Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang! Penyidik Senior KPK Novel baswedan (Ant)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Novel menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Baca Juga

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Menurut Novel, SK tertanggal 7 Mei yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu seharusnya berisi tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian.

"Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggungjawab (nonjob)," ujarnya.

Novel menambahkan, SK tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, beberapa pegawai yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik kasus yang masih berjalan.

"Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut para penyidik atau penyelidik disuruh berhenti tangani perkara. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai -pegawai berintegritas dengan segala cara," tegas Novel.

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa
Indonesia
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa

Jakarta Timur akan tetap melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan tahun 2021.

BMKG Minta Warga Jatim Waspada Tanah Longsor dan Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Minta Warga Jatim Waspada Tanah Longsor dan Banjir Bandang

BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari lereng dan berada di lembah sungai apabila terjadi hujan

3 Strategi Pemerintah Penuhi Kebutuhan Oksigen
Indonesia
3 Strategi Pemerintah Penuhi Kebutuhan Oksigen

Impor oksigen konsentrator tersebut dapat mengurangi penggunaan oksigen cair sebanyak 50 ribu tabung.

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri

Pencegahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT
Indonesia
PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan jadwal mengikuti ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam menangani pandemi COVID-19.

Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?
Indonesia
Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Khaidirman menuturkan, Jimly diperiksa sebagai saksi karena kapasitas-nya selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Sriwijaya.

Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai
Indonesia
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK
Indonesia
Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK

Riza meminta mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan untuk berkata sejujurnya dalam pemeriksaan KPK.

Rumah Sakit Bakal Difokuskan Rawat Pasien COVID-19 Komorbid
Indonesia
Rumah Sakit Bakal Difokuskan Rawat Pasien COVID-19 Komorbid

Pemerintah memprioritaskan pasien COVID-19 yang memiliki gejala dan komorbid untuk dirawat dan diisolasi di rumah sakit.