Novel Baswedan Pertanyakan Alasan Ketua KPK Minta Dirinya Tak Tangani Perkara Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempertanyakan alasan Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 itu, Novel dan 74 pegawai lainnya harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.

"Maksudnya, tujuannya apa tidak boleh menangani perkara, itu sebenarnya tidak ada korelasi tuh," kata Novel saat dikonfirmasi, Rabu (12/5).

Baca Juga:

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

Novel menilai tak ada kaitannya tak lolos asesmen TWK dengan penonaktifan pegawai. Tak lolos TWK sejatinya hanya berimbas pada statusnya yang belum menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Lulus tidak lulus asesmen, ini asesmen lo, bukan penyaringan, bukan seleksi, artinya tidak akan putus dan tindakan itu kan bisa dilihat sebagai tindakan yang sewenang-wenang," ujar Novel.

Novel merasa statusnya kini terombang-ambing tak ada kejelasan. Pasalnya, Novel dan 74 pegawai lainnya tidak dipecat, namun dibatasi kinerjanya.

"Ini yang menurut saya tampak kesewenang-wenangannya ya, ada tindakan-tindakan melebihi kewenangan yang dimiliki. Sementara kami pada posisi yang tidak diberhentikan, jadi ke kantor, ya ke kantor saja. Kan gitu," ujarnya.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah pihaknya telah menonaktifkan ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Pasalnya, kata dia, seluruh hak dan tanggung jawab para pegawai tersebut masih berlaku.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," kata Ali, dalam keterangannya, kemarin.

Ia menekankan, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," kata Ali.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Baca Juga:

Novel Cs Layak Diprioritaskan Jadi Tenaga Kerja Kontrak di KPK

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga:

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Lampion Imlek di Pasar Gede Solo Tidak Dipasang
Indonesia
Ribuan Lampion Imlek di Pasar Gede Solo Tidak Dipasang

panitia perayaan Imlek tahun ini juga tidak memasang 5.000 lampion yang biasanya dipasang di kawasan Klenteng Tien Kok Sie, Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, untuk menghindari adanya kerumunan.

Kabur ke Indonesia, Belasan WN India Positif COVID-19
Indonesia
Kabur ke Indonesia, Belasan WN India Positif COVID-19

"Dari 127 WNA yang sudah dilakukan tes semua, sampai saat ini ada 12 penumpang yang sudah positif, dan dari 12 penumpang itu kita lakukan genome sequencing cuma hasilnya belum keluar untuk genome sequencingnya," kata Budi

Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup

Pedagang yang bandel bisa-bisa dicabut izin jualannya.

Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia
Indonesia
Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia

Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space.

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan

Menanggapai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yakni petugas layanan publik dan lansia.

Menantu Luhut Mayjen Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad
Indonesia
Menantu Luhut Mayjen Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrad.

Dinkes Solo Distribusikan 200 Tabung Oksigen Bantuan Singapura RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Dinkes Solo Distribusikan 200 Tabung Oksigen Bantuan Singapura RS Rujukan COVID-19

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah memastikan sebanyak 200 tabung oksigen bantuan dari Singapura tersebut akan didistribusikan pada 15 RS rujukan COVID-19 di Solo.

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk
Indonesia
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas

Atlet Jabar Peraih Medali Emas PON Papua Pulang Pakai Bus Umum
Indonesia
Atlet Jabar Peraih Medali Emas PON Papua Pulang Pakai Bus Umum

Dhea Nazhira Nuramalina, atlet Jawa Barat peraih medali emas cabor Selam PON XX Papua 2021 memilih pulang menggunakan bus umum ke rumahnya, Ciamis.