Kasus Corona Hampir Tembus 90 Ribu

Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa (21/7) ini dipublikasikan di situs Kementerian Kesehatan.