Novel Cs Layak Diprioritaskan Jadi Tenaga Kerja Kontrak di KPK Penyidik Senior KPK Novel baswedan (Ant)

Merahputih.com - 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diminta jangan diberhentikan dari lembaga antirasuah.

Mereka layak dipertimbangkan dan diprioritaskan menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya berharap agar para pegawai KPK yang tidak lulus dan memiliki integritas dan reputasi cukup baik dan menonjol dalam pemberantasan korupsi, tidak diberhentikan namun dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk menjadi tenaga PPPK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, Rabu (12/5).

Baca Juga

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Langkah itu, agar pegawai KPK yang memiliki reputasi baik tersebut dapat meneruskan pengabdiannya dan membantu KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Selain itu, proses beralihstatusnya pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan dijabarkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.

Menurut dia, konsekuensi dari aturan tersebut adalah para pegawai KPK akan melalui berbagai tes sebelum menjadi ASN, salah satunya tes wawasan kebangsaan.

"TWK tersebut meliputi integritas dalam berbangsa dan bernegara serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan netralitas dan anti-radikalisme," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

Sebelumnya, KPK menyebut sebanyak 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, bukan dinonaktifkan namun diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya langsung.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (11/5).

Dia mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

Ali mengatakan pada Selasa (11/5), KPK telah menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," ujar Ali.

Hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Karnavian Balik Lagi Jadi Menteri Dalam Negeri Hari ini
Indonesia
Tito Karnavian Balik Lagi Jadi Menteri Dalam Negeri Hari ini

Wajar apabila presiden menunjuk pengganti

KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar

KPK kembali memanggil anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial, terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel

Selain Sulaiman, pada saat bersamaan penyidik juga memeriksa Meikewati Bunadi selaku ibu rumah tangga dan Yusuf Tyos sebagai wiraswasta

Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok
Indonesia
Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada libur Natal tetap buka. Kami hanya membatasi 350 orang pendaki setiap harinya," ujar Titis, Sabtu (26/12).

Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri
Indonesia
Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri

Transaksi pembelian tiket dilakukan secara online dan juga offline. Namun, pengelola menyarankan agar semua pengunjung menggunakan sistem pembelian secara online

Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut

Menurut Agus, jika paspor Jozeph nantinya telah dicabut maka akan mempersempit geraknya.

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Makassar.

RSD Wisma Atlet Rawat 121 WNI Repatriasi Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 121 WNI Repatriasi Positif COVID-19

Swab 127 orang. Rapid test 18 orang