Dua Kubu Partai Demokrat Sambangi Kementerian Hukum dan HAM, Ini Tujuannya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait penolakan KLB di Deli Serdang usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Ahad, 7 Ma

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 perwakilan DPD PD akan mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Senin (8/3).

Kedatangannya ke Kemenkum HAM untuk menyampaikan sikap PD terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga

Karier Politik AHY Bisa Selesai Jika Baper Hadapi Konflik Partai Demokrat

Ia ingin menunjukkan kepada Kemenkum HAM bahwa betul-betul apa yang menamakan dirinya kongres luar biasa itu adalah abal-abal.

"Dan itu tidak sah dan itu di luar konstitusi AD ART PD," kata Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Syarief Hasan kepada wartawan, Senin (8/3)

Ia menuturkan, semua ketua-ketua DPD seluruh Indonesia, kemudian pengurus-pengurus dan dari Majelis Tinggi ikut. Syarief beserta anggota MTP Demokrat lainnya akan mendampingi AHY selama pertemuan.

Pihaknya ingin menyampaikan kepada Kemenkum HAM bahwa KLB Deli Serdang adalah tindakan melanggar hukum.

"Itu yang akan kita sampaikan," tegasnya.

Syarief telah mendengar kabar bahwa kubu KLB Demokrat juga akan melaporkan hasil acara ke Kemenkum HAM pada hari yang sama.

"Mudah-mudahan kami Partai Demokrat, kita kan berpolitik santun," tegasnya.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kongres tersebut ilegal. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kongres tersebut ilegal. ANTARA/Endi Ahmad

Pendiri PD Max Sopacua yang juga inisiator KLB mengharapkan kepengurusan baru partainya segera memperoleh pengesahan dari kementerian pimpinan Yasonna H Laoly itu.

Ia meyakini Kemenkumham akan segera memverifikasi kepengurusan hasil KLB meskipun sudah ada PD di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Siapa yang nanti akan berhak menggunakan nama Partai Demokrat untuk maju ke depan, untuk melanjutkan cita-cita yang awal kami dirikan sejak tahun 2001," katanya kepada wartawan.

Max merasa optimistis bahwa kepengurusan PD hasil KLB yang akan dinyatakan sah. Menurutnya, para inisiator KLB PD sudah memiliki strategi mengalahkan kubu AHY.

"Kami sudah tahu kekuatan lawan. Kami sudah pelajari kekuatan lawan lalu kami bertanding," jelas Max.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dasar penyelesaian polemik Demokrat oleh pemerintah adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"AD/ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini," kata Mahfud dikutip dari rekaman video, Minggu (7/3).

Mahfud menyebut pemerintah hingga saat ini juga masih menganggap AHY sebagai ketua umum Demokrat.

Sementara untuk kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pemerintah menurutnya masih menunggu hasilnya dilaporkan ke pemerintah.

Pimpinan sidang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengatakan, pihaknya segera mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham. Menurutnya, pendaftaran pengurus baru merupakan langkah normatif selepas menggelar kongres partai.

"Tahapan berikutnya itu, jadi normatif, termasuk untuk mendaftarkan ke Kemenkumham. Oleh karena itu kita kerja keras untuk membuat Demokrat menjadi partai demokratis terbuka dan modern," kata Jhoni, Jumat (5/3). (Knu)

Baca Juga

AHY: KSP Moeldoko Tidak Mencintai Partai Demokrat, Tapi Hanya Ingin memiliki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah
Indonesia
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah

Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 48.669, atau 2,78 persen

Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM
Indonesia
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

LaNyalla meminta pemerintah mengalokasikan bantuan khusus bagi para seniman dan budayawan

7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK
Indonesia
7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK

Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

AIIB Beri Pinjaman Indonesia Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
AIIB Beri Pinjaman Indonesia Buat Vaksinasi COVID-19

Hutang untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tanggap darurat serta distribusi vaksin termasuk penguatan sistem logistik dan manajemen vaksin

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memantau sekaligus menyelidiki dugaan penyiksaan yang dialami narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

Ingat, Ganjil Genap Kota Bandung Hanya Berlaku untuk Kendaraan Nonpelat D
Indonesia
Ingat, Ganjil Genap Kota Bandung Hanya Berlaku untuk Kendaraan Nonpelat D

Hari ini, Jumat (3/9) hingga 5 September mendatang, di Bandung berlaku pengaturan kendaraan ganjil genap.

[Hoaks atau Fakta]: Warga Yang Belum Vaksin Mulai Dihubungi Via Telepon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Yang Belum Vaksin Mulai Dihubungi Via Telepon

Bahwa Kode 1 atau tombol 1 di ponsel tidak memiliki implikasi eksekusi perintah tertentu, kecuali sebelumnya sudah mengklik link tertentu atau link lewat aplikasi tertentu.

Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan
Indonesia
Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta penyidik Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus mafia tanah, Benny Tabalujan.

1 Anggota TNI Korban Tabrakan Mobil Patroli dengan KA Brantas Akhirnya Ditemukan
Indonesia
1 Anggota TNI Korban Tabrakan Mobil Patroli dengan KA Brantas Akhirnya Ditemukan

Satu anggota TNI bernama Pelda Eka Budi yang menjadi korban tabrakan mobil patroli dengan KA Brantas di Sragen, akhirnya ditemukan pada Selasa (15/12) pagi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen.