Ngaku Bukan Siapa-Siapa Moeldoko Sebelum Resmi Kudeta SBY dan AHY

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan Panglima TNI Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, yang sejak satu tahun lalu dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bau penggulingan SBY dan AHY dari Demokrat, udah tercium DPP Demokrat jauh hari sebelum akhirnya, salah satu Menteri Joko Widodo menerima putusan untuk menahkodai Partai Demokrat yang berhasil membawa SBY jadi presiden dan menang pemilu Legislatif.

Walaupun, pada Rabu (3/3), Moeldoko mengaku bingung jika pertemuan kader Partai Demokrat yang hanya buat ngopi-ngopi dihubungkan dengan isu kudeta. Tapi dua hari setelah ngaku ngopi-ngopi, Moeldoko ditunjuk gantikan AHY di KLB.

Baca Juga:

Karier Politik AHY Bisa Selesai Jika Baper Hadapi Konflik Partai Demokrat

"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja gitu,” ungkapnya saat konferensi pers di kediamannya, Rabu (3/2/2021)

Selain memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sebagai ketua partai menggantikan AHY untuk periode 2021-2025. KLB yang dipimpin oleh Jhoni Allen, menunjuk Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025, serta menghilangkan jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Melihat manuver kubu Moeldoko yang mendongkel kepemimpinannya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak lagi sekedar mengeluarkan perang kata-kata dan meminta pemerintah turun tangan untuk mengendalikan menterinya.

AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta hari Minggu untuk merespons KLB Partai Demoktar di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3).

Rapat konsolidasi di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat bakal dilanjutkan dengan mengumpulkan semua Dewan Pimpinan Wilayah serta Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat seluruh Indonesia. AHY berkeyakinan jika peserta KLB diisi oleh mantan pecatan serta bukan pengurus DPW dan DPC.

"Kami lakukan sejumlah langkah konsolidasi, layaknya partai politik yg terus membina organisasi di bawahnya, baik dewan pimpinan pusat, DPD (dewan pimpinan daerah), DPC (dewan pimpinan cabang). Bahkan, di tingkatan-tingkatan selanjutnya kita mengenal ada PAC, anak cabang, ranting, sampai kader yang ada di akar rumput,” kata Agus Harimurti.

Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang memberikan kekuasaan partai pada Moeldoko tidak lazim.

"Tidak lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata dia pada diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Bahkan, ketua umum yang dimunculkan dan terpilih yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukan kader partai berlambang mercy tersebut. Kondisi itu akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual dan pihak-pihak yang belajar demokrasi. Moeldoko dikabarkan baru mendapatkan anggota kehormatan partai sesaat sebelum kongres.

Jika dilihat dari perspektif demokrasi, KLB Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Sumatera Utara tersebut memprihatinkan karena melanggar kaidah sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.

Ia menilai, masyarakat dibuat semakin bingung dengan adanya atraksi politik KLB Demokrat. Lebih miris lagi, kondisi tersebut mencerminkan para elite hanya bersaing dan berfikir untuk 2024 saja.

"Pada dasarnya dualisme atau kisruh di dalam tubuh partai politik hanya melibatkan langsung kader atau internal partai saja. Namun, ada yang berbeda dengan kejadian Demokrat, karena KSP Moeldoko yang bukan kader partai muncul ke permukaan secara terang-terangan," katanya.

Bahkan, melihat pendongkelan AHY dan SBY, KLB telah menafikan etika dan norma serta menjungkirbalikkan peraturan partai.

"Masih ada anak bangsa yang terperangkap dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sehingga muncul kudeta dan sebagainya. Padahal, Presiden telah menyerukan agar semua elemen masyarakat untuk bersatu padu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu.

"Jadi nggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

Dalam Pidato kemenangannya di KLB, Moeldoko mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan. Bahkan, sebelum pidato, Moeldoko memastikan jika KLB yang memilih dirinya sesuai aturan.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat," katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Knu)

Baca Juga:

Dua Kubu Partai Demokrat Sambangi Kementerian Hukum dan HAM, Ini Tujuannya