Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang! Penyidik Senior KPK Novel baswedan (Ant)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Novel menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Baca Juga

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Menurut Novel, SK tertanggal 7 Mei yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu seharusnya berisi tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian.

"Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggungjawab (nonjob)," ujarnya.

Novel menambahkan, SK tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, beberapa pegawai yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik kasus yang masih berjalan.

"Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut para penyidik atau penyelidik disuruh berhenti tangani perkara. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai -pegawai berintegritas dengan segala cara," tegas Novel.

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenalkan Kompol Ardila, Doktor Termuda di Institusi Polri
Indonesia
Kenalkan Kompol Ardila, Doktor Termuda di Institusi Polri

Pria berusia 36 tahun itu lulus dengan meraih nilai IPK tertinggi pada Program S3/Doktoral Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.

Banjir Bengawan Solo dan Tanah Longsor Masih Jadi Ancaman Warga
Indonesia
Banjir Bengawan Solo dan Tanah Longsor Masih Jadi Ancaman Warga

"Kami mencatat ada 15 kelurahan dari 54 kelurahan di Kota Solo menjadi wilayah rawan banjir pada musim penghujan," kata dia.

Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng
Indonesia
Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng

Airlangga Hartarto dinilai gagal mengorkestrasi kebijakan terkait stabilitas minyak goreng karena pendekatan yang dipakai keliru.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Yogyakarta Kurangi Titik Penyekatan Jalan
Indonesia
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Yogyakarta Kurangi Titik Penyekatan Jalan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief menuturkan, pihaknya akan membuka secara bertahap penyekatan di sejumlah jalan, dimulai dari simpang Jalan Gejayan.

Pimpinan Komisi IX DPR Dorong Kajian Ilmiah soal Ganja untuk Medis
Indonesia
Pimpinan Komisi IX DPR Dorong Kajian Ilmiah soal Ganja untuk Medis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai, Indonesia harus memulai kajian tentang manfaat tanaman ganja untuk kepentingan medis.

Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa
Indonesia
Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa

Selain itu, pembuatan tanggul di sepanjang muara sungai dan di tepi pantai perlu dilakukan pada lokasi-lokasi rawan banjir rob.

Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang
Indonesia
Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang

Garuda Indonesia akan mendukung aktivitas ekspor melalui angkutan komoditas ekspor kargo dengan proyeksi angkutan sebesar 1.000 ton kargo yang terdiri dari komoditas kemaritiman khususnya ikan tuna.

Kini BPR Bisa Ikut Lelang Agunan
Indonesia
Kini BPR Bisa Ikut Lelang Agunan

Kini, BPR secara sah dapat mengikuti lelang untuk membeli agunan dari debitur macet melalui lelang dan non-lelang.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Eks penyidik KPK asal Korps Bhayangkara itu akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari ini.

Generasi Muda Diberi Kemudahan Usaha Kembangkan 6 Klaster Ekonomi di IKN
Indonesia
Generasi Muda Diberi Kemudahan Usaha Kembangkan 6 Klaster Ekonomi di IKN

Kehadiran para pengusaha muda di Kawasan IKN diharapkan menggerakkan pengembangan klaster-klaster ekonomi di Kawasan IKN dan Provinsi Kalimantan Timur secara berkelanjutan.